Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
04 Mei 2013 | BP
Soal Pengangkatan Pegawai Honorer
BKD Terima Puluhan Pengaduan
Singaraja (Bali Post) -

Batas waktu uji publik terhadap daftar nama-nama pengangkatan pegawai honorer kategori buku dua (K2) berakhir Kamis (2/5) lalu. Selama uji publik, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng menerima 63 pengaduan pegawai honorer yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Demikian terungkap ketika Kepala BKD Buleleng, Ni Made Rousmini, menyerahkan laporan pengaduan selama uji publik kepada Komisi A DPRD Buleleng Jumat (3/5) kemarin.

Berkas pengaduan yang sudah digandakan tersebut diserahkan kepada dewan dan salinannya dikirimkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan BKN di Jakarta. Ketua Komisi A DPRD Buleleng, Wayan Teren, mengatakan, dari salinan berkas pengaduan yang diterima dari BKD terdapat sedikitnya 63 pegawai honorer yang mempertanyakan masuknya dua nama pegawai honorer dan empat nama pegawai kontrak dalam daftar pegawai honorer kategori buku dua yang akan diangkat menjadi CPNS.

Pegawai yang melayangkan protes tersebut semuanya berdinas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Buleleng. Sementara pegawai honorer dan tenaga kontrak yang diadukan itu diduga SK pengangkatannya tidak sah. Selain 63 pegawai honorer di Dispendukcapil yang melayangkan protes, lanjut Teren, ada satu surat protes yang juga diajukan oleh seorang pegawai honorer yang tidak masuk dalam daftar pengangkatan CPNS.

Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dan ditembuskan kepada Ketua DPRD Buleleng dan Ketua Komisi A DPRD Buleleng. Dalam surat protes itu disebutkan bahwa terdapat satu pegawai honorer yang mengantongi SK pengangkatan tahun 2010. Padahal aturannya, pegawai honorer yang diangkat menjadi CPNS terhitung 1 Januari 2005.

Teren menambahkan, atas pengaduan tersebut, BKD diminta agar secepatnya meneruskan kepada Menpan dan BKN di Jakarta, sehingga pengaduan yang diakomodir selama uji publik berlangsung mendapat penjelasan yang transparan dan bebas dari indikasi permainan yang tidak fair. "Kami minta ini diteruskan secepatnya ke Menpan dan BKN dan penjelasannya bisa menyelesaikan kisruh yang terjadi saat ini," jelas Teren. (kmb)




[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak