Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
01 Maret 2012 | BP
Pasal Monopoli Dihapus Dewan Setujui Ranperda Tower
Tabanan (Bali Post)-

Rancangan Perda (Ranperda) menara telekomunikasi atau tower akhirnya lolos dari meja DPRD. Dalam rapat paripurna, Rabu (29/2) kemarin, DPRD kompak menyetujui Ranperda tersebut. Hal ini setelah sejumlah pasal yang berbau monopoli berhasil dihapus. Versi DPRD, penghapusan pasal monopoli itu akan mendongkrak pendapatan asli daerah Tabanan. Sebab, para investor akan tertarik berinvestasi dengan aturan yang ketat.

Wakil Ketua Pansus Tower Ketut Loka Antara menegaskan, persetujuan Ranperda tower itu melalui perdebatan yang panjang. Dia menegaskan, pembahasan revisi Perda tower tersebut didasarkan pada UU no. 5/1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tak sehat. Ada juga pertimbangan yang didasarkan pada surat kesepakatan bersama (SKB) tiga menteri, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. “Intinya, kami sepakat karena pasal yang berbau monopoli sudah direvisi,” kata politisi Golkar tersebut.

Menurut Loka, sesuai SKB tiga menteri dan Permen, pembangunan tower di daerah diatur melalui zona yang sudah ditetapkan dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing daerah. Khusus, RTRW ini, Pemkab bisa membuat Perbub dengan persetujuan DPRD. “Intinya, pendirian tower diatur melalui zona yang ada dan tidak ada unsur monopoli,” tegasnya. Dengan revisi Perda 16/2008 tersebut, Pemkab akan memiliki payung hukum untuk menarik retribusi kepada 120 menara tower yang sudah beroperasi, sekaligus melanjutkan pembangunan proyek tower yang ditangani oleh PT Paramitra Inti Mega (PIM).

Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi menegaskan, Ranperda yang sudah disepakati akan dilayangkan ke Gubernur Bali untuk dilakukan verifikasi. Jika lolos, Ranperda tersebut akan langsung disahkan sebagai lembaran daerah Tabanan. “Ranperda ini akan menjadi payung hukum dalam penarikan retribusi tower di Tabanan, sekaligus mengontrol pendirian menara tower,” tegas politisi PDI-P tersebut di sela memimpin paripurna.

Sementara itu, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menjelaskan, Ranperda tower itu akan mengatur pendirian menara tower di daerah Tabanan. Sehingga, pemkab bisa mengontrol dan menata menjamurnya proyek tower. “Jangan sampai ada kesan Tabanan menjadi hutan tower,” tegasnya. Alasan lain, Pemkab ini menaikkan pendapatan dari penarikan retribusi tower. Sehingga, anggaran bagi pembangunan infrastruktur Tabanan bisa terlaksana dengan baik. (kmb30)







[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak