Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
24 September 2011 | BP
Pembabatan Bakau di Pejarakan
Dishutbun Diminta Lakukan Rehabilitasi
Singaraja (Bali Post) -

Pembabatan hutan bakau di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak, telah menyebabkan ekosistem di kawasan itu rusak parah. Selain itu, areal bakau yang kini gundul itu menjadi kering dan berpotensi menimbulkan abrasi pantai serta munculnya intrusi atau bercampurnya air tawar dengan resapan air laut. Untuk itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) diminta segera melakukan rehabilitasi terhadap bakau yang rusak tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Buleleng, Wayan Pasek Suwastika, ketika dimintai tanggapan terhadap pembabatan hutan bakau di Pejarakan, Kamis (22/9) lalu. Pasek Swastika mengatakan, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan kerusakan lingkungan dan ekosistem di Pejarakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB), luas hutan bakau mencapai 30 hektar. Dari luas lahan itu, hutan bakau yang sudah rusak akibat pembabatan antara sembilan hingga sepuluh hektar. Kawasan hutan bakau yang telah dibabat kini mengering dan hanya menyisakan batang-batang bakau bekas pembatatan. "Daerah yang awalnya rawa ini mengering dan kondisi ini jika dibiarkan akan berpotensi terjadi abrasi pantai. Karena ini bersamaan dengan musim kering, bekas rawa yang dibabat itu sudah mengering. Sementara ekosistem fauna seperti burung yang biasanya mudah ditemukan, saat ini mulai berkurang," jelasnya.

Dampak pembabatan hutan bakau itu tidak itu saja. Dampak lain, terjadinya kekeringan air pada sumur warga di sekitarnya. Hal ini terjadi karena rawa yang awalnya menjadi filter dan penjaga debit air dibabat sehingga terjadi kekeringan dan akhirnya debit air sumur pun turun. Bukan saja debit air yang turun, namun air sumur warga sudah bercampur dengan air laut atau mengalami intrusi. Akibat intrusi ini, warga tidak berani mengonsumsi air sumur karena terasa asin. "Itu dampak jangka pendek yang mulai muncul dan saya kira dampak ini akan semakin parah jika tidak dilakukan penanganan secepatnya," jelasnya.

Swastika menambahkan, mencegah kerusakan lebih parah, satu-satunya upaya yang dilakukan adalah merehabilitasi hutan bakau yang telah dibabat. Hal ini perlu dilakukan, terlepas dari adanya isu jika hutan bakau di Pejarakan itu dimohon menjadi tanah hak milik. Untuk merehabilitasi kerusakan bakau itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) diharapkan secepatnya melakukan penanaman kembali bakau di sana. Hanya dengan upaya ini kerusakan ekosistem bisa diatasi. "Saya kira Dishutbun termasuk masyarakat dan pihak lain peduli untuk bersama-sama melakukan perbaikan kerusakan bakau di Pejarakan tanpa berpikir bahwa tanah itu telah dimohon menjadi hak milik. Apalagi setatus tanah itu masih simpang siur dan dari informasi, itu merupakan tanah negara bebas," jelasnya. (kmb)




[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak