Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
12 Nopember 2012 | BP
Transaksi Jual Beli Minim
Realisasi BPHTB Jauh di Bawah Target
Singaraja (Bali Post) - Target realisasi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun ini terancam tidak tercapai. Pemerintah daerah berdalih, kondisi ini dipicu karena minimnya transaksi jual beli tanah atau bangunan di Bali Utara. Atas kondisi ini, pemkab hanya bisa pasrah karena pengutan BPHTB tidak bisa dipaksakan mengingat sangat tergantung situasi jual beli tanah atau bangunan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Buleleng Ida Bagus Puja Erawan, Minggu (11/11) kemarin mengatakan, realisasi BPHTB hingga sebulan jelang tutup tahun 2012 sebesar Rp 5,4 miliar dari total target yang sudah ditetapkan senilai Rp 9 miliar. Itu artinya, masih ada sisa target yang harus direalisasikan dalam waktu sebulan efektif ini sekitar Rp 4,6 miliar. "Ya, melihat waktu yang pendek ini kayaknya sulit untuk memenuhi sisa target," katanya.

Menurut Puja Erawan, realisasi pendapatan sektor BPHTB tidak bisa dipaksakan. Hal ini karena pendapatan dari sektor ini sangat bergantung dengan frekuensi transaksi penjualan tanah dan bangunan di Buleleng. Kondisi ini seharusnya tidak sampai terjadi karena Dispenda hanya memasang pendapatan pajak yang masuk ke kas daerah sebesar tiga persen dari angka transaksi oleh penjual dan tiga persen dari angka transaksi oleh pembeli.

Transaksi yang dikenakan BPHTB baru berlaku apabila nilainya lebih dari Rp 60 juta. "Kita hanya bisa menunggu realisasi jual beli saja. Karakteristik jual beli tanah di Buleleng sangat berbeda dengan kawasan di Badung dan Denpasar yang mungkin saja bisa sangat besar transaksinya," jelasnya.

Di sisi lain, Kadispenda Puja Erawan mengatakan, angka pendapatan dari sektor BPHTB sempat menembus target beberapa tahun lalu. Namun pendapatan saat itu sangat dipengaruhi rencana pembangunan bandara di kawasan Buleleng Barat. Masyarakat waktu itu berbondong-bondong membeli tanah dengan harapan nilainya bisa berlipat-lipat apabila dilakukan pembangunan. "Waktu itu sempat tembus target karena memang banyak transaksinya dan transaksi itu tidak bertahan lama," imbuhnya.

Ditambahkan Puja Erawan, satu-satunya solusi yang diambil untuk mencegah target penerimaan BPHTB tak tercapai adalah penetapan target yang tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, penetapan target ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari target tahun ini bisa saja diturunkan. Idealnya target Rp 9 miliar diturunkan menjadi Rp 7 miliar. (kmb)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak