Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Ekonomi/Pariwisata
29 September 2011 | BP
Revisi Perda Desa Pekraman
Perda LPD dan Desa Pekraman Picu Rivalitas
Saat ini sebagian besar desa adat di Bali memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD. Lembaga ini sangat potensial sebagai penyangga budaya dan adat di Bali. Di Bali kini terdapat 1.323 LPD dengan jumlah karyawan lebih dari 7.000 orang. Total aset LPD se-Bali mencapai Rp 5,18 trilyun. Sayangnya masih ada kesan dualisme perda LPD dan perda desa pekraman memicu rivalitas antara pengurus LPD dan desa pekraman.

Ketua Badan Kerja Sama LPD Badung, Nyoman Agus Ariadi mengakui, Perda tentang LPD yang ada saat ini sangat tidak jelas mendudukkan tata hubungan antara LPD dengan pihak-pihak di luar lembaga desa pakraman. Diantaranya, Pemda dan swasta (BPD Bali). Dualisme Perda tersebut dinilai banyak menimbulkan ketidakjelasan penanggung jawab penuh LPD. Justru yang terjadi pemda dan BPD Bali diberikan kewenangan intervensi terhadap LPD tanpa melibatkan penuh desa pakraman. ''Tidak logis jika LPD sebagai duwe saja yang diatur, sementara kewajiban desa pakraman tidak,'' ujarnya.

Dualism tersebut juga dikatakan Agus Ariadi memicu rivalitas tidak sehat antara pengurus LPD dengan prajuru Desa Pakraman. Keberadaan Perda No 3 tahun 2007 yang mengatur tentang LPD semestinya diintegrasikan ke dalam Perda Desa Pakraman. Dalam Perda No 3 tahun 2007 memang disebutkan LPD sebagai milik desa pakraman. Namun dalam Perda No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sama sekali tidak disebutkan LPD sebagai milik desa pakraman.



Revisi Perda Desa Pekraman

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Bali, I Nengah Wirata, S.E., menyarankan agar direvisi Perda Desa Pakraman saat ini dengan mencantumkan perihal duwe (milik) penuh dan asli desa pakraman, seperti pura, bale banjar, karang desa (tanah ayahan desa/AYDS dan pekarangan desa/PKD), termasuk LPD.

Masyarakat Bali harus mendudukkan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara tepat dan benar. Sebagai lembaga pendanaan milik komunitas adat Bali yakni desa pakraman, pengaturan LPD semestinya dilakukan oleh desa pakraman, bukan pemerintah atau negara.

Wirata mengingatkan, perda baru tentang desa pakraman yang hendak disusun ini sama sekali tidak boleh mengintervensi desa pakraman, karena desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki hak otonomi asli dan hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh negara, sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945.

Dengan begitu, Perda baru tentang Desa Pakraman yang hendak dibuat ini terutama bersifat mengakui, melindungi, mengukuhkan, dan memfasilitasi (minus intervensi) keberadaan desa pakraman dengan adat dan hukum adat Bali, termasuk LPD sebagai salah satu bagian duwe (milik) penuh desa pakraman.

Menurutnya, bila LPD dikategorikan sebagai lembaga keuangan umum maka Pemda tidak berwenang mengaturnya, karena itu merupakan wilayah pengaturan Pemerintah Pusat. Padahal sudah disepakati bulat sejak awal oleh segenap komponen masyarakat Bali bahwa LPD itu adalah duwe penuh desa pakraman. LPD bukan bank, bukan LKM, bukan BUMDes, bukan koperasi, bukan pula lembaga keuangan umum, melainkan lembaga pendanaan khusus komunitas adat Bali yang bersifat sosial-religius. LPD tidak berorientasi keuntungan ekonomi semata, melainkan bersifat sosial-religius murni, tegasnya.

Mempertahankan eksistensi LPD di Bali agar benar-benar mampu mendorong perekonomian desa pekraman, dinilai Ketua LPD Kedonganan, Ketut Madra harus didasari oleh tiga hal yakni memilih pengurus LPD yang tepat memiliki kemauan, kejujuran, dan kemampuan yang disepakati oleh masyarakat krama (warga).

Mereka perlu diberikan pemahaman, apabila LPD berhasil, akan mampu menyangga adat dan budayanya.



15 Persen LPD di Karangasem Sakit



Tak hanya di Klungkung, sekitar 15 persen atau 27 buah LPD dari total 180 desa pakraman di Karangasem yang sempat memiliki lembaga perkreditan desa (LPG) mengalami sakit atau kolaps manajemennya. Selain ada LPD yang sakit juga ada yang sehat dan bagus. Lima LPD yang tergolong bagus, kata Ketua Badan Koordinasi LPD di Karangasem Drs. Made Mastiawan, Rabu (28/9) kemarin di Karangasem adalah LPD desa pakraman Sibetan, LPD Sogra, desa Sebudi Selat, LPD desa pakraman Bugbug, serta LPD desa pakraman Rendang.

Ketua Majelis madya desa pakraman Karangasem I Wayan Arta Dipa, S.H.Karangasem mengatakan, memang ada sekitar 15 persen dari total LPD di Karangasem mengalami sakit atau bermasalah manajemennya. Hal yang sama disampaikan Mastiawan.

Sejumlah LPD bermasalah adalah LPD desa pakraman Karangasem, serta LPD desa pakraman Tista di kecamatan Abang. Sejumlah nasabah di kedua LPD itu tak bisa menarik tabungannya.

Di LPD Tista diakui Ketuanya I Gede Amieg belum

lama ini, masalah LPD itu sudah diserahkan kepada klian desa

pakraman setempat. Diakui LPDnya bermasalah, karena cukup

banyak kredit macet. Namun saat jatuh tempo pengembalian modal dan bunga, malah mangkir. Nasabah beralasan tak memiliki uang, untuk mengembalikan pinjaman.

Dikatakan Amieg, ada rencana pencari kredit di LPD itu

diputihkan. Sementara, uang nasabah yang disebutnya tinggal sedikit yang belum mendapatkan penarikan uangnya bakal dikembalikan pengelola LPD.

Selain itu, LPD desa pakraman Bungaya juga sempat terjadi saling lapor ke polisi antara ketua dan bendaharanya.

Terkait adanya LPD yang sakit bahkan kolaps, Mastiawan berharap ada perhatian dari pemerintah kabupaten Karangasem maupun Pemprov Bali. Khususnya pembinaan dan pengawasan. (par/bud)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak