Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
17 Maret 2012 | BP
Kenaikan BBM Dikhawatirkan Picu Kualitas Proyek Rendah
Mangupura (Bali Post) -

Segala proses yang berkaitan dengan realisasi program atau kegiatan pembangunan di Badung, harus dipercepat. Pasalnya, rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini, dipastikan memengaruhi proses penganggaran di daerah. Dikhawatirkan, kenaikan harga BBM akan memengaruhi kualitas proyek atau program yang ditujukan untuk masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa mengungkapkan hal itu, Jumat (16/3) kemarin. Menurutnya, kegiatan di APBD Badung 2012 khususnya yang menyangkut pos belanja modal, mesti mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, ketika harga barang atau jasa naik mengikuti kenaikan harga BBM, otomatis biaya pembangunan makin membengkak.

Dengan demikian, lanjutnya, Pemkab Badung perlu melakukan penyesuaian khususnya dari sisi penganggaran. Apalagi dari sisi waktu, timing pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang diprediksi April, juga dinilai kurang tepat. Sebab, setidaknya realisasi APBD baru berjalan hanya sekitar 30 persen.

Suiasa khawatir, penyesuaian yang dilakukan justru berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan pemerintah. Contohnya, proyek infrastruktur berupa gedung atau jalan, jika saat ini prosesnya belum selesai atau dibiarkan normal tanpa dipercepat, maka pada saat kenaikan harga BBM nilai proyeknya akan membengkak. Kalau pun nilai proyeknya tetap, dikhawatirkan justru berimbas pada kualitas proyek itu sendiri.

''Bisa jadi proyeknya berkualitas rendah karena rekanan tentunya tidak mau merugi. Ini perlu diwaspadai. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, pemerintah saat ini perlu mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan,'' ujarnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Badung A.A. Raka Yuda mengakui kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap pembangunan. Hal ini menurutnya sudah diantisipasi. ''Pak Sekda telah mengumpulkan seluruh SKPD dalam kaitannya mempercepat proses pembangunan. Dalam hal ini, masalah pelelangan proyek menjadi titik berat yang dibahas. Yang jelas, pemerintah juga berharap proses pembangunan bisa secepatnya terlaksana,'' ujarnya. (kmb25)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak