Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Nasional/Politik
22 Juli 2012 | BP
Hakim Tipikor Diduga ''Pelesetkan'' Pasal
VONIS ringan terhadap pelaku korupsi yang dijatuhkan hakim tipikor, IGAB Komang Wijaya Adhi dan Nursyam, mulai menuai kritikan. Kinerjanya juga dipertanyakan.

Majelis hakim dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak profesional. Hal tersebut dijelaskan salah seorang pemerhati kasus korupsi, Wayan Jendra, S.H., Sabtu (21/7) kemarin. ''Saya amati kasus korupsi yang sudah disidang di Pengadilan Tipikor tak ubahnya seperti Hubungi Aku Kalau Ingin Minimal (HAKIM). Ini pandangan saya,'' kata Jendra.

Apa yang mendasari penilain bahwa hakim kurang profesional dalam penanganan perkara korupsi? Dia mencontohkan dua kasus prona yakni kasus program nasional (prona) penyertifikatan tanah secara massal di Kintamani dan Jembrana.

Dia menilai bahwa staf BPN Jembrana maupun petugas oknum Camat Kintamani diduga sengaja memperkaya diri sendiri. Padahal sudah ada ketentuan bahwa prona itu tidak perlu dipungut biaya, alias gratis. Di sini, unsur memaksa sangat jelas karena menyuruh orang membayar tanpa landasan hukum. ''Saya sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa di sini jelas ada unsur pemaksaan untuk memperkaya diri,'' katanya.

Dia berpendapat, kasus prona ini melanggar pasal 12 huruf e sesuai buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjudul ''Memahami Untuk Membasmi''.

Rumusan korupsi dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tersebut berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf c UU No. 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU. No. 20 tahun 2001. Untuk menyimpulkan korupsi dalam pasal ini, harus memenuhi unsur pertama yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya dan menyalahgunakan kekuasaan.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun. Namun, kata dia, yang terjadi di pengadilan tuntutan jaksa tidak sesuai dengan putusan hakim.

Dia mengatakan bahwa hakim memasang pasal 11 UU Tipikor. Pada intinya, memenuhi unsur-unsur dalam pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 adalah pertama pegawai negeri atau penyelenggara negara, kedua menerima hadiah atau janji, ketiga diketahuinya dan yang keempat patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. ''Kalau kita melihat kasus prona, tidak pernah melihat masyarakat memberi hadiah atau janji. Perwistiwa hukum yang terjadi, pegawai negeri itulah yang meminta, atau menyuruh masyarakat membayar secara melawan hukum. Karenanya pasal 11 tidak pantas dipasang dalam kasus ini, bahkan sangat jauh bertentangan,'' ujarnya.

Karenanya, jika pasal tersebut sudah dipaksakan, profesionalitas hakim tersebut diragukan dan mesti dipertanyakan.

Ditanya mengapa putusan hakim mengenakan pasal 11 tidak profesional, Jendra mengatakan jika hakim profesional mestinya pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 juga harus dilaksanakan.

Dia beralasan bahwa unsur-unsur dalam menyimpulkan pasal 11 tersebut sudah jelas yakni, pertama setiap orang, kedua memberi hadiah atau janji, ketiga kepada pegawai negeri, keempat dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. ''Jadi, jika ada penerima hadiah, otomatis ada pemberi. Sesuai dengan UU mestinya kalau hakim profesional, harus menetapkan pemberi hadiah tersangka juga. Jangan sampai seorang hakim yang dipercaya untuk menegakkan hukum, justru mempelesetkan pasal, dalam tindak pidana pemberantasan korupsi. Di sinilah, hakim sangat kelihatan tidak profesional,'' jelasnya.

Yang lebih parah, kata pria asal Sidakarya itu, ada kasus korupsi yang divonis hanya sembilan bulan. Sedangkan dalam UU Tipikor No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001, hukuman minimal dalam kasus korupsi adalah satu tahun. ''Ini dari mana datangnya sembilan bulan,'' ujar Wayan Jendra, yang ternyata sejak awal memperhatikan kasus korupsi prona tersebut. (kmb)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak