Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kabupaten
20 Desember 2010 | BP
Sewa Rumdis Murah, Picu Kecemburuan
Semarapura (Bali Post) -
Ingat perihal sewa rumah dinas (rumdis) oleh pejabat di Klungkung yang tergolong rendah (hanya Rp 27 ribu per bulan-red)? Hal ini dikhawatirkan rentan memicu munculkan kecemburuan sosial. Karenanya, pemberlakukan sewa rumdis yang setara dengan harga sekilo daging ayam itu dinilai sebagai kebijakan yang tidak fair (adil) yang kemudian menuai sejumlah kritikan.

Salah satu kritikan datang dari seorang akademisi yang juga tokoh Puri Klungkung, Cok. Bagus Oka. Ditemui di Klungkung belum lama ini, Cok. Bagus menilai sewa rumdis Rp 27 ribu/ bulan tidak adil lantaran banyak pegawai (PNS) Pemkab Klungkung yang mengontrak rumah dengan harga beberapa kali lipat lebih tinggi. Memang, kalau ditarget menjadi sumber retribusi sebagai penunjang PAD, rumdis tak memungkinkan. ''Sewa rumdis perlu menjadi perhatian jika berbicara pada konteks keadilan sebuah pemerintahan,'' katanya.

Apalagi, kata Cok. Bagus, aturan tak mewajibkan pemerintah daerah menyediakan perumahan untuk pejabat/kepala dinas. Seharusnya Pemkab Klungkung memberlakukan sewa kontrak rumah dinas sesuai harga pasaran. Sebagaimana PNS lain mengontrak rumah di Klungkung yang besarnya antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta. ''Padahal, PNS yang mengontrak rumah dengan harga mahal kan kebanyakan pegawai dengan golongan rendah yang gajinya jauh lebih kecil dibanding pejabat,'' tambahnya seraya mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki ketika rumdis rusak. Apakah pengontrak atau malah Pemkab Klungkung sendiri.

''Semua itu juga menjadi pertanyaan,'' katanya. Soal keberadaan rumah dinas itu sendiri, Cok. Bagus menyadari bahwa itu peninggalan zaman dulu. Dimana, dulu jumlah pegawai tidak sebanyak saat ini. Penghasilannya juga tak seberapa. Sehingga masyarakat lebih memilih bekerja swasta dibanding PNS karena penghasilannya lebih tinggi.

Makanya, untuk merangsang orang jadi PNS, disediakanlah rumah dinas. Tetapi, PNS sekarang kan jumlahnya sangat banyak. Bahkan, setiap ada bukaan CPNS, masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri. ''Pemerintah tak mungkin menyiapkan rumah dinas sebanyak itu, karena pemerintah juga masih memikirkan biaya pembangunan untuk bidang lain,'' katanya.

Sekda Klungkung, Ketut Janapria menyebutkan, sewa kontrak rumdis yang hanya Rp 27 ribu sampai Rp 30 ribu, hanya untuk penanda bahwa rumah tersebut merupakan aset Pemkab Klungkung bukan aset pribadi pejabatnya. Selain itu, pengontrak juga wajib membayar pajak atas rumah sebagai wujud tanggung jawab. (kmb20)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak