Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
09 Nopember 2012 | BP
Pangkas Birokrasi Perusda
Negara (Bali Post) -

Perusda Jembrana didesak untuk mengevaluasi sejumlah kebocoran yang berakibat tidak mampu mendongkak pendapatan asli daerah (PAD) Jembrana. Sejumlah unit usaha harus dimaksimalkan dan dikelola secara profesional. Ketua Komisi C DPRD Jembrana, I.B. Susrama, mengaku telah merekomendasikan pengelolaan Perusda dan PDAM Jembrana kepada Bupati Jembrana.

Perusda Jembrana menurutnya, harus dikelola lebih profesional, baik unit parkir, rent car, hotel Jimbarwana, serta unit penyediaan pupuk. Susrama mengatakan sistem penyetoran pendapatan Perusda birokrasinya harus dipangkas, sehingga lebih aman dan tidak ada risiko. "Kalau selama ini harus melalui mekanisme beberapa kali tahapan. Sebaiknya sekarang birokrasinya dipangkas. Petugas bisa langsung nyetor ke kas daerah, sehingga tidak tercecer maupun ada kebocoran," terang kader PDI Perjuangan asal Pendem ini.

Untuk unit rent car, ujar alumni Universitas Jember ini menilai jika belum bisa menambah aset kendaraan setidaknya bisa menyediakan sewa-menyewa pada perorangan dan dimasukkan dalam neraca aset Perusda dalam bentuk sewa. Sehingga Perusda bisa mengikuti mekanisme tender. Begitu pula dengan unit hotel karena Perusda belum profesional dalam pengelolaan agar bekerja sama dengan investor yang profesional di bidangnya.

Ia tidak ingin hotel pelat merah itu justru membebani APBD. Susrama mengharapkan agar bupati bisa memerintahkan SKPD terkait menyikapi rekomendasi ini untuk meningkatkan PAD. Terkait dengan PDAM, Susrama mengharapkan agar usulan kenaikan tarif dikaji lebih mendalam. Hal ini terkait dengan pelayanan yang diberikan. Jangan hanya bisa merekrut tenaga kerja atau menerima titipan tenaga kerja. Sebab, hal ini akan memengaruhi kinerja PDAM dan ujung-ujungnya malah membebani APBD. (kmb26)





[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak