Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Nasional/Politik
19 Agustus 2011 | BP
Warung Global
Kepentingan Penguasa Telah Mengubah Wajah Bali
Kejujuran, keikhlasan dan keseriusan adalah basis kemanusiaan yang akan mampu membangun taksu untuk sebuah keberhasilan pembangunan wilayah yang dimulai dari rancangan dan perencanaannya. Blue print Bali tidak kokoh karena tanpa didasari oleh tigal hal tersebut. Namun ketidamantapan ini dimulai dari otonomi daerah yang menciptakan raja-raja kecil yang egois yang menafikan eksistensi pemerintah provinsi dan tak terkoordinasi sehingga pembangunan Bali tak integral. Itulah yang terungkap dalam acara Warung Global, Selasa (16/8) yang disiarkan Radio Global FM Bali dengan topik ''Blue Print Bali Copy Paste''.


Pande di Pandak Gede menandaskan, radius kesucian pura hanya retorika dan dihadang oleh para bupati dengan alasan ekonomi, dan akibatnya pulau ini ternoda dengan pembangunan yang liar. ''Yang tahu Bali hanya masyarakat Bali itu sendiri. Ketika daerah ini diatur oleh orang luar dengan kebijakan otdanya itu maka blue print itu hanya fatamorgana,'' tegasnya.

Walek di Negara menyampaikan dari namanya saja sudah serem masyarakat tak mengerti apa itu blue print. Dari bahasanya saja susah diartikan. Blue print memang diperlukan namun yang penting pelaksanaannya transparan di lapangan. Arjun di Kaba-Kaba menyebutkan blue print diperlukan dalam pembangunan suatu wilayah dan sudah sebuah ketetapan dan tidak bisa diubah-ubah. Selama jauh panggang dari api semua sekadar wacana. RTRW dan jalur hijau banyak dilanggar sehingga menjadi jalur merah alias alam ini rusak. Di sekitar tempat suci dibangun fasilitas dan objek wisata. Antara bhisama dan blue print itu perlu disinergikan agar Bali tidak rusak dan wacana Ajeg Bali bisa diwujudnyatakan. ''Kepentingan ekonomi dan politis penguasa telah mengubah wajah Bali. Tujuannya telah keluar dari rencana pembangunan jangka pendek dan panjang yang sudah dicanangkan sebelumnya. Selama ini tak ada blue print dan ke depan harus segera dibuat di tiap kabupaten,'' pintanya.

Jodog di Denpasar menuturkan seorang penguasa imperialis Belanda, Ratu Wilhelmina malah sangat memperhatikan dan melindungi orang dan budaya Bali. Dia tak memberikan izin para misionaris menyebarkan agamanya di Bali. Andai saja saat itu diizinkan mungkin Bali tak lagi mayoritas Hindu seperti sekarang. Di sinilah kelemahan pejabat dan masyarakat kita adalah tidak bisa berkata ''tidak'' dengan godaan investor yang selanjutnya menyebabkan kerusakan alam dan memicu konflik seperti kasus BNR, Pecatu dan yang lainnya. ''Walaupun omongan kita tak didengar, janganlah berhenti dan menyerah menyuarakan kebenaran demi menyelamatkan Bali,'' harapnya.



Indikator

Agung di Denpasar menguraikan blue print hanya diulang-ulang dan di tataran tulisan saja. Kita sulit memantau indikator kemajuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan angka keberhasilan pembangunan, entah itu stagnan, maju atau mundur. ''Yang pasti kalau indikator saya, sekarang saya tak bisa makan,'' ujarnya. Dia menyatakan pemegang kebijakan yang berkuasa dalam hal ini. Ke depan rakyat agar hati-hati memilih pemimpinnya saat pilkada.

Joni di Payangan menanyakan Bali mau dibawa ke mana, apakah seperti dulu lagi atau mengikuti perkembangan zaman. ''Masalah kecil seperti merebaknya minimarket dan kafe remang-remang saja tak bisa diatasai lalu bagaimana bisa menyelesaian persoalan yang lebih besar,'' tanyanya. Kebijakan pemerintah hanya untuk kepentingan partai. Lokakarya tentang Ajeg Bali ini tetap penting untuk mengingatkan kita akan masalah yang kita hadapi. Masalah orang Bali hanya bisa ditangani oleh orang kita sendiri. Blue print jangan hanya sebatas formalitas, yang utama perkembangan dan dinamika Bali harus segera di-follow up dan kepedulian terhadap kesejahteraan, dan kemajuan masyarakatnya.

Yuli di Denpasar menekankan pemerintah sekarang sibuk dengan urusan politik dan birokrasi. Bicara soal program go green Pemprov Bali dalam sebuah acara pameran, yang dipamerkan malah barang-barang dari plastik. ''Mari kita mulai menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan dan alami tanpa pestisida. Kalau menunggu kinerja pemerintah waahh payah,'' bebernya.

Gusti di Renon menganggap pembangunan di Bali tak ada penataan yang bagus namun dia setuju pembangunan jalan layang untuk memecah kemacetan yang sudah parah. Menurutnya kita tak perlu munafik karena di masa mendatang kita sangat membutuhkannya. (kmb)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak