Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
09 Juli 2013 | BP
Mangku Pastika Tak Tanggapi Interupsi Soal SK Reklamasi
Denpasar (Bali Post) -
Terbitnya pemberian izin reklamasi Teluk Benoa melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali nomor : 2138/02-C/HK/2012 mengundang pertanyaan di kalangan DPRD Bali. Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang mengagendakan laporan Pansus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012, Senin (8/7) kemarin, anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana melakukan interupsi dan meminta Gubernur Pastika memberikan kejelasan soal terbitnya SK tersebut. ''Terhadap permasalahan reklamasi di Pulau Pudut dan Tanjung Benoa, kami pertanyakan apakah benar Saudara Gubernur sudah mengeluarkan SK izin rekalamasi karena kami tidak ingin ada polemik ke depan,'' kata Kariyasa Adnyana di hadapan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi.
Politisi asal Buleleng ini juga mempertanyakan bagaimana sikap Gubernur Pastika atas wacana reklamasi yang kini gencar mendapat penolakan dari masyarakat. ''Kami juga ingin tahu bagaimana sikap Gubernur sesungguhnya atas rencana reklamasi itu,'' pungkasnya.
Menyikapi interupsi tersebut, pimpinan sidang Cok Ratmadi akhirnya memutuskan sidang paripurna diskors selama 10 menit. ''Pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan Dewan kami beri waktu khusus membicarakan masalah ini dengan Gubernur. Jadi sidang kami skors selama 10 menit,'' kata Cok Rat.
Akhirnya diadakan pertemuan tertutup di ruang VIP gedung sidang utama DPRD Bali diikuti Gubernur Pastika, Sekda Pemprov Bali Cok Ngurah Pemayun, Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi, Wakil Ketua DPRD Bali I.B. Sukarta dan I Gusti Bagus Alit Putra, serta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Bali. Walau Cok Rat menyatakan sidang diskors 10 menit, nyatanya pertemuan tertutup itu berlangsung hampir satu jam.
Usai pertemuan tertutup tersebut, sidang paripurna dilanjutkan. Namun, Gubernur Pastika tidak menanggapi interupsi Kariyasa Adnyana dan tidak menanggapi secara resmi dalam forum sidang soal SK tersebut.
Malah yang memberi penjelasan Cok Rat, namun dengan suara yang tidak terlalu jelas, sehingga peserta sidang dan kalangan wartawan pun tidak dapat dengan jelas mendengar penjelasan Cok Rat.
Ditemui usai sidang paripurna, Cok Rat mengatakan sejauh ini rencana reklamasi masih kajian. Ketika ditanya soal SK Gubernur tersebut dan apakah Dewan tidak melihat ada kejanggalan dalam SK itu, Cok Rat mengaku belum membaca SK itu dan berjanji akan mempelajari SK tersebut. ''Saya belum baca. Nanti saya baca dulu,'' katanya.
Ia mengatakan dari penjelasan Gubernur dalam pertemuan tertutup bersama pimpinan Dewan, pimpinan fraksi dan komisi, bahwa rencana reklamasi itu masih dalam kajian.
Cok Rat juga tidak secara tegas menyatakan sikapnya apakah menolak atau setuju dengan rencana reklamasi yang dilakukan PT TWBI. Cok Rat hanya mengatakan sepakat ada reklamasi jika memang alasannya untuk membuat kawasan penyangga tsunami. Cok Rat juga dengan tegas mengatakan menolak jika nanti di atas kawasan hasil reklamasi itu dibangun sarana akomodasi pariwisata sebagaimana direncanakan sejumlah investor yang mengincar reklamasi Teluk Benoa. ''Reklamasi itu memang perlu kalau untuk membuat kawasan penyangga tsunami, karena Bali memang rawan bencana tsunami. Kami masih menunggu kajian Unud. Tetapi jangan ada sarana akomodasi pariwisata,'' tegas Cok Rat lantas meminta jika Pemprov Bali mampu mestinya pembuatan pulau penyangga itu bisa dilakukan sendiri tanpa melibatkan investor.
Cok Rat mengakui Dewan sempat mengeluarkan rekomendasi, namun rekomendasi itu isinya meminta agar ada kajian komprehensif lagi atas pemaparan dan kajian tim Unud. ''Kami rekomendasikan supaya dikaji lagi hasil kajian Unud itu,'' ucapnya. (kmb29)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak