Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
09 Agustus 2012 | BP
Diskusi
Perlu Pemimpin yang Berani Paksa Gunakan Produk Lokal
Menyambut HUT ke-64 pada 16 Agustus mendatang, Bali Post menggelar diskusi terbatas di Warung Dukuh, Tabanan, Selasa (7/
8). Diskusi yang diikuti Pemkab, DPRD, akademisi dan organisasi pertanian ini mengupas berbagai persoalan pertanian Tabanan sebagai lumbung padinya Bali. Berikut catatanya.

ALIH fu
ngsi lahan terus menjadi sorotan. Namun penyebab tingginya alih fungsi lahan tersebut hinga kini belum terpecahkan. Salah satunya adalah tidak adanya regulasi yang memberi jaminan
bahwa produk pertanian akan terjual dengan harga yang wajar.
Oleh karenanya perlu pemimpin yang berani membuat kebijakan untuk memaksa pengusaha pariwisata untuk menggunakan produk
lokal. Kalau tidak selamanya petani Bali akan menjadi penonton
di tengah kemajuan pariwisata Bali. Selain itu juga tak ada yang bisa memastikan bahwa petani takkan kesulitan air ketika musim bercocok tanam tiba.

Nasib petani yang tidak menentu tersebut akhirnya memicu tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Tabanan. Dampaknya, hasil panen pertanian terjadi penurunan. Tingginya alih fungsi lahan salah satunya dipicu tidak ada jaminan kesejahteraan bagi
petani. Bahkan, nasib petani kian terpinggirkan. ‘’Seharusnya
ada kemudahan bagi petani dan anak-anaknya. Bila perlu, anak petani gratis sekolah,’’ kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tabanan (Untab), Gede Made Rusdianta. Pemicu lainnya, kata Rusdianta, pajak bumi bangunan (PBB) yang diterima petani
kerap kali memberatkan. Dia mencontohkan, lahan basah
yang memiliki pajak cukup tinggi. Kenyataannya, banyak lahan yang kekurangan air. Namun, pajaknya tetap saja lahan basah. Pria ini mengusulkan, idealnya khusus petani dihapuskan dari tagihan PPB tanah. Solusi lain agar petani sumringah, pemerintah harus membeli gabah dari petani.

Dicontohkan, Pemkab bisa membeli gabah petani untuk kepentingan para PNS. Jika PNS di Tabanan mencapai 10.000 orang dengan 3-4 anggota keluarga, total kebutuhan beras per bulan mencapai 300-400 ton. ‘’Kebutuhan ini bisa diambilkan dari
gabah petani,’’ kata Rusdianta. Pemerintah juga bisa memberlakukan subsidi bagi pembelian hasil panen petani. Yang lebih jitu lagi, pemilik hotel atau restoran diarahkan menggunakan
produk lokal bagi petani. Para pengusaha bisa menjadi bapak angkat bagi petani. Langkah ini dipastikan akan menguntungkan petani. Kebijakan menyejahterakan petani diusulkan Ketua Kontak
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tabanan, Nengah Mawan. Dia
juga mengusulkan agar Pemkab Tabanan yang telah memiliki
grand strategy untuk pembangunan pertanian melaksanakan
secara baik. Master plan pembangunan ini tidak boleh diubah
ketika terjadi perubahan pemimpin. Menurut Mawan, penyebab
persoalan pertanian adalah air, tanah dan SDM. Karena itu,
pembenahan pertanian harus memikirkan komponen tersebut.
Khusus SDM, secara global dia menilai masih sangat kurang.
Bahkan, generasi muda tak memiliki semangat untuk bertani.
Saat ini, bertani hanya sekadar bertahan hidup.

Kepemilikan tanah petani di Tabanan rata-rata hanya 33 are, sehingga tak mampu menutupi biaya hidup. Apalagi dengan gaya hidup yang instan. Di Jepang, kata Mawan, petani selalu berada di depan, bahkan negara maju sangat memuliakan petani. Kondisi ini
berbanding terbalik dengan kondisi di negeri ini. Bantuan yang banyak digelontor kerap kali petani belum siap. Dia mengusulkan subak tak hanya menjadi lembaga religi, melainkan dijadikan sarana pemasaran pertanian. Untuk tugas ini, Pemkab memiliki tanggung jawab penuh. Sebab, pemerintah harus mampu memproteksi produk lokal. ‘’Bila perlu kita membuat bhisama untuk menggunakan produk lokal. Salah satunya, untuk upacara yadnya harus menggunakan produk yang sudah melewati Tumpek
Bubuh dan Tumpek Kandang,’’ tegasnya. Anggota DPRD Tabanan Ketut Loka Antara menilai alih fungsi lahan di Tabanan sudah mengkhawairkan. Karena itu, pihaknya membentuk Pansus
RTRW untuk membahas persoalan alih fungsi lahan di Tabanan.
‘’Kita tunggu saja kinerja Pansus. Yang jelas alih fungsi lahan harus
diproteksi,’’ kata politisi Golkar ini.

Kata Loka, satu-satunya jalan menekan alih fungsi lahan adalah memperketat aturan, sehingga investor berpikir ulang ketika melakukan alih fungsi. Jika ada aturan, katanya, tidak ada kebijaksanaan lagi. Loka berharap ada perlindungan bagi nasib petani. Salah satunya, pembelian gabah petani dengan harga tinggi, termasuk pemberian asuransi bagi petani. ‘’Ini bagian dari
upaya menumbuhkan semangat bertani,’’ katanya. Para akademisi juga diminta proaktif memikirkan nasib pertanian dengan berkoordinasi dengan Pemkab. Hal ini untuk menumbuhkan kebanggaan warga untuk bertani. Terkait jalur hijau, DPRD sepakat mengurangi beban pajak sebesar 50 persen. Namun, seiring pendataan kembali kawasan jalur hijau, pihaknya mengusulkan bebas pajak 100 persen. Saat ini, total kebutuhan pajak jalur hijau senilai Rp 1,7 miliar. Sedangkan kemampuan APBD hanya sekitar Rp 1 miliar. Karena itu, kawasan jalur hijau wajib didata ulang. (kmb30)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak