Tokyo -
Demi meloloskan perubahan undang-undang pajak, Perdana Menteri Jepang memutuskan untuk melakukan reshuffle pada jajaran kabinetnya. Perubahan posisi ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh PM Jepang tahun ini.
Perdana Menteri Yoshihiko Noda berargumen menaikan pajak penjualan dari 5 persen hingga 10 persen amat penting dilakukan untuk Jepang. Hal ini harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan ekonomi yang dihadapi Jepang utamanya usai diterjang gempa dahsyat tahun lalu.
Tetapi proposal Noda ini mendapatkan tentangan dari politisi oposisi dan bahkan dari partainya sendiri. Pada akhirnya, Noda terpaksa mengganti lima menteri kabinet demi memuaskan permintaan pihak oposisi. Kini Noda mengharapkan perubahan undang-undang tersebut dapat segera dilakukan sebelum pertemuan parlemen berakhir pada 21 Juni mendatang.
"Kita membuat keputusan yang bisa menentukan nasib Jepang dalam waktu 20 hari ke depan. Negara ini harus mampu mengatasi perbedaan di antara partai yang berkuasa dengan pihak oposisi," jelas Noda, Senin (4/6) kemarin.
Sebelumnya Noda sudah melakukan pertemuan dengan pihak anggota partai berkuasa di parlemen, Ichiro Ozawa. Ozawa yang berasal dari partai yang sama dengan Noda, amat menentang kenaikan pajak ini. Bagi Ozawa perubahan ini bisa menambah beban rakyat.
Sementara pihak oposisi menginginkan empat menteri kabinet, termasuk posisi Menteri Pertahanan Naoki Tanaka yang dianggap tidak memiliki kemampuan. Sementara tiga menteri lainnya yakni menteri transportasi, menteri hukum serta menteri pertanian diberhentikan karena perilaku.
Tidak hanya keempat menteri itu, Noda pun memecat menteri keuangan. Untuk pengganti Tanaka, Noda pun sudah menunjuk Satoshi Morimoto. (gie/ap)
|
