Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
24 Juli 2012 | BP
Dinilai Cacat Hukum
Warga Minta Bupati Tak Lantik Perbekel Kedisan
Gianyar (Bali Post) -

Sekitar lima belas perwakilan warga dari Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Senin (23/7) kemarin, mendatangi Kantor Bupati Gianyar. Kedatangan warga ini untuk menyampaikan surat yang berisi aspirasi masyarakat berkenaan dengan proses pemilihan Perbekel Kedisan yang dinilai menyalahi ketentuan Perda nomor 1 tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa. Intinya, masyarakat meminta perbekel terpilih tidak dilantik karena cacat hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam pemilihan Perbekel Kedisan yang berlangsung 28 Juni 2012, terdapat dua calon yakni I Gusti Ngurah Oka dan Dewa Ketut Raka. Dari penghitungan suara dimenangkan oleh I Gusti Ngurah Oka. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang disampaikan warga ke Bupati, perbekel terpilih I Gusti Ngurah Oka sejak awal sudah diketahui tidak memenuhi syarat sebagai calon perbekel, sebab umur calon telah melebihi dari 60 tahun yakni 61 tahun.

Hal itu bertentangan dengan pasal 110 poin G, yang menyatakan bahwa yang dapat dipilih menjadi perbekel paling rendah 25 tahun, dan paling tinggi 60 tahun. Berdasarkan ketentuan itu, masyarakat meminta kepada Bupati untuk tidak melantik pemenang tersebut, sebab dari proses pemilihan sejak awal yang bersangkutan dinilai cacat hukum.

Surat aspirasi masyarakat itu ditandatangani oleh 58 warga. Mereka berasal dari Banjar Cebok, Banjar Bayad, dan Banjar Pakudui. Warga beramai-ramai membawa surat tersebut beserta tembusannya kepada Ketua DPRD, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kejaksaan, PN Gianyar, Bagian Pemdes, Camat Tegallalang, dan Kapolsek Tegallalang.

Sementara itu, Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, terkait persoalan itu belum bersikap. Kendati sempat dibahas dalam rapat Muspida Gianyar sebelumnya, Bupati tampak sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. "Kami akan konsultasi dulu dari aspek hukum, agar jangan nantinya setelah dilantik muncul masalah hukum lagi," jelasnya.

Pemkab dalam menyikapi hal ini juga membuat tim mediasi dengan pihak-pihak terkait. Namun sebelum tim mediasi berhasil, sudah ada lagi keberatan baru dari masyarakat langsung. "Jika nanti mentok atau buntu, maka bisa saja kami akan menunjuk pelaksana tugas di sana," katanya. (kmb16)





[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak