Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
26 Juli 2013 | BP
Ketua DPRD Tabanan:
Penggunaan Pendapatan Tanah Lot Seharusnya Diketahui Banggar
Tabanan (Bali Post) -

Polemik retribusi objek wisata Tanah Lot makin melebar. Munculnya adendum atau perubahan perjanjian pengelolaan antara Pemkab Tabanan dan Desa Adat Beraban, menuai kritik. Ketua DPRD Tabanan, Ketut "Boping" Suryadi, menyayangkan pembuatan adendum yang tidak melibatkan DPRD. Dikhawatirkan, rawan memicu penyimpangan retribusi.

Menurut Boping, pihaknya tak menyalahkan pembuatan adendum antara Pemkab dan Desa Adat Beraban. Hanya, persoalan penggunaan pendapatan Tanah Lot untuk biaya upacara yang bersifat mendesak harus dikoordinasikan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Sebab, kebijakan itu berkaitan dengan retribusi yang masuk ke kas daerah. "Idealnya, Banggar diajak berkoordinasi dalam pembuatan adendum. Khawatirnya, justru memicu penyimpangan retribusi lagi," kritik politisi PDI-P ini Kamis (25/7) kemarin.

Dijelaskan, penggunaan pendapatan Tanah Lot seharusnya diketahui oleh Banggar DPRD. Sehingga, tak memicu polemik di kemudian hari. Apalagi, penggunaan dana dari Tanah Lot itu tak masuk dalam pos APBD. "Ini yang kami khawatirkan rawan penyimpangan. Karena, tak masuk pos APBD yang dibahas bersama Banggar," jelasnya. Karena itu, dia meminta Pemkab bisa mengikuti prosedur ketika membuat kebijakan yang melibatkan anggaran. Minimal katanya, melakukan koordinasi bersama Banggar DPRD.

Boping juga meminta jajaran Komisi di DPRD memperketat pengawasan berbagai retribusi yang masuk ke kas daerah. Artinya, ketika ditemukan kebijakan yang dinilai rawan harus berani membuat kontrol yang ketat. "Ini sesuai tugas DPRD. Harus ketat melakukan kontrol, terutama yang rawan penyimpangan anggaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polda mulai menyelidiki indikasi penyimpangan retribusi wisata di Tanah Lot. Dari audit BPK tahun 2012, ditemukan kekurangan retribusi Tanah Lot yang disetorkan ke Pemkab Tabanan. Anehnya, muncul disposisi Bupati Tabanan tertanggal 12 April 2012 untuk mencairkan keuangan di Tanah Lot senilai Rp 463,345 juta yang diserahkan ke panitia upacara Segarakertih.

Versi BPK, pencairan disposisi tertanggal 13 April 2013 itu menyalahi aturan perjanjian antara Pemkab dan Desa Adat Beraban tahun 2011. Terkait temuan itu, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryatuti mengatakan pihaknya sudah membuat dan memasukkan adendum perjanjian kerja sama pengelolaan Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban. Sehingga, nantinya segala bentuk pengeluaran dana dari Tanah Lot yang bersifat mendesak atau bencana memiliki payung hukum.

Pejabat ini juga membantah pendapatan Tanah Lot menjadi mesin ATM bagi oknum tertentu. Sebab, pembagian dan penggunaan retribusi Tanah Lot sudah sesuai aturan. (kmb30)




[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak