 Jakarta (Bali Post) -
Ribuan buruh menggelar rapat akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa (1/5) kemarin dalam memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh tiap 1 Mei atau disebut May Day. Rapat dilakukan setelah para buruh melakukan unjuk rasa di sejumlah titik di Ibu Kota yang dipusatkan di Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia.
Tiga konfederasi besar buruh bergabung dalam rapat itu; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Selain itu, sejumlah organisasi buruh yang tidak ikut dalam konfederasi juga bergabung antara lain FSP TSK, FSBI, GSPMII, OPSI, FSP LEM, FSP Farkes, FS Pewarta dan SPIN.
Aksi damai dan rapat akbar yang diakhiri dengan pembacaan deklarasi itu, makin semarak dengan tampilnya grup musik Slank dan grup lawak Srimulat. Dalam deklarasinya, para buruh menuntut enam poin yang harus diwujudkan pemerintah yaitu pertama, jalankan jaminan kesehatan untuk rakyat per 1 Januari 2014.
Kedua, jalankan jaminan pensiun wajib untuk buruh per 1 Juli 2015. Ketiga, Tolak kebijakan upah murah dengan merevisi Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) termasuk upah guru yang harus diberikan upah layak.
Keempat, hapuskan sistem outsourcing tenaga kerja yang bersifat eksploitatif. Kelima, memberikan subsidi buruh dan keluarga melalui APBN/APBD, dan keenam, jadikan 1 Mei sebagai haari buruh dan libur nasional.
Menanggapi tuntutan itu, Menko Kesra Agung Laksono menjanjikan pemerintah akan memenuhi semua tuntutan itu. ''Mengenai jaminan sosial, secara operasional akan dibentuk pertengahan tahun 2014. Baik berupa kepmen atau perpres,'' kata Agung.
Saat ini, kata Agung, jaminan kesehatan untuk buruh secara bertahap sedang diupayakan. ''Tidak perlu khawatir tentang jaminan sosial, sementara ini Askes dan Jamsostek yang melaksanakan jaminan kesehatan masih berfungsi. Sebetulnya sudah ter-cover dengan itu,'' imbuhnya.
Mengenai penghapusan sistem outsourcing, Agung mengatakan mendukung tuntutan itu. ''Saya kira ini perlu segera dilakukan langkah-langkah dari semua stakeholder, dari pengusaha, pemerintah dan pada waktunya parlemen. Saat ini masih dikaji tuntutan ini,'' katanya.
Soal tuntutan libur nasional tiap tanggal 1 Mei, pemerintah masih akan mengkajinya. Pasalnya, katanya, jumlah libur nasional sudah cukup banyak, ada 14 hari libur nasional ditambah 6 hari cuti bersama. ''Memang di sejumlah negara sudah diberlakukan 1 Mei sebagai libur nasional, kalau tidak salah sudah 80 negara. Oleh karena itu, saya bersama Kemenag, Kemenakertrans dan stakeholder lain sedang mengkaji dari berbagai aspek,'' kata Agung.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengklaim bahwa sebenarnya pemerintah sudah memenuhi sebagian tuntutan para buruh. Misalnya terkait outsourcing dan isu kesejahteraan para buruh. ''Isu outsourcing dan isu kesejahteraan, pemerintah telah merespons,'' kata Julian.
Soal outsourcing telah dibahas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Putusan MK menyatakan sistem outsourcing telah bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pekerjaan yang memiliki objek tetap tak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau outsourcing.
Sementara itu, Wakapolda Metro Brigjen Suhardi yang mengikuti secara langsung jalannya aksi unjuk rasa di Ibu Kota mengatakan aksi buruh berlangsung lancar. ''Berkat kerja sama yang baik, aksi hari ini berlangsung lancar. Tidak ada masalah,'' kata Suhardi. (kmb/010)
|
