Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Opini
23 April 2013 | BP
Pilgub dan Pembangunan Kesehatan di Bali



Oleh A. A. Gde Muninjaya



Menjelang Pilgub Bali bulan Mei mendatang, isu pembangunan kesehatan pasti akan dijadikan topik kampanye. Ini menarik disikapi oleh publik untuk mengetahui bagaimana mindset dan komitmen para calon gubernur terkait dengan berbagai isu pembangunan kesehatan di Bali. Depolitisasi pembangunan kesehatan akan terjadi kalau seluruh jajaran kesehatan di Bali tetap fokus bekerja meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Terkait dengan MDGs 2015, masih ada waktu dua tahun bagi Bali untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan yang mudah diakses oleh masyarakat.





Dari hasil kajian pembangunan kesehatan nasional, angka cakupan Bali pada umumnya lebih baik dari angka nasional. Tetapi tantangan yang dihadapi Bali berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali membutuhkan perluasan mutu pelayanan kesehatan, bukan hanya di rumah sakit tetapi juga di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Keberhasilan pembangunan kesehatan mengantisipasi tekanan ganda masalah kesehatan masyarakat yang potensial berkembang di Bali membutuhkan kerja sama lintas sektor. Di sinilah strategisnya posisi Gubernur sebagai kepala daerah untuk menggerakkan semua sektor terkait di daerah ini untuk mendukung pembangunan berwawasan kesehatan dan mengamankan Bali dari berbagai isu masalah kesehatan yang kontra produktif dengan pembangunan kepariwisataan.



Perubahan Multidimensi

Sejak reformasi bergulir tahun 1998/1999, pembangunan kesehatan di Bali juga menghadapi perubahan yang bersifat multidimensi. Otonomi daerah dan desentralisasi kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengembangkan model spesifik pembangunan kesehatan dengan mengantisipasi berbagai isu strategis terkait dengan pembangunan kesehatan di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum untuk mengawal pelaksanaan desentralisasi kesehatan, tetapi sejauh mana perda dan produk hukum yang dikeluarkan di daerah ini sudah antisipatif terhadap kebutuhan pembangunan kesehatan di daerah ini yang prorakyat, bermutu, dan mudah diakses oleh masyarakat?

Tantangan penting yang dihadapi Gubernur Bali ke depan adalah menyinergikan pembangunan kesehatan antarkabupaten/kota sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang spesifik dan potensial berkembang di masing-masing daerah. Mahalnya biaya pelayanan kesehatan, kelengkapan infrastruktur kesehatan dan maldistribusi tenaga kesehatan menjadi faktor penyebab kesenjangan mutu pelayanan kesehatan antarwilayah di daerah ini. Situasi seperti ini yang seharusnya diantisipasi oleh Gubernur Bali ke depan.

Pengentasan masalah kemiskinan juga menjadi bagian dari MDGs. Jajaran kesehatan di masing-masing kabupaten/kota ditantang untuk mengurangi beban rumah tangga miskin (RTM) akibat gangguan kesehatan yang mereka derita. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diterapkan sejak tahun 2008 adalah strategi pemerintah untuk memudahkan RTM mengakses pelayanan kesehatan. Tetapi sosialisasi dan pemanfaatan Jamkesmas masih rendah karena terbelit masalah birokrasi pencatatan kependudukan di desa-desa.

Mahalnya biaya pelayanan kesehatan terutama di RS juga menjadi keluhan masyarakat. Komponen terbesar biaya pelayanan kesehatan adalah harga obat. Hanya 35% penduduk Bali (buruh, PNS, penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dirancang untuk menjawab isu mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Penerapannya di berbagai unit pelayanan kesehatan menghadapi tantangan dalam bentuk silent protest para dokter dan pemanfaatannya masih terganjal administrasi kependudukan. Dari analisis hasil kunjungan puskesmas tahun 2012 di salah satu kabupaten di Bali terungkap 37.1% pengunjung puskesmas masih membayar pelayanan kesehatan. Ini kontradiktif dengan kebijakan Gubernur terkait dengan JKBM.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudaya di masyarakat. Situasi ini yang kurang disadari masyarakat karena dapat berkembang menjadi faktor risiko munculnya berbagai jenis penyakit di masyarakat. Paradigma sakit baik yang berkembang di kalangan masyarakat maupun staf penyedia layanan kesehatan telah menggiring pasien menjadi konsumen obat, padahal untuk beberapa penyakit, obat bukanlah jawabannya.

Maldistribusi tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) juga merupakan isu pembangunan sektor kesehatan yang perlu diantisipasi dengan kebijakan strategis pimpinan daerah. Penumpukan tenaga kesehatan di Kota Denpasar, Gianyar, dan Badung memunculkan kesenjangan mutu pelayanan kesehatan. Kebijakan strategis Gubernur mendatang seharusnya diarahkan untuk ikut memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di berbagai daerah terpencil di Bali.



Revitalisasi Pelayanan

Saat ini 118 puskesmas dan Puskesmas Pembantu tersebar di seluruh Bali. Posyandu merupakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dikembangkan oleh masyarakat, dan untuk masyarakat di setiap dusun. Puskesmas dan posyandu dengan dasa wismanya seharusnya dijadikan titik simpul pengembangan kerja sama lintas sektor penanggulangan masalah kesehatan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Jika kerja sama lintas sektor dapat dikembangkan secara efektif untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, keterbatasan anggaran yang dihadapi jajaran kesehatan di beberapa daerah juga akan teratasi.

Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (RPKD) juga menantang untuk dikembangkan. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang seharusnya lebih mudah diakses oleh masyarakat di wilayah kerjanya dibandingkan ke RS. Pelayanan puskesmas bersifat menyeluruh mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Staf puskesmas tidak hanya menunggu kedatangan pasien tetapi harus didorong agar proaktif melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di luar gedung puskesmas. Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang disediakan pemerintah harus dioptimalkan pemanfaatannya. Pengembangan RPKD membutuhkan bimbingan teknis yang lebih intensif dan berkelanjutan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk itu, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus lebih diberdayakan. Pengembangan UKBM juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa setempat kalau mereka mau melihat warganya hidup lebih sehat.

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia menghadapi berbagai isu pembangunan kesehatan, terutama yang terkait dengan mutu pelayanan dan kemudahaan aksesnya. Dalam setiap pilkada di daerah ini, kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia akan selalu menarik dijadikan isu politik. Tetapi yang lebih penting adalah kemauan politis dan keberanian Gubernur terpilih berjuang all out mewujudkan masyarakat Bali yang sehat, sejahtera, dan bermartabat.



Penulis, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unud dan pengamat masalah kesehatan masyarakat

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak