PEMPROV Bali kini membuat gebrakan dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sudah mampu melakukan efisiensi anggaran sampai Rp 200 miliar. Dana hasil efisiensi itu pun mengarah pada PT Bali Mandara yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang kini dalam proses pembentukan. Angan-angan ideal pemprov pun terkuak, di mana pengelolaan uang miliaran hasil pemangkasan program pada SKPD-SKPD itu, untuk membangun mall, hotel sampai membeli GWK untuk dijadikan Bali Convention Center (BCC) dll.
Adalah Sekda Provinsi Bali Drs. Nyoman Yasa, M.Si. juga mengisyaratkan salah satu arah investasi di daerah ini dengan membangkitkan usaha besar. Ia memberi contoh soal pemanfaatan GWK untuk BCC. ''Ketimbang GWK ditawarkan kepada investor Malaysia, lebih baik pemerintah daerah merancang untuk BCC,'' katanya ditemui usai sidang penyampaian PPAS (Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara) RAPBD Bali 2010 di DPRD Bali, Senin (9/11) kemarin.
Soal aset tanah dan kantor SLB di Jimbaran setelah sekolahnya dipindahkan ke eks tanah Balitex, Sekda Bali menyatakan masih dalam kajian.
Sementara angka efisiensi Rp 200 miliar yang dilontarkan Gubernur Bali, Sekda Bali mengakui belum tahu pasti dari mana angka sebesar itu. ''Ya... itu kebijakan Gubernur, saya no comment soal angka tersebut,'' katanya.
Soal asal dana efisiensi sebesar itu, ia mengakui dari pemangkasan kegiatan di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah). ''Kegiatan tak relevan dan tak fokus ya... tentu akan dipangkas,'' katanya.
Pemangkasan anggaran tersebut terkait dengan kegiatan di masing-masing SKPD. Sebegitu jauh ia tak tahu persis berapa pemangkasan masing-masing SKPD. Selain itu pemangkasan juga dilakukan terhadap kegiatan SKPD yang tak efektif. Misalnya, perjalanan untuk promosi pariwisata ke luar negeri dipangkas anggarannya. ''Kepala Dinas Pariwisata saja tak boleh ikut menyertai promosi ke luar negeri, mulai tahun 2010 ini tak lagi,'' katanya.
Besaran angka pemangkasan di setiap SKPD pun belum diketahui karena pembahasan RAPBD Bali 2010 baru tahap awal tentang kebijakan umum anggaran dan PPAS. Selain itu setiap SKPD yang memiliki program kunjungan ke luar daerah juga anggarannya dipangkas. ''Kalaupun ada betul-betul kunjungan ke luar daerah nantinya yang penting dan jumlahnya tak banyak,'' katanya.
Selain anggaran efisiensi dikelola untuk BUMD Bali Mandara juga untuk belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Misalnya bansos yang semula dirancang sekitar Rp 320 miliar nantinya diperkirakan naik menjadi Rp 365 miliar.
Lantas berapa dana efisiensi yang diarahkan untuk PT Bali Mandara, Sekda Nyoman Yasa kembali mengaku tak tahu. ''PT Bali Mandara saja belum terbentuk, rancangannya belum disodorkan ke dewan,'' katanya.
Kepala Biro Keuangan Ida Bagus Parwata juga mengakui belum mengetahui berapa sebenarnya total anggaran yang dipangkas untuk nantinya diarahkan untuk PT Bali Mandara.
Anggota Komisi II DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyatakan efisiensi APBD Rp 200 miliar yang dilontarkan Gubernur Bali harus dengan persetujuan Dewan. Termasuk ke mana saja alokasi anggaran itu diarahkan nanti. Jika nantinya anggaran efisiensi itu dikelola PT Bali Mandara untuk membangun sebuah usaha investasi harus sepengetahuan Dewan. Namun secara pribadi jika pemerintah daerah memberdayakan asetnya untuk investasi usaha, mesti untuk usaha yang bersifat pioner. Artinya, usaha tersebut belum ada tetapi diperlukan masyarakat Bali. Misalnya pembibitan sapi untuk keperluan peternakan. Bisa juga industri pengolahan tepung yang belum ada di Bali untuk merangsang petani menanami ribuan tanah kritis di Karangasem dan Buleleng untuk ketela pohon atau ketela rambat.
Penguatan Ekonomi
Ketua Komisi III DPRD Bali Putu Agus Suradnyana dan pengamat ekonomi Prof. Ramantha ketika dihubungi Senin (9/11) kemarin di Renon mengemukakan, sudah waktunya ditolak pola investasi yang mendewa-dewakan pengusaha dari luar Bali. Pasalnya, investor hotel berbintang di Nusa Dua dan Kuta kebanyakan dari luar daerah. Akibatnya sebagian besar keuntungannya lari ke luar Bali. Untuk itu apa pun investasi yang nantinya dilakukan pemerintah provinsi yang bersumber dari efisiensi APBD Bali harus diperuntukkan untuk penguatan ekonomi krama Bali. Namun, ia menolak berkomentar apakah masih layak investasi hotel dan mall.
Sementara itu, anggota Komisi II Ir. IGP Putu Budiarta dan Wayan Disel Astawa, S.E. terang-terangan menolak jika eks Puspem di Lumintang untuk dibangun mall. Menurut Budiarta, mestinya Pemprov Bali mendorong usaha yang dilakukan Pemkot Denpasar menjadi lahan eks Puspem Badung untuk ruangan terbuka hijau kota dengan menata menjadi taman kota. ''Kota Denpasar sudah panas dan macet, mengapa mesti mall lagi di sana,'' keluhnya.
Agus Suradnyana menegaskan pola investasi untuk penguatan krama Bali karena pola investasi saat ini kebanyakan dikuasai oleh orang luar, terutama investasi hotel berbintang dan supermarket. Celakanya keuntungan yang diperoleh bukan digunakan untuk penguatan SDM lokal. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Bali saat ini ketika diterpa krisis finansial global menjadi terseok-seok. Usaha pemerintah mengangkat pertumbuhan ekonomi 6 persen masih menemui kendala besar karena kondisi ekonomi Bali sangat tergantung perkembangan dari luar daerah dan luar negeri.
Kata Ramantha, pola investasi dengan penguatan ekonomi krama Bali jauh memberikan multiplier effect yang lebih besar ketimbang mengandalkan investasi dari luar. Pemerintah mesti mendorong investasi sektor swasta dari Bali untuk lebih meningkatkan ketahahan ekonomi krama Bali.
Menurutnya, sulitnya pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi Bali dari 5,66 persen menjadi 6 persen tahun 2010 karena sektor ekonomi Bali masih rapuh. Pertumbuhan ekonomi Bali sangat tergantung dari ekspor dan pariwisata. Ekspor Bali menurun tahun 2009 sebesar 19 persen karena pengaruh krisis global. Sementara di sektor pariwisata kendati kunjungan wisatawan mancanegara trennya meningkat, namun secara kualitas mereka yang datang ke Bali menurun. Wisatawan yang datang lebih banyak dari Korea dan Jepang. Sementara lama tinggal rata-rata mereka menurun dari 13 hari menjadi 10 hari. (sua) Rp 200 M Pangkas SKPD
PEMPROV Bali kini membuat gebrakan dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku sudah mampu melakukan efisiensi anggaran sampai Rp 200 miliar. Dana hasil efisiensi itu pun mengarah pada PT Bali Mandara yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang kini dalam proses pembentukan. Angan-angan ideal pemprov pun terkuak, di mana pengelolaan uang miliaran hasil pemangkasan program pada SKPD-SKPD itu, untuk membangun mall, hotel sampai membeli GWK untuk dijadikan Bali Convention Center (BCC) dll.
