Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Dialog Interaktif
24 Februari 2011 | BP
Birokrasi Dituding sebagai Penghambat Pembangunan
Seseorang yang membayar untuk menjadi pegawai adalah sebuah paradoks besar di negara ini karena seharusnya seorang pegawailah yang dibayar. Dengan fenomena itu saja sudah kelihatan bahwa mereka-mereka yang mau masuk ke dalam lingkup paradoksal itu merupakan orang-orang yang tidak profesional.







Oleh Ketut Maryati Murdayana



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia masih menjadi hambatan pembangunan. Ini dikatakannya pada saat memberikan pengarahan pada pembukaan rapat pemerintahan di Istana Bogor yang dihadiri oleh para menteri, gubernur, staf khusus presiden dan anggota komite nasional, dua hari lalu. Menurut presiden, kebijakan yang sebenarnya telah disetujui pada rapat kabinet tiba-tiba saja lama tidak ditindaklanjuti ketika turun di kementerian tertentu. Presiden juga mengatakan bahwa alasan penundaan keputusan yang telah disetujui oleh rapat kabinet tersebut adalah adanya ''diskusi ulang'' di kementerian yang bersangkutan. Alasan ini tidak disetujui Presiden.



Fenomena yang diungkapkan Presiden di dalam rapat pemerintahan yang dihadiri lengkap oleh unsur eksekutif itu, bisa dikatakan sebagai kondisi sosial politik di Indonesia saat ini, yang bahkan Presiden pun tidak mampu mengatasinya. Secara sosial birokrasi merupakan wujud dari pelayanan publik dari pemerintah. Artinya faktor penentu penjamin sukses tidaknya sebuah keputusan politik dan lancar tidaknya supply keperluan masyarakat. Secara politik, birokrasi menjadi kepanjangan pemerintah di lapangan. Pemerintah dikendalikan oleh para politisi, baik nasional maupun lokal. Keputusan Presiden untuk menyampaikan persoalan tersebut di depan para hadirat yang terwakili secara nasional mencerminkan pesannya agar persoalan birokrasi tersebut harus dipecahkan secara bersama-sama. Dengan kata lain, Presiden tidak mampu memecahkannya sendirian.

Susunan komponen birokrasi di Indonesia saat ini, dilihat dari perilakunya, merupakan turunan langsung dari birokrasi kerajaan-kolonial. Perilaku tersebut bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Dalam hal hubungan antara birokrasi dengan rakyat, komponen birokrasi Indonesia masih mementingkan posisinya lebih di atas dibanding dengan rakyat yang menjadi objek layanannya. Seorang yang mengurus akta pernikahan, misalnya, diposisikan sebagai ''terdakwa'' karena ditanya ke sana-ke sini sebelum kemudian dilempar ke beberapa meja di kantor kelurahan, dan akhirnya urusan rakyat tidak selesai hanya dalam waktu sehari.

Perilaku ini jelas memperlihatkan watak kolonial yang meremehkan rakyat jajahan dan watak pegawai kerajaan masa lalu yang memandang orang-orang kalangan istana berposisi lebih tinggi. Karena itu rakyat harus tunduk dan merunduk untuk berurusan dengan raja.

Pola perilaku seperti ini, tidak hanya dilakukan oleh oknum akan tetapi sebagian besar aparat birokrasi masih berlaku seperti ini. Seragam birokrasi sering kali mampu mengubah perilaku aparat ketika ia menduduki peran dan fungsi di dalam birokrasi dengan pada saat ia tidak berseragam. Seragam ini memberikan uniform yang seolah-olah untuk menyombongkan diri, membedakan dirinya dengan orang lain yang tidak berseragam (rakyat), dan menimbulkan perasaan ego sektoral sebagai sebuah kelompok birokrasi nasional yang berada di jalur nyaman (comfort zone). Padahal jalur nyaman ini baru dapat mereka rasakan ketika pensiun (itu juga kalau mereka masih hidup). Seragam, dengan demikian, justru menjadi pemicu ego, perasaan unggul, ordinat, dan akhirnya menyepelekan rakyat. Baik di zaman kerajaan maupun kolonial, birokrasi di Indonesia mempunyai seragam tersendiri.

Dengan demikian, pemerintah seharusnya mulai memikirkan untuk merombak model seragam birokrasi tersebut agar tidak menimbulkan ego dan perasaan tinggi hati. Misalnya, departemen dalam negeri tidak perlu memakai seragam yang sama di seluruh Indonesia dan tidak mencatumkan atribut apa pun di dalam seragam. Atribut, misalnya nama atau asal institusi di baju, juga bisa memunculkan kesombongan sektoral. Atau, tidak usah ada seragam sama sekali.

Dari sisi perilaku profesionalisme, birokrasi kita sangat jauh dari sikap berkualitas. Fenomena ini mungkin bisa ditelusuri dari rekrutmen pegawai. Sekarang pertanyaan seperti, ''Berapa juta kena?'' kepada seorang pegawai negeri baru, merupakan pertanyaan lumrah di masyarakat. Bahkan jika jawabannya, ''Seratus juta'', masih dikatakan untung karena banyak yang kena antara Rp 150 juta sampai Rp 200 juta untuk menjadi pegawai negeri. Lumrah ini memesankan bahwa ''pembelian'' status pegawai negeri itu sudah menjadi kebiasaan.



Paradoks Besar

Seseorang yang membayar untuk menjadi pegawai adalah sebuah paradoks besar di negara ini karena seharusnya seorang pegawailah yang dibayar. Dengan fenomena itu saja sudah kelihatan bahwa mereka-mereka yang mau masuk ke dalam lingkup paradoksal itu merupakan orang-orang yang tidak profesional. Orang yang profesional adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan keterampilannya, kecakapannya dan sesuai dengan minatnya, tidak bersedia masuk ke jalur yang paradoks. Dengan karakter ini, pekerjaan akan fokus dan menghasilkan pelayanan serta pembaruan yang diperlukan masyarakat. Orang-orang yang bekerja secara paradoksal adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan maksimal sehingga idealisme yang dikerjakannya sangat kering. Orang-orang paradoks seperti inilah yang menghasilkan perilaku baca koran di kantor, potongan rambut yang selalu berubah, keluar kantor membawa map, ke pasar saat jam kantor, malas dan marah ketika ada rakyat yang mencoba minta dilayani, dan sebagainya.

Dengan demikian, sudah merupakan keharusan apabila pemerintah memperbaiki pola rekrutmen pegawai negeri yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Metode yang belum pernah dilakukan oleh birokrasi untuk rekrutmen adalah sistem undangan bagi mahasiswa (sarjana) yang berprestasi secara akademik. Dalam menjaring mahasiswa, misalnya, Institut Pertanian Bogor (IPB) memelopori undangan siswa berprestasi di SMA. Hasil dari metode seperti ini bagus karena output-nya adalah sarjana yang berkualitas. Cara ini sempat ditiru secara nasional oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Birokrasi, entah dari departemen mana pun di Indonesia, seharusnya mencoba mencontoh apa yang dipelopori oleh IPB tersebut. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang berkualitas dan profesional. Undangan jadi pegawai birokrasi terhadap sarjana terbaik di sebuah perguruan tinggi, mestinya juga mendapatkan perhatian terus. Apabila mereka berprestasi kontinu, standar gajinya akan mendapatkan proporsi lebih dibanding lainnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya juga mencoba memesankan hal demikian kepada jajaran departemen yang dipimpinnya untuk mendapatkan pegawai yang lebih profesional.

-----------------------



* Pemerintah seharusnya mulai memikirkan untuk merombak model seragam birokrasi tersebut agar tidak menimbulkan ego dan perasaan tinggi hati.

* Dari sisi perilaku profesionalisme, birokrasi kita sangat jauh dari sikap berkualitas.

* Sudah merupakan keharusan apabila pemerintah memperbaiki pola rekrutmen pegawai negeri yang kini sedang berlangsung di Indonesia.



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak