Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
05 Februari 2013 | BP
Ancam Krisis Air, Stop Izin Perusahaan AMDK
Tahun 2030 Bali Minus Air 1,69 Miliar Kubik
Denpasar (Bali Post) -

Pemerintah daerah di Bali didesak membatasi bahkan menyetop penerbitan izin perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Bali. Pasalnya, mayoritas dari perusahaan AMDK tersebut melakukan pengeboran sehingga kandungan air tanah makin menipis. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tak pelak Bali akan terancam krisis air saat musim kemarau tiba. Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali Prof. Dr. I Nyoman Suparta dan pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr. menyampaikan hal itu, belum lama ini.

Keduanya mengatakan Pemprov Bali maupun pemkab/pemkot di Bali harus punya regulasi yang tegas dan jelas untuk membatasi pemanfaatan air tanah. Yang wajib dilakukan saat ini dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, penerbitan izin untuk perusahaan AMDK harus dihentikan alias distop. Bahkan jika perlu, perusahaan yang sudah ada direkolasi ke luar Bali jika operasionalnya dinilai berdampak sangat serius bagi ketersediaan air di Bali. ''Pemerintah daerah harus berani membatasi bahkan menyetop perizinan perusahaan AMDK karena kegiatannya mengebor dan menyedot air,'' kata Suparta senada dengan Alit Susanta Wirya.

Suparta menegaskan, kebijakan itu ditempuh tidak terlepas dari data yang memproyeksikan Bali akan terus kekurangan air mulai tahun 2010 hingga tahun 2030 mendatang. Jika tahun 2010 lalu Bali mengalami minus air 91.078.917 meter kubik/tahun, tahun 2030 mendatang Bali diprediksikan akan mengalami minus air sekitar 1.699.812.685 meter kubik/tahun. ''Angka kekurangan air ini tentu sangat luar biasa banyaknya. Jika kita tidak cepat menyikapi kondisi ini, Bali akan mengalami krisis air yang sangat parah pada tahun 2030 mendatang. Bali akan kering-kerontang. Pemerintah wajib mengubah sikap agar tidak membuat kebijakan yang justru menguntungkan perusahaan air minum dalam kemasan,'' katanya mengingatkan.

Sementara itu, Alit Susanta Wirya mengingatkan ketersediaan air tidak hanya penting untuk keperluan air minum, tetapi juga untuk mengairi areal pertanian. Selama ini, dia menilai kebijakan pemerintah cenderung menyuburkan perusahaan AMDK karena begitu mudah mengambil air bersih di sejumlah mata air di Bali. Akibatnya, air irigasi makin berkurang karena banyak disedot oleh perusahaan AMDK. Selain membatasi perusahaan AMDK, pemerintah daerah juga harus mulai membatasi pertumbuhan pariwisata. Pasalnya, pertumbuhan pariwisata yang tanpa batas ini juga berpotensi menghabiskan air dalam jumlah sangat banyak. Ironisnya, mereka juga menyedot air tanah, sehingga debit air untuk air irigasi dan mata air makin berkurang. ''Pemerintah daerah di Bali harus punya keberanian membatasi, bahkan menyetop penerbitan izin perusahaan AMDK dan mambatasi pembangunan fasilitas kepariwisataan,'' tegasnya. (kmb13/rin)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak