Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
18 Agustus 2013 | BP
Kemenangan Rakyat Bali
Denpasar (Bali Post) -

Ketua Forum Peduli Bali Dwipa (FPBD), Gede Bangun Nusantara, menyambut baik dicabutnya SK izin reklamasi. Dia mengatakan ini kemenangan rakyat Bali yang gencar menyuarakan aspirasi murninya agar pemimpin Bali tidak menjual Bali.

Dia juga menegaskan pascadicabutnya SK izin reklamasi, maka kajian atau Feasibility Study (FS) yang dilakukan tim LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Udayana (Unud) mestinya distop.

''SK sudah dicabut, sekarang kajian Unud juga mesti distop,'' tegas Bangun Nusantara di Denpasar, Sabtu (17/8) kemarin.

Dikatakannya, semangat kajian itu bukan dilakukan untuk kepentingan ilmiah atau pembelajaran melainkan atas pesanan investor yang ingin mereklamasi kawasan konservasi perairan Teluk Benoa. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan mengabaikan aspek hukum bahwa kawasan Teluk Benoa tidak boleh direklamasi sebab merupakan kawasan konservasi. ''Semangat kajian yang dilakukan LPPM Unud di Teluk Benoa ini bukan untuk kepentingan ilmiah melainkan atas pesanan investor yang ingin mereklamasi kawasan itu. Jadi, kajian ini mesti distop dan jangan sampai Unud menjadi alat investor,'' ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPRD Bali, Made Supartha. Ia mengaku sempat sendiri meminta kepada Rektor Unud agar menghentikan kajian. Karena kajian yang dilakukan LPPM Unud bertentangan dengan hukum. ''Saya sudah sempat meminta Pak Rektor Unud agar mencabut saja kajian itu sebab kajian itu tidak mendasarkan pada aspek hukum,'' ujar politisi asal Tabanan itu.

Politisi PDI-P ini menegaskan kalau Unud nekat melanjutkan FS sebagaimana pesanan PT TWBI, maka Unud bisa digugat juga. ''Dasarnya melakukan kajian kan tidak ada. Kalau FS dilanjutkan, artinya Unud melawan hukum sehingga bisa digugat juga,'' tegas politisi yang juga advokat itu. Supartha juga sepakat kalau kajian Unud adalah untuk ilmu pengetahuan bukan FS untuk melengkapi rencana reklamasi.

Ditemui terpisah, Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof. Ketut Suastika, mengakui sudah mendengar pencabutan SK gubernur itu. Ia menambahkan pihaknya sudah menyampaikan kepada Gubernur hasil kajian aspek hukum terkait reklamasi di Teluk Benoa sebagaimana telaahan Fakultas Hukum (FH) Unud.

Ketika SK dicabut apakah FS yang dilakukan Unud tidak distop? Ditanya demikian, Prof. Suastika menegaskan FS reklamasi Teluk Benoa yang dikerjakan tim LPPM Unud tetap dilanjutkan dan dikatakan sebetulnya sudah selesai. ''Sudah selesai. Nanti akan disampaikan juga ke publik. Tunggu saja,'' ujarnya. (kmb29)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak