Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
Senin, 19 Februari 2011 | BP [Surat Pembaca]
Validasi BPHTB dalam Pengurusan Sertifikat Tanah
Sejak Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPD) berlaku Januari 2010, kewenangan memungut BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas pendaftaran/peralihan hak atas tanah (pengurusan sertifikat) diserahkan kepada setiap kabupaten/kota (pemda). Implementasinya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang BPHTB selambatnya Januari 2011. Bagi pemda yang sudah memiliki perda, tinggal memantau pelaksanaan perda tersebut agar tidak menimbulkan kendala baru dalam pengurusan sertifikat.

Sedikit kendala ketika Dispenda diberi kewenangan penuh sebagai validator oleh perda untuk memvalidasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah diisi/dihitung nilai transaksinya oleh pemohon sertifikat/Wajib Pajak (WP), di mana validator akan cenderung mengoreksi nilai yang tercantum dalam SSPD karena validator juga diberikan upah pungut yang besarnya tergantung penerimaan BPHTB.

Monopoli kewenangan mengoreksi dari validator ini rawan disalahgunakan, sulit menjamin tidak terjadi tawar-menawar untuk mendapatkan validasi.

Agar fungsi validasi tidak menjadi ajang tawar-menawar, seyogianya Dispenda dengan semangat otonomi pelayanan paripurna cukup dalam hitungan menit membereskan SSPD sehingga WP ditempatkan bukan sebagai korban yang hanya dilihat dari sisi kewajibannya saja, melainkan sebagai mitra pemda yang bersama-sama membangun daerahnya menjadi lebih baik.



I Nyoman Sugandhi, S.H.

Jl. Lely No. 4 Singaraja


[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak