Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
06 Juli 2012 | BP
Warga Pangkungkarung Ngotot Tuntut Pemekaran
Tabanan (Bali Post) -

Konflik pemekaran adat Pangkungkarung, Kerambitan dengan desa induk Bedha, masih saja berlanjut. Tak mau kalah dengan Bedha, krama adat Pangkungkarung ikut membuat kesepakatan tandingan, Kamis (5/7) kemarin. Isinya, tetap menuntut pemekaran sesuai dengan kesepakatan warga yang dibuat Juni 2008 lalu.

Klian Banjar Pangkungkarung, Ketut Suidja, menegaskan, rapat yang digelar Rabu (4/7) malam hingga dini hari kemarin, menghasilkan enam pernyataan sikap. Selain menuntut pemekaran, ada lima kesepakatan lain yang diputuskan dalam rapat di Pura Dalem. Di antaranya, warga Banjar Pakraman Pangkungkarung tidak pernah mengingkari kesepakatan banjar-banjar di wilayah Bedha, 27 Juli 2008. Alasannya, kesepakatan di Bedha itu justru dibuat setelah berjalannya proses pemekaran Banjar Pangkungkarung.

Warga juga membantah melakukan aksi anarkis. Sebab, seluruh tindakan krama Banjar Pangkungkarung sudah berdasarkan awig-awig dan perarem yang berlaku di banjar setempat. Warga menuding pernyataan sikap krama adat Bedha yang diteken Ketut Gumiarsa adalah ilegal. Sebab, yang bersangkutan bukan klian Banjar Pakraman Pangkungkarung. Kesepakatan lainnya, warga mendesak Majelis Desa Pakraman dan Muspida Tabanan segera mengambil langkah tegas terkait konflik pemekaran. "Semua pernyataan sikap ini dibuat untuk tetap menjaga ajeg Bali," kata Suidja kemarin.

Hasil kesepakatan itu, kata Suidja, ditandatangani oleh para klian tempek, panitia pemekaran dan Ketua Dulun Banjar Pangkungkarung. Kesepakatan bernomor 68/DPP/PKKR/2012 ini ditembuskan ke sejumlah lembaga daerah, mulai MUDP hingga jajaran Muspika. "Kami bukan membuat pernyataan tandingan, tetapi inilah aspirasi warga Pangkungkarung," tegasnya. Suidja optimis, pihaknya akan bisa mekar dari desa adat Bedha. Bahkan, dia memastikan, jika rekomendasi tak diberikan, warganya sudah siap mekar tanpa ada legalitas resmi.

Hal ini sebagai bukti bahwa warga Pangkungkarung tetap berjuang mendapatkan pemekaran. Alasan utamanya, untuk efisiensi adat. Menurut Suidja, pihaknya ngotot meminta pemekaran bukan semata-mata ingin mendapatkan bantuan adat senilai Rp 50 juta per tahun. "Kami bisa hidup mandiri dengan krama adat di sini. Buktinya, kami membangun Tri Kahyangan secara swadaya," jelasnya. Justru, Suidja mempertanyakan alasan Desa Bedha yang menolak memberikan rekomendasi pemekaran.

Seharusnya, pihak Bedha bisa berinisiatif membesarkan krama adat Bedha dengan membuat desa pakraman baru, lalu Pura Puseh di Bedha dinaikkan statusnya menjadi Pura Luhur atau Kahyangan Jagat. "Kita bisa meniru Pura Luhur Batukaru yang dulu milik Desa Adat Wangaya. Sekarang, jadi milik 7 desa adat di Penebel," jelasnya. Suidja juga mengklarifikasi soal pemblokiran rumah Bendesa Adat Bedha, Nyoman Surata dari Pura Bujangga Waisnawa, Pangkungkarung. Menurutnya, pemblokiran itu tak ada kaitannya dengan konflik pemekaran, namun, hasil kesepakatan para pengempon Pura Bujangga Waisnawa.

"Itu kesepakatan keluarga besar, tidak ada kaitannya dengan konflik pemekaran," dalihnya. Gerakan pemekaran adat ini mulai berkonflik sejak 2011 lalu. Terakhir, warga Pangkungkarung membuat blokir jalan adat dan mengurung kelompok kecil kontra pemekaran. Aksi ini disusul dengan gerakan unjuk kekuatan dan pernyataan sikap dari ribuan krama adat Bedha. Konflik ini rencananya akan dibahas bersama oleh MUDP, Muspida Tabanan dan dua kelompok yang bertikai, 11 Juli mendatang. (kmb30)







[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak