Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Nasional/Politik
28 Januari 2012 | BP
Adi Wiryatama
PDI-P Tak Bisa Intervensi Gubernur Bali
RUPANYA DPD PDI Perjuangan telah mengambil langkah untuk memediasi terkait gugatan Gubernur Bali terhadap Bali Post. Langkah yang diambil adalah mengutus Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Cok Ratmadi dan Sekretaris DPD Adi Wiryatama untuk bertemu Gubernur Made Mangku Pastika yang juga petugas partai di eksekutif.
Dalam siaran persnya yang diterima Bali Post, Jumat (27/1) kemarin, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali Nyoman Adi Wiryatama menyatakan merasa terpanggil untuk menyikapi gugatan Gubernur Bali Made Mangku Pastika terhadap Bali Post. Ini persoalan serius karena menyangkut nama PDI Perjuangan dan ajegnya Bali. Dan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika adalah petugas PDI Perjuangan Bali di eksekutif.
Adi Wiryatama menjelaskan, berdasarkan hasil rapat DPD PDI Perjuangan Bali, 12 Januari lalu, telah menugaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi, S.H. dan dirinya selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak.
Dalam pertemuan Ketua DPD PDI-P Bali Cok Ratmadi dan Sekretaris DPD dengan Gubernur terungkap bahwa partai tidak bisa intervensi karena gugatan tersebut sudah menyangkut hak asasi masing-masing. ''Selaku petugas partai, tentu kami akan kembali mendatangi Gubernur Bali Made Mangku Pastika,'' tegasnya. Apa pun hasilnya juga akan disampaikan lagi dalam rapat DPD PDI Perjuangan Bali selanjutnya.
Dalam gugatan Gubernur kepada Bali Post, ia tetap berharap penyelesaiannya bisa diupayakan damai. ''Saya yakin kalau ada niat untuk berdamai, pintu surga itu masih terbuka,'' katanya meyakinkan ketika dihubungi per telepon sore kemarin. Hal ini sesuai dengan prinsip perjuangan PDI Perjuangan sebagai partai cinta damai, antikekerasan namun tak takut dengan kekerasan.
Namun, andaikata diselesaikan secara hukum, ia memohon agar kedua belah pihak menahan diri agar tak menimbulkan konflik horizontal. Adi Wiryatama juga berpendapat dalam pembangunan Bali, pers dan pemerintah harus berjalan beriringan dan sinergis. Artinya, pers dan pemerintah sama-sama bertanggung jawab dalam membangun Bali. Dalam kaitan ini pemerintah melaksanakan pembangunan secara fisik, sedangkan pers membangun sebuah informasi. Bertalian dengan ini, salah satu tugas pers adalah mensosialisasikan hasil pembangunan kepada masyarakat secara profesional dan independen.

Jangan Emosi
Jauh sebelum DPD PDI-P mengambil langkah mediasi, Cok Ratmadi selaku Ketua DPRD Bali telah meminta Mangku Pastika jangan emosi. Kata Ratmadi, dalam menghadapi situasi masyarakat yang terjebak emosional seperti yang terjadi di Kemoning dan Budaga, seorang pemimpin harus arif dan sabar menghadapi masalah. Kalau pemimpinnya berkelahi, bagaimana rakyatnya di bawah. Ini akan menjadi tontonan yang tidak baik di mata masyarakat. Apalagi Gubernur di hadapan sidang DPRD telah menegaskan dan mengklarifikasi pembubaran desa pakraman yang diucapkan itu maksudnya untuk dua yang bermasalah. Apa pun maksudnya kalimat pembubaran desa pakraman sangat berbahaya diucapkan oleh seorang gubernur. Dan, wacana yang digulirkan oleh Bali Post adalah peringatan untuk kita semua, untuk menjaga keberadaan desa pakraman karena desa pakraman adalah benteng Bali di dalam menjaga agama, adat dan lingkungan.
''Untuk itu sebagai orang tua, sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua DPD PDI-P Bali, saya mengajak semua pihak untuk introspeksi, jangan emosi, mari cari solusi. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar asal kita sabar dan tidak emosi menghadapinya,'' ujarnya. (r/029

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak