Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Buku
07 Juni 2009 | BP
Perkawinan "Pada Gelahang" Tak selalu karena Anak Tunggal
Judul : Perkawinan Pada Gelahang di Bali
Pengarang : Dr. Wayan P.Windia, S.H., M.Si.
, dan sejulah penulis lain.
Tebal : i-vi, 214 halaman
Penerbit : Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali
Thn terbit: 2009


PERKAWINAN "pada gelahang" (PG) di Bali telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tim penulis buku "Perkawinan Pada Gelahang di Bali" ini bahkan mencatat adanya perkawinan bentuk ini sebelum tahun 1945.

Di pihak lain, ketua tim penulis, Dr. Wayan P.Windia, S.H., M.Si. mengaku kecele dengan anggapannya dan juga pandangan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa bentuk perkawinan PG dilakukan karena pasangan calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal di keluarganya masing-masing, sehingga tak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa atau nyentana.

"Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, akhirnya diketahui bahwa perkawinan PG ini dilakukan tidak semata-mata karena calon pengantin sebagai anak tunggal, tetapi dapat terjadi karena hal lain," jelas Windia.

Seperti yang dipaparkan dalam buku ini, diketahui dari 28 bentuk perkawinan PG yang diteliti, diketahui hanya satu pasang yang merupakan anak tunggal yakni pasangan A.A. Manik Kencana Putri dengan A.A. Ketut Kuminasi yang keduanya beralamat di Peguyangan, Denpasar. Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 17 Mei 2001.

Sedangkan beberapa pasangan suami istri lainnya yang memilih bentuk perkawinan seperti ini disebabkan saudara kandungnya yang lain dianggap tidak mungkin meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Pasangan ini di antaranya I Wayan Peges dari Banjar Tengah, Selumbung, Manggis, Karangasem dengan Ni Wayan Karya dari Banjar Delodan, Selumbung Manggis, Karangasem, yang diperkirakan terjadi tahun 1945.

"Berdasarkan penjelasan Ni Wayan Sudarya (45) salah seorang cucu I Wayan Peges, bentuk perkawinan PG dilakukan karena di Karangasem dan Desa Selumbung khususnya tidak dikenal bentuk perkawinan nyentana. Hal serupa juga dilakukan oleh I Nyoman Nada dari Banjar Sedahan, Gulingan, Mengwi Badung yang lahir tiga bersaudara yang menikah dengan Ni Nyoman Pasti dari Banjar Mawang Kaja, Ubud, Gianyar yang memiliki tiga saudara, juga memilih perkawinan bentuk PG. Pasangan Drs. I Wayan Kayun dan Dra. Ni Wayan Sutiani yang keduanya berasal dari Banjar Cerancam Kesiman, Denpasar juga memilih bentuk perkawinan PG walaupun keduanya bukan anak tunggal," jelas Putu Dyatmikawati, salah seorang tim penulis lainnya.

Lebih jauh diungkapkan bahwa Ni Wayan Sutiani memiliki dua saudara perempuan yang lain, sedangkan I Wayan Kayun punya empat saudara laki-laki. Karena I Wayan Kayun tidak bersedia nyentana, maka dipilihlah bentuk perkawinan PG. Perkawinan I Wayan Kayun dengan Ni Wayan Sutiani berlangsung pada 2 Juli 1988.

Hal serupa juga dilakukan oleh Ni Ketut Sukarta dari Banjar Selumbung, Manggis Karangasem dengan Ni Made Lely Nawaksari dari Banjar Kerta Buana, Denpasar yang melangsungkan perkawinan pada 27 Desember 1990. Ni Made Lely terlahir sebagai tiga bersaudara yang ketiganya adalah perempuan dan Ketut Sukarta yang walaupun memiliki saudara laki-laki tetapi tidak mau nyentana, sehingga dipilihlah bentuk perkawinan seperti ini.

"Jadi, bentuk perkawinan PG dipilih tidak selalu karena kedua calon mempelai merupakan anak tunggal," tambah Putu Dyatmikawati.

Pencatatan Akte

Selain mengungkap tata cara menjalankan bentuk perkawinan PG, dalam buku ini juga digeber data-data persebaran pelaksanaan perkawinan jenis ini dan cara pencatatan akte perkawinannya yang dipandang belum seragam.

Terkait masalah waktu, tim penulis membagi objek penelitiannya dalam empat bagian yakni perkawinan PG yang terjadi sebelum 1945, antara 1946-1974, antara 1975-2000 dan perkawinan yang terjadi sesudah 2001. Pembagian kurun waktu ini, menurut Drs I Ketut Widia, dihubungan dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, masa dihapuskannya larangan perkawinan asupundung dan alangkahi karang hulu (perkawinan yang berbeda kasta) tahun 1951, diberlakukannya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan terkait dengan munculnya era otonomi daerah tahun 1999.

Ada hal menarik yang terungkap dalam buku ini, yakni posisi daerah Tabanan yang terbilang "relatif maju" dalam hubungan dengan hukum keluarga, khususnya perkawinan dibandingkan dengan daerah lain di Bali. Para penulis mencatat, jika di daerah Bali lainnya jarang dilakukan perkawinan nyentana, maka di Tabanan perkawinan bentuk ini biasa dilakukan. Bahkan jika di tempat lain jarang ada keluarga yang sudah punya anak laki, juga menggelar perkawinan nyentana terhadap anak gadisnya, maka menurut Ketut Sudantra, dosen hukum adat Bali di Fakultas Hukum Unud, hal seperti ini sudah biasa di Tabanan.

Salah satu contoh kasus langka lain yang belum ditemukan di daerah lain di Bali terkait dengan pilihan bentuk perkawinan juga terjadi di Tabanan. Dalam kasus ini diketahui seorang gadis bernama I Gusti Ayu melangsungkan perkawinan nyentana dengan laki-laki bernama I Wayan, juga perkawinan antara seorang gadis yang bernama depan Ida Ayu dengan seorang pemuda bernama depan I Ketut. Kedua kasus langka ini cukup menjadikan daerah Tabanan sebagai daerah yang "relatif maju" dalam urusan perkawinan.

Maka, dalam pilihan bentuk perkawinan PG, tak heran daerah Tabanan menduduki tempat paling tinggi dari delapan daerah lainnya, yakni sebanyak 28%. Denpasar dan Gianyar mencapai 17,8%, Jembrana 14,2%, Buleleng 10,7%, Klungkung dan Badung mencapai 3,5%. Sedangkan di daerah Bangli belum ditemukan bentuk perkawinan PG.

Cara Tersendiri

Terkait dengan tanggungjawab pasangan suami istri (pasutri) yang melaksanakan sistem perkawinan PG, diungkapkan bahwa setiap pasutri yang melangsungkan perkawinan PG mempunyai cara tersendiri dalam merumuskan dan mengungkapkan kesepakatan tentang konsekwensi yang menyertai pelaksanaan perkawinan tersebut. Tetapi pada prinsipnya, semua kesepakatan itu baik yang tertulis maupun lisan dibuat oleh kedua belah pihak dengan substansi bahwa keturunan mempelai nantinya diharapkan dapat mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orangtua mempelai.

Terungkap dalam buku, bahwa sebagian besar mempelai tidak membuat kesepakatan secara tertulis. Pasutri yang melangsungkan perkawinan dengan menyiapkan kesepakatan atau pernyataan tertulis dilakukan oleh pasangan I Made Suastika dengan Ni Wayan Suweni yang menikah pada 2002 dan pasangan I Ketut Sumerta dengan Putu Ari Krisna Dewi yang menikah tahun 2008.

Satu hal yang patut dicatat dari buku ini adalah adanya kenyataan bahwa dari tahun ke tahun pelaksanaan bentuk perkawinan PG senantiasa mengalami peningkatan. Penulis menduga pada tahun-tahun yang mendatang jumlah pasutri yang memilih bentuk perkawinan seperti ini akan meningkat.

Hal ini menurut para penulis disebabkan oleh kemajuan di bidang pendidikan yang mendorong semakin tumbuhnya kesadaran akan hak azazi manusia (HAM) dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, serta semakin tumbuhnya kesadaran akan kesetaraan gender. Penyebab lainnya menurut penulis adalah karena terbatasnya jumlah kelahiran anak.

Untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin muncul di kemudian hari terkait dengan pilihan bentuk perkawinan ini, penulis menyungkapkan perlunya masyarakat adat Bali menggalang pasikian pasubayan (kesepakatan bersama) tentang bentuk perkawinan PG, agar bentuk perkawinan seperti ini dapat diterima dengan terbuka seperti halnya perkawinan biasa dan nyentana.

Penggalangan ini menurut penulis sepatutnya dimotori oleh Pemprov Bali, Majelis Desa Pakraman dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI Prov. Bali untuk menumbuhkan persepsi yang sama mengenai format kesepakatan keluarga, terutama terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab, kedudukan keturunan, pelaksanana upacara, format akte dan lain-lain di seluruh Bali.



* mas ruscita

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak