Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Nasional/Politik
20 April 2013 | BP
Peraturan KPU No. 13/2013 Diprotes
Jakarta (Bali Post) -
Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus pasal 19 i ayat 2 dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Jika permintaan tersebut tidak ditanggapi, mereka mengancam akan menggugat peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Tim Advokasi Forum DPRD se-Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan terkait Pasal 19 huruf i poin 2 KPU telah melampaui wewenangnya. Pasal tersebut menyatakan, ''Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik partai politik peserta pemilu maupun bukan peserta pemilu harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).''
Atas dasar itu, Yusril mengatakan ada dua alasan penolakan aturan ini. Pertama, peraturan itu dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. ''Pertama alasan peraturan bertentangan dengan undang-undang pemilu,'' kata Yusril di Kantor KPU, Jumat (19/4) kemarin.
Kedua, peraturan itu juga telah melampaui tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam pemahaman para penggugat, kewenangan seperti itu bukan kewenangan KPU. Karena kewenangan yang dimiliki KPU adalah seperti membuat jadwal atau tahapan penyelenggaraan pemilu seperti penentuan pendaftaran caleg, memeriksa kelengkapan pendaftaran caleg, dan hal lain yang berhubungan dengan administrasi caleg.
Pasal dalam PKPU tersebut mensyratakan caleg yang mendaftar ke KPU harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal. Surat pernyataan pengunduran diri itu ditandatangani bakal calon yang harus dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
''Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu. Begitu (caleg) sudah terpilih, tugas KPU selesai. (Jadi) mau PAW berhenti atau selesai itu wewenang partai,'' kata Yusril.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menegaskan, memberi batas waktu kepada KPU untuk menghapus isi pasal tersebut. ''Kita kasih waktu sampai awal minggu depan. Jika tidak ada reaksi, kami akan ajukan uji materi ke MK,'' tegasnya. (kmb4)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak