Mereka Memilih Sosok, Bukan Partai Bukan Juga Ratu Adil
Oleh GPB Suka Arjawa
Hampir seluruh lembaga yang melakukan perhitungan cepat terhadap hasil pemilu Gubernur DKI Jakarta, menempatkan Jokowi- Ahok unggul dibanding Foke-Nara. Keunggulan itu mempunyai margin cukup besar, berkisar antara 7 sampai 10 persen. Misalnya, salah satu lembaga survei menempatkan posisi 55% berbanding 45 % untuk keunggulan Jokowi. Meskipun ini bukan perhitungan resmi, akan tetapi kemungkinan besar kandidat inilah kelak memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta apabila KPUD telah selesai melakukan perhitungan.
Dari sisi pelaksanaan pemilu daerah ini bisa dikatakan lancar, tidak ada pihak yang berupaya mengganggu jalannya pemilihan. Karena DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, tampaknya nuansa pemilu ini mirip dengan pemilu nasional. Sebagian besar rakyat Indonesia mengikuti proses jalannya pilkada, bahkan mungkin sebagian masyarakat Indonesia juga telah memperkirakan hasil pilkada tersebut.
Hasil dari (perhitungan cepat) pilkada ini memperlihatkan bahwa masyarakat DKI Jakarta pemilih rasional. Ketika di daerah lain gaya 'kuno' seperti kontestan memberikan uang suap, secara mendadak memberikan sumbangan kepada bangunan publik (bale banjar), atau secara mendadak melakukan bedah rumah untuk menarik simpati, apa yang dilakukan para kandidat pilkada DKI tidaklah seheboh demikian. Gaya-gaya kuno seperti itu nyaris tidak diperlihatkan, baik oleh Jokowi-Ahok maupun Foke-Nara dalam berkampanye. Metode ini sesungguhnya memberikan sumbangan menarik bagi inspirasi pilkada di berbagai wilayah Indonesia kelak, agar para kandidat tidak berperilaku norak dan tidak memberikan janji-janji palsu yang serba mendadak seperti yang sudah-sudah.
Unsur paling mengemuka dari tampilan kampanye kedua kandidat adalah upaya untuk mengingatkan masyarakat melalui sebuah tanda. Itulah yang terlihat pada 'kumis' yang diperlihatkan Foke dan baju kotak-kotak oleh pasangan Jokowi-Ahok. Ini adalah cara-cara kampanye yang menganut paham rasional, tidak berupaya membohongi rakyat dengan berbagai sumbangan dadakan atau memberi lipstik lewat bedah rumah. Dalam konteks rasionalitas, euforia Pilkada DKI Jakarta ini akan berpengaruh kuat kepada berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah provinsi yang bebasis perkotaan.
Masyarakat di wilayah ini dipandang lebih melek pengetahuan sehingga akan melakukan pilihan yang lebih rasional di banding dengan masyarakat lain. Berbagai pemberitaan televisi dan media lainnya menyebarkan informasi rasionalitas pemilihan gubernur DKI Jakarta itu ke seluruh pelosok sehingga akan mempengaruhi perilaku maupun sikap politik rakyat di Indonesia. Jadi, bersiap-siaplah para kandidat gubernur untuk melakukan metode yang paling tepat untuk berkampanye kalak.
Dengan konteks itulah masyarakat DKI Jakarta berani tampil beda, dengan memilih orang yang bukan asli Jakarta atau bukan orang yang telah menetap lama di Jakarta sebagai pemimpinnya. Sesungguhnya hal ini bukanlah hal baru. Tahun 1977, masyarakat Jakarta telah berani melakukan hal yang sama. Mereka tampil beda dibanding dengan pilihan mayoritas masyarakat. Ketika itu, di saat Golkar dipilih ramai-ramai oleh masyarakat Indonesia dalam pemilu nasional, masyarakat Jakarta justru memilih PPP. Inilah konon yang membuat Ali Sadikin diganti sebagai gubernur saat itu.
Faktor Figur
Apakah kemudian kemenangan (perhitungan cepat) Jokowi-Ahok ini disebabkan oleh partai politik? Atau apakah masyarakat memilih partai politik dalam kerangka kemenangan Jokowi-Ahok? Belum tentu. Secara teori partai-partai 'raksasa' yang berhasil memenangkan suara terbanyak di DKI Jakarta, justru membekingi Foke-Nara. Sedangkan Jokowi-Ahok didukung oleh PDI Perjuangan yang relatif tidak begitu mendapat suara mayoritas di Jakarta. Dengan demikian, kemenangan yang diraih ini tampaknya didasarkan atas sosok Jokowi-Ahok itu. Jadi, jangan berjingkrak dulu karena belum tentu masyarakat memilih partai politiknya. Bagaimanapun, kesan yang melekat pada Jokowi adalah keberhasilannya dalam memimpin Solo sebagai walikota. Ini sangat melekat dengan ikon dari Jokowi.
Sikap masyarakat Jakarta jelas menginginkan perubahan yang realistis, dalam arti tidak muluk-muluk dengan janji-janji yang sukar ditepati. Mereka mampu membuat perbandingan seperti itu dan mempercayai sosoknya dengan melihat kenyataan yang ada. Bagaimana pun, Jokowi saat ini tetap menjadi walikota Solo dan berbagai media massa mengungkapkan bukti suksesnya melalui pemberitaan. Inilah yang menjadi incaran masyarakat Jakarta yang sebagian masyarakat terhimpit oleh beban sosial dan ekonomi.
Masyarakat Jakarta memilih sebuah sosok yang memang benar-benar memperlihatkan kerja nyata. Mereka tidak memilih sosok yang ada di dalam mimpi, mirip dengan ratu adil yang akan memberikan keadilan entah kapan. Mereka memilih sosok yang memang pekerja dan membuktikan kerjanya.
Pasangan Jokowi-Ahok jelas-jelas juga mengusung nilai dan ikon pluralitas. Pasangan ini tidak saja berbeda suku, etnik, tetapi juga ada unsur perbedaan latar belakang keagamaan. Pilihan rakyat Jakarta kepada pasangan ini seharusnya menjadi pembelajaran besar dan bermakna kepada mereka-mereka yang terlalu berpandangan sempit. Bagaimana pun masyarakat Jakarta sering tertimpa kejadian-kejadian yang berlatar SARA. Jika masyarakat tidak berani bersuara karena besarnya tekanan power, maka mereka berbicara secara tegas melalui pemilu. Pilihan kepada Jokowi-Ahok memperlihatkan bahwa masyarakat menyukai pluralitas karena itulah hakikat Indonesia yang paling hakiki, dan pasti akan demikian di masa depan. Memaksakan keyakinan sendiri jelas tidak mungkin di Indonesia.
Ada juga unsur lain yang kelihatan dari sosok Jokowi-Ahok. Mereka adalah simbolisasi dari pihak yang tertekan. Di sini, bukan tidak mungkin banyak pemilih yang berasal bukan dari PDI Perjuangan dan Hanura, berbelok memilih Jokowi-Ahok sebagai ungkapan simpati. Hanya beberapa minggu sebelum pilkada ini digelar, ada kesan pasangan ini diungkit-angkit latar belakang suku dan agamanya. Inilah yang memungkinkan mereka-mereka yang sebelumnya apatis dengan politik, mereka yang memilih diam di rumah di saat hari pencoblosan putaran pertama, kini justru datang ramai-ramai ke bilik suara, memilih Jokowi-Ahok dan menegaskan bahwa tidak pantas di Indonesia masalah etnik dan agama itu dibawa ke ranah politik.
