Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
Senin, 02 Maret 2013 | BP [Artikel]
LPD Pascapengesahan UU LKM
Oleh I Wayan Suartana


Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pitih Nagari (Sumatera Barat) dikecualikan dalam undang-undang lembaga keuangan mikro (UU LKM) yang baru saja disahkan di DPR (BP, 28/2). Keberadaan LPD diakui oleh negara tetapi pengaturannya diserahkan pada daerah sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya.





Pengecualian itu membawa konsekuensi lembaga keuangan millik komunitas adat diatur secara mandiri oleh perda beserta turunannya dalam bentuk Self Regulatory Organization (SRO) yang artinya tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya (Sadguna, 2013). Kendati demikian, aturan pemerintah atau lembaga keuangan memosisikan BI tetap sebagai otoritas untuk menjaga stabilitas keuangan. BI tetap bertanggung jawab dan mengawasi lembaga keuangan tradisional. RSO LPD akan memberikan keleluasaan pada daerah bersama Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) untuk mengatur apa yang seharusnya diatur. Kecermatan dan keseriusan dalam menyusun aturan, awig-awig, perarem akan memengaruhi sensitivitas LPD mengantisipasi perubahan di tengah lingkungan turbulensi geoekonomik dan karakter ekonomi Bali yang begitu terbuka dan dinamis ini.

Kehadiran dan roh LPD di Bali pada dasarnya untuk pembangunan desa pakraman sebagai benteng penjaga budaya Bali dan jurus baru dalam meningkatkan akses pendanaan khususnya terhadap masyarakat miskin. Upaya ini dibalut dengan suatu istilah yang disebut inklusi keuangan dengan tujuan utama tidak ada pihak mana pun yang tak tersentuh oleh sektor keuangan. Tidak ada orang yang ditolak proposalnya manakala memerlukan layanan keuangan. Kredit tak ubahnya seperti hak asasi yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan berbagai kendala dan kekurangan yang ada, inklusi keuangan adat ini sudah dan terus dilakoni karena cakupan luas yang meliputi hampir seluruh desa pakraman di perkotaan maupun pedesaan.

Model keuangan mikro berbasis adat ini telah cukup teruji dalam menghadapi krisis ekonomi. Tak kurang, Presiden SBY pada pembukaan Forum Kebijakan Global Alliance for Financial Inclusion di Bali beberapa tahun lalu memuji keberadaan LPD. LPD tumbuh dalam masyarakat setempat, dikembangkan oleh masyarakat dan didedikasikan untuk masyarakat. Inklusi keuangan LPD terkait dengan budaya dan sosiologi masyarakat karena tidak semua orang merasa nyaman menggunakan layanan produk perbankan modern dengan berbagai derivasinya. Secara rata-rata LPD di Bali memang cukup baik kinerjanya, tetapi beberapa LPD mengalami masalah yang menggangu keberlanjutannya. Sumber masalah terutama berasal dari salah urus dan pemahaman yang kurang pas para pengelolanya tentang hakikat sebuah entitas usaha.

Model penanggulangan kemiskinan LPD bekerja di hulu, dalam artian kalau akses permodalan masyarakat terlayani maka aktivitas usaha untuk menyambung hidupnya bisa terpenuhi -- memilki leverage dan kekuatan daya beli dan usaha kecil bisa berjalan. Inklusi keuangan LPD sedapat mungkin dilakukan dengan cara dan bahasa yang sederhana. Misalnya, petugas keliling LPD dengan dibantu oleh Kelian Banjar berkeliling merapat ke kantong-kantong kemiskinan di desa pakraman yang bersangkutan. Mereka melakukan komunikasi dengan berbagi pengalaman, pengetahuan dan cara terbaik untuk menjadikan masyarakat cerdas dan melek secara finansial. Untuk krama yang sudah jadi pengusaha, diperlukan kekuatan dan motivasi supaya mereka lebih percaya diri, bisa berkembang dengan dinamis dan faham bahwa ada nilai waktu dari uang. Mereka adalah sosok individu yang berani mengambil risiko sekaligus memiliki mental akuntansi (mental berhitung).



Entitas Usaha, Tata Kelola, dan Kebijakan Akuntansi

Fungsi sosial dan budaya produktif LPD juga dapat dilihat melalui sisa hasil usaha yang dikembalikan ke masyarakat desa pakraman dalam bentuk distribusi, meskipun pola distribusi ini harus dimaknai secara hati-hati, karena sisa hasil usaha yang besar belum tentu berasal dari kredit produktif tetapi bisa saja lebih banyak proporsi kredit konsumtifnya. Kinerja keuangan LPD bukanlah segala-galanya, jauh lebih penting adalah bagaimana kehadiran LPD bisa mempermudah sektor riil bekerja menghasilkan kesempatan berusaha yang lebih baik sekaligus menciptakan lapangan kerja di perkotaan maupun pedesaan. ROA LPD (perbandingan antara sisa hasil usaha dengan aset yang dikelola) seharusnya berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan dengan asumsi kredit yang disalurkan porsinya lebih banyak untuk sektor-sektor produktif, sehingga sektor keuangan yang lumayan maju dibarengi dengan penguatan sektor riil.

Harus disadari LPD adalah kesatuan usaha yang seharusnya mengikuti kaidah profesional dan memiliki mekanisme paruman untuk mempertanggungjawabkan usahanya. Prinsip entitas usaha bila dipahami secara utuh oleh pemangku kepentingan, maka tidak akan ada intervensi berlebihan dan LPD adalah usaha bersama yang kemajuannya sangat tergantung pada bagaimana pelaku-pelakunya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lugas. LPD sebagai pilar ekonomi adalah variabel aktifnya. LPD sebagai pilar budaya adalah variabel moderasinya dan LPD sebagai pilar sosial adalah variabel proses dan hasilnya. Kombinasi ini menarik karena lengkap dan mencerminkan keseimbangan sesuai dengan konsep dasar Tri Hita Karana. Masalahnya hanya konsistensi.

Seringkali LPD menghadapi kendala keagenan karena ada masalah pengelolaan di dalamnya yaitu sisa hasil usaha akan menyebabkan pengelola atau pengurus memacu dan menggenjot volume usahanya untuk memperoleh ganjaran keuangan yang bisa berakibat serius bila tidak disertai kemampuan mendeteksi dan mengelola risiko dengan baik. Ada sekuen penyebab goyahnya LPD sebagai lembaga kepercayaan. Ada Informasi tidak simetris (karena pengurus mempunyai banyak informasi) dan menganggap orang lain tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dikerjakan (adverse selection) dan pada akhirnya akan muncul moral hazard (perilaku mementingkan diri sendiri) yang bisa merugikan LPD. Monitoring dan pengawasan ekstra keras perlu dilakukan untuk meredam perilaku oportunistik ini. Disinilah mekanisme SRO itu bekerja. Keputusan pengelola LPD ibarat gas mobil sedangkan pengelolaan risiko adalah remnya. Mobil yang dipacu secara kencang dengan menginjak gas sekeras-kerasnya akan menimbulkan risiko yang tinggi bila tidak dilengkapi dengan rem yang baik.

Tata kelola (governance) LPD adalah tata kelola yang cocok. Apa yang diterapkan di satu tempat belum tentu cocok diterapkan di tempat yang berbeda karena adanya fenomena desa mawacara. Maka itu, untuk hal-hal yang universal tata kelola harus memiliki standar umum yang berlaku di seluruh provinsi Bali dan mengakomodasi kebiasaan-kebiasaan setempat yang searah dan sebangun dengan kemajuan LPD.

Penerapan tata kelola LPD yang cocok perlu didukung oleh kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar terkini dan praktik-praktik usaha yang sehat. Idealnya LPD harus memiliki standar yang mencerminkan keunikannya. Kelihatannya sepele, tetapi ini sangat menentukan penilaian orang. Contoh, dalam laporan keuangan LPD saat ini masih ditemui istilah atau akun modal disetor yang merupakan representasi bentuk hukum suatu badan usaha. Seharusnya akun modalnya adalah tunggal yaitu modal desa pakraman. Kalau ada hibah perlu diatur apakah hibah ini bersifat terikat atau tidak terikat.

Ada juga ABA yaitu antar bank aktiva seolah-olah LPD adalah bank. Kebijakan akuntansi akan menentukan peradaban LPD. Akan sangat ideal bila MUDP dapat merumuskan akun-akun khas Bali tanpa menyebabkan LPD tidak bisa diaudit dan tidak bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis. Ada wacana LPD mengikuti standar yang ada seperti SAK ETAP. Ini terobosan bagus dan menarik karena LPD mempunyai standar tunggal, lebih komprehensif dan merupakan alat deteksi untuk menelusuri ketidakteraturan dan kesalahan.

Dalam konteks perkecualian UU LKM dan swa regulasi, LPD kiranya perlu memantapkan tata kelolanya dengan beberapa cara diantaranya: (1) menetapkan awig-awig, perarem, kebijakan, dan peraturan yang mengendalikan perilaku organisasi LPD supaya berjalan sesuai visi dan tujuan yang ditetapkan. Organisasi dengan elemen-elemen di dalamnya adalah sesuatu yang punya perilaku. Perilaku ini perlu dikendalikan supaya tidak kontra produktif dengan tujuan berdirinya LPD, (2) menciptakan sarana, mekanisme, dan struktur mitigasi terhadap risiko usaha karena LPD berada pada wilayah risiko inheren, dan (3) merumuskan masalah siapa yang mengendalikan dan bagaimana cara mengendalikan supaya tidak keluar dari jati diri dan taksu inklusi keuangan desa pakraman. Tata kelola ini penting, untuk menjawab apakah pantas LPD dikecualikan.



Penulis, staf pengajar FE Unud, tinggal di Pecatu Kuta Selatan

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak