Tajuk rencana
Banyak pihak mengatakan bahwa harga demokrasi memang mahal. Harga ini tidak saja secara finansial, juga berkaitan dengan energi, sosial, politik bahkan juga dengan jiwa manusia. Demokrasi memerlukan proses sosial berkelanjutan, apalagi di negara yang baru mengenal demokrasi. Rakyat yang sebelumnya tidak terbiasa, harus disosialisasi secara terus-menerus agar tahu bagaimana memanfaatkan pilihannya. Politisi yang tidak memahami apa itu kompetisi secara fair, akan memakai sarana kekerasan untuk mengungguli lawan. Sering terjadi pembunuhan dan korban jiwa apabila para elite tidak tahu apa itu fairness. Dan jika kesadaran hukum tidak ada, berbagai pelanggaran pun akan terjadi dalam rangka penjalankan kegiatan politik. Menyerobot kavling kampanye adalah salah satunya. Semuanya memerlukan biaya ekonomis yang mahal jika ingin menerapkan kejujuran demokrasi.
Kita di Indonesia, secara jujur harus mengakui bahwa kesadaran demokrasi berbiaya mahal itu, sangat kurang sebelumnya. Para penggerak demokrasi tidak tahu menahu bahwa dalam masyarakat yang transisi, demokrasi akan berharga mahal dari sudut manapun. Kita bisa lihat, berapa banyaknya korban jiwa di awal reformasi dulu, lalu betapa banyaknya masyarakt yang ketakutan ketika terjadi kekerasan di berbagai kota, dan silakan hitung sendiri, berapa biaya yang harus dikeluarkan manakala Jakarta dan kota lainnya terbakar dan dijarah oleh massa. Ini harus diakui secara jujur bahwa kita masih tidak memperhitungkan hal seperti itu. Seharusnya, sebelum kita masuk ke arah demokrasi yang murni, harus mempersiapkan diri secara baik agar tidak menderita kerugian dalam berbagai bentuk.
Apalagi yang menjadi beban pembiayaan tinggi? Ternyata proses pewujudan demokrasi itu juga cukup menguras waktu, tenaga dan biaya. Salah satu contohnya adalah pemilihan umum daerah (pilkada) DKI Jakarta yang baru-baru ini diselenggarakan. Ini hanyalah contoh. Karena tidak ada pasangan yang mampu meraih suara di atas 50 persen, akhirnya pilkada DKI harus dilakukan dengan mengikuti putaran kedua, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Kandidat patahana Fauzi Bowo dan kandidat Joko Widodo, harus mengikuti putaran kedua. Jelas ini memerlukan uang miliaran rupiah lagi dan memerlukan tenaga besar untuk melakukan kegiatan putaran kedua. Bagi para kandidat, juga memerlukan hal yang sama. Namun, kita harus menerima, inilah risiko kita karena harus memenuhi ketentuan hukum. Secara politis, putaran kedua ini penting agar keterwakilan pemilihannya lebih banyak. Tenaga dan biaya menjadi risiko selanjutnya dari model seperti ini.
Akan tetapi, di balik junjungan kita kepada demokratisasi tersebut, model pemilihan putaran kedua ini justru bisa berpotensi menggelincirkan kita kepada pemikiran antidemokrasi. Mengapa? Secara logika, apabila ada tidak ada kandidat yang mampu meraih suara di atas 50 persen, berarti selisih suara perolehan itu tipis. Tingkat perolehan suara inilah yang mempunyai nilai yang memungkinkan kita tergelincir ke dalam pemikiran antidemokrasi tersebut. Artinya para kandidat akan berupaya mencari suara ke konstituens lain dengan berbagai cara. Konstituens lain itu, secara politik terikat emosional dengan partai atau kandidat lain. Cukup sukar untuk mengubah orientasi politik apabila emosi telah terpatri kepada partai lain. Pada titik inilah ada upaya-upaya untu melakukan money politic, penyuapan atau mungkin pembelian suara dalam berbagai bentuk. Mungkin salah satunya adalah serangan fajar. Fenomena ini adalah antidemokrasi
Karena itulah, kita sarankan kepada para kandidat gubernur DKI Jakarta yang kelak bertarung pada putaran kedua, hindarilah cara-cara berbahaya ini. Kita sarankan janganlah mencederai demokrasi yang telah berbiaya mahal tersebut. Meski pembiayaan demokrasi itu mahal, akan tetapi jika para kandidat mau berperilaku jujur, harga kemahalan tersebut bisa diperbaiki dan ditoleransi. Harap diingat, Jakarta adalah pusat dari pemerintahan Indonesia dan juga pusat perhatian yang memungkinkan dicontoh dari berbagai daerah. Jika Jakarta berlaku curang, maka wilayah lain akan mencontohkan perilaku yang sama ke tanah air. Jadi, jagalah sportivitas demi memberi contoh yang baik kepada seluruh masyarakat.
|
