Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
30 Juni 2013 | BP
Reklamasi Teluk Benoa Desa Adat Tolak Dipakai Alat untuk Investor
Mangupura (Bali Post) -
Sejumlah tokoh desa adat yang mewilayahi kawasan Teluk Benoa meminta pemerintah dan pihak terkait mengkaji secara matang rencana reklamasi di Teluk Benoa. Reklamasi haruslah didasari kepentingan perlindungan masyarakat dan pelestarian lingkungan, bukan atas pesanan investor yang ujung-ujungnya kepentingan bisnis.
Bendesa Adat Bualu, I Made Retha, mengatakan, rencana reklamasi sebesar itu harus dikaji secara komprehensif agar masyarakat tidak hanya menelan dampak negatifnya. Reklamasi mestinya dipertimbangkan secara matang apakah benar mendesak dilakukan untuk kepentingan Bali atau tidak.
Retha meminta pemerintah dan legislatif termasuk lembaga adat memahami persoalan dengan baik. Sebab, pihaknya tidak ingin lembaga desa adat dipermainkan atau dipakai sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pihak investor.
Lebih lanjut, Retha yang saat ini anggota DPRD Badung itu mengaku pernah dimintai rekomendasi mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa. Namun, hal itu ditolaknya karena tidak jelas siapa yang meminta rekomendasi.
Berbeda dengan Retha, Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Nyoman Wana Putra, yang dimintai konfirmasi Sabtu (29/6) kemarin, mengaku belum tahu adanya rencana reklamasi Teluk Benoa. Malah dia menyebut baru tahu kabar itu dari koran. ''Saya justru tahunya dari koran,'' katanya.
Menariknya, dia mengaku setuju jika reklamasi itu dilakukan di Pulau Pudut. Bahkan, desa adat dulu sempat mengajukan proposal mengenai reklamasi Pulau Pudut ke Pemkab Badung dan Pemprov Bali, namun karena reklamasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, rencana itu pun belum terealisasi sampai sekarang.
Alasan masyarakat mengajukan permohonan reklamasi didasari atas makin tergerusnya Pulau Pudut. Pulau Pudut mengalami abrasi dan makin terkikis. Malah sekarang bentuknya seperti bentangan pasir yang tidak karuan, katanya.
Wana Putra menjelaskan, reklamasi yang diinginkan masyarakat adalah lebih kepada upaya perlindungan bagi masyarakat ketika terjadi tsunami dan pelestarian lingkungan terutama penyu. ''Keinginan kami agar pulau itu kembali seperti semula adalah untuk pelestarian alam dan perlindungan masyarakat. Itu dua hal yang kami tekankan,'' katanya.
Disinggung lagi soal kabar adanya rencana reklamasi oleh investor yang kini tengah bergulir, dia kembali mengaku tidak tahu-menahu soal itu. Kalaupun rencana itu ada, pihaknya tidak bisa beropini lebih jauh karena tidak tahu ada apa di balik rencana tersebut. Disetujui atau tidaknya kepentingan investasi juga menjadi urusan pemerintah. Yang jelas, kata dia, masyarakat menginginkan reklamasi mengedepankan konsep Tri Hita Karana. '' Pelestarian lingkungan menjadi hak mutlak. Terlebih lagi di Teluk Benoa khususnya di Pulau Pudut, menjadi sumber mata pencaharian nelayan dan untuk upacara keagamaan,'' tegasnya. (kmb25)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak