Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Artikel
26 Maret 2013 | BP
Jangan Ada ''Premanisme'' Berkedok Adat Bali






Kontribusi adat ini menjadi model yang sering diikuti oleh kelompok adat lainnya dan dijadikan sebagai suatu keharusan. Sampai ada yang ditakut-takuti oleh oknum adat bahwa kalau tidak berkontribusi, rumahnya atau usahanya akan ''diurug''. Padahal yang namanya kontribusi adalah pemberian tulus ikhlas yang tidak mengikat. Karena itu, tidak etis pemberian bantuan ditentukan besarannya oleh yang menerima bantuan. Manakala kontribusi adat dijadikan sebagai keharusan bagi pendatang dan pengusaha, maka nilai keikhlasannya hilang. Lalu bagaimana memaknai upacara agama yang bersumber dari cara-cara seperti itu, apakah masih bisa disebut sebagai yadnya?



Oleh Tjokorda Bagus Putra Marhaendra



Menyimak berita belum lama ini tentang adanya banjar adat di Bali yang menarik kontribusi kepada para pengusaha di wilayahnya, sebagaimana layaknya memungut pajak, hal ini merupakan salah satu bukti betapa aktualisasi adat Bali telah jauh menyimpang. Apalagi alasannya adalah untuk keperluan upacara agama. Sungguh merupakan suatu fenomena yang memalukan. Apakah kalau tidak ada kontribusi dari pendatang atau pengusaha mereka tidak bisa melaksanakan upacara agama? Mentalitas miskin yang maunya enak sendiri inilah yang merusak citra adat dan Agama Hindu Bali.



Janganlah kegiatan beribadah dijadikan alasan untuk meminta-minta. Yang namanya ber-yadnya merupakan persembahan tulus ikhlas, sebagai wujud bakti kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa. Dasar tulus ikhlas adalah pengorbanan (lahir-batin) sesuai dengan kemampuan dan tanpa paksaan. Karena itu, ada persembahan dalam bentuk nista (sederhana), madya, dan utama. Kalau masyarakat adat tidak mampu melaksanakan upacara keagamaan dalam tingkatan utama, bisa dilakukan dalam tingkatan madya. Bila yang madya pun tidak bisa dilaksanakan, jangan dipaksakan, laksanakan dalam bentuk nista, cukup dengan hati dan pikiran yang bersih, sembahyang dengan tangan kosong memohon tuntunan dan pengampunan. Agama Hindu Bali tidak pernah mengajarkan pemaksaan dan mengharuskan umatnya melakukan upacara besar-besaran. Tuhan adalah Satu Yang Maha Sempurna. Beliau tidak mengikat para pemuja dengan segala bentuk persembahan dan upacara yang sampai menyebabkan kemiskinan turun-temurun.

Pada dasarnya ajaran Agama Hindu Bali sangat toleran dan fleksibel, namun ternyata sangat berbeda pada praktik adatnya. Misalnya dalam rangkaian ritual keagamaan, mungkin karena malu pada tetangga, demi gengsi karena faktor keturunan, serta terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, katanya semakin besar upacaranya semakin besar pahalanya. Sampai-sampai dibela dengan menjual tanah warisan, akibatnya selesai upacara habislah semuanya.

Provokator dalam adat di banjar atau desa punya ciri-ciri khas. Tidak punya pekerjaan tetap. Ada pula pengangguran berpendidikan tinggi, karena suka pilih-pilih pekerjaan, maunya langsung jadi bos kaya. Bicaranya muter-muter dan bergaya. Kalau bergotong royong terkesan paling sibuk dan sok penting. Datang paling akhir, pulangnya paling cepat. Bicaranya sok paling tahu adat dan agama, suka menggampangkan masalah. Nasihatnya hanya berlaku bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Terkadang mencatut nama tokoh-tokoh masyarakat sepertinya berteman. Kalau diberikan tugas, biayanya besar tetapi hasilnya nol besar, ada saja alasannya dan gampang minta maaf. Bila ada yang berani melawan, strateginya adalah lempar batu sembunyi tangan. Orang-orang seperti ini banyak, masyarakat sering tertipu oleh penampilannya. Biasanya baru disadari ulahnya setelah ada kejadian yang memalukan.

Salah satu ulah provokator adalah ketika para pendatang yang berusaha di Bali berkontribusi terhadap kegiatan adat setempat, malah ditafsirkan sebagai keharusan memberikan bantuan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai sumber utama pemasukan. Kontribusi adat ini menjadi model yang sering diikuti oleh kelompok adat lainnya dan dijadikan sebagai suatu keharusan. Sampai ada yang ditakut-takuti oleh oknum adat bahwa kalau tidak berkontribusi, rumahnya atau usahanya akan ''diurug''. Padahal yang namanya kontribusi adalah pemberian tulus ikhlas yang tidak mengikat. Karena itu, tidak etis pemberian bantuan ditentukan besarannya oleh yang menerima bantuan. Manakala kontribusi adat dijadikan sebagai keharusan bagi pendatang dan pengusaha, maka nilai keikhlasannya hilang. Lalu bagaimana memaknai upacara agama yang bersumber dari cara-cara seperti itu, apakah masih bisa disebut sebagai yadnya?



Kesewenang-wenangan

Bila kontribusi adat ini dibawa ke dalam ranah hukum, maka telah terjadi kesewenang-wenangan. Dasarnya adalah hukum adat merupakan hasil keputusan perarem (rapat adat) yang mengikat masyarakat adat itu sendiri. Karenanya tidak bisa dijadikan sebagai peraturan yang dikenakan kepada pendatang. Lalu mengapa selama ini mereka tidak mempersoalkannya? Bukan berarti mereka tidak tahu, tetapi mereka masih menghargai hakikat adat yang sebenarnya. Bahwa mereka berkontribusi terhadap adat setempat karena kesadaran dan dilakukan sukarela sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada istilah keharusan berkontribusi, itu berarti pemaksaan. Masyarakat adat setempat semestinya menyadari bahwa orang mengalah bukan berarti kalah. Bila mereka keberatan dan menolak, tentu hal ini akan mempermalukan lembaga adat sendiri.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak pedesaan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun desa memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan. Logikanya, sumber pendapatan inilah yang dibagikan ke banjar-banjar. Tidak ada pasal yang menyatakan kewenangan pemungutan retribusi ada di banjar adat. Apalagi memaksakan kontribusi adat kepada pendatang. Tidak ada dasar hukumnya.

Mekanisme yang masih mungkin ditempuh untuk memperoleh pemasukan tambahan adalah dengan mengajukan permohonan tambahan alokasi biaya pembangunan secara berjenjang, mulai dari banjar, desa dan kecamatan ke kabupaten/kota. Tentu besarannya akan bervariasi tergantung pada realisasi potensi ekonomi daerahnya. Bisa saja banjar A mendapatkan alokasi biaya pembangunan lebih besar dari banjar B. Karena, misalnya di banjar A lebih banyak beroperasi perusahaan dan industri. Intinya, daerah yang menyumbang retribusi terbanyak akan mendapatkan alokasi dana pembangunan lebih banyak. Yang mungkin menjadi kendala adalah mengenai pembagian alokasi dana antara banjar adat dengan banjar dinas. Namun bila berpegang pada asas keadilan, maka banjar adat dapat porsi lebih besar dari banjar dinas. Karena beban kerja banjar adat lebih berat, baik dari segi pembinaan generasi maupun kemandiriannya.

Banjar adat adalah kelompok adat terkecil, merupakan benteng terdepan pertahanan nilai-nilai tradisi dan budaya Bali, memfiltrasi masuknya budaya asing yang merusak. Perjuangan mempertahankan eksistensi adat Bali ini tentu membutuhkan biaya. Oleh sebab itu, bila masyarakat adat keberatan dengan beban adatnya, semestinya melakukan evaluasi diri, yang memberatkan dirembugkan dicarikan solusi terbaik demi kemandirian adat itu sendiri. Ketergantungan kepada pihak lain inilah yang melemahkan filtrasi adat Bali dari serbuan budaya luar.



Penulis, dosen ATRO Bali - Denpasar, tinggal di Badung



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak