Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
16 Oktober 2012 | BP
DPRD Bali Rancang Perda Hutan
Denpasar (Bali Post)-

Kerusakan hutan di Bali semakin hari semakin parah baik karena kebakaran,alih fungsi maupun ilegal logging. Hal itu pun menyebabkan luasan hutan di Bali semakin berkurang. Untuk itu Komisi III DPRD Bali mengusulkan agar dirancang Perda tentang rehabilitasi hutan dan pembuatan hutan kota. ''Kami mengusulkan merancang Perda tentang rehabilitasi hutan dan pembuatan hutan kota, mengingat kondisi hutan di Bali semakin kritis dan luasannya terus berkurang,'' kata Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra, Senin (15/10) kemarin.

Politisi PDI P ini juga menyayangkan anggaran untuk pelestarian hutan sangat kecil dikucurkan pemprov Bali. Dikatakan pada RAPBD 2013 anggaran pelestarian hutan hanya Rp 2 miliar. Jumlah itu dirasakan tidak sebanding dengan kerusakan yang ada. Dari dana itupun 75 persen dirahkan pada belanja tak langsung. Hanya Rp 400 juta lebih dialokasikan untuk merehabilitasi hutan seluruh Bali dan Rp 100 juta lebih untuk pengawasan. ''Kami sangat menyayangkan dana untuk pelestrian hutan sangat minim. Bagaimana merealisasikan program Bali clean and green kalau angarannya saja sudah sangat seret,''ujarnya lantas berharap pemerintah provinsi dan kabupatebn/kota mampu bersinergi menyediakan dana yang memadai.

18 Persen

Kata dia, Perda itu nantinya mengatur upaya-upaya pelestarian hutan termasuk bagaimana anggarannya dan juga pemanfaatan hutan. Rancangan perda itu masih dalam tahap perumusan internal komisi III dan nantinya akan melibatkan pihak akademisi untuk kajian akademisnya. ''Rancangannya telah kami buat dan akan kami lihat kembali point-point apa yang belum masuk sebelum kami ajukan untuk kajian teknis dan akademisnya. Dengan perda itu kami berharap hutan benar-benar dijaga dan ada anggaran yang lebih memadai,''tandasnya.

Dipaparkan, berdasarkan data Bappeda tahun 2009, luas hutan di seluruh Bali mencapai 22 persen dari luas Pulau Bali. Jumlah itu defisit 7 persen dari amanat UU yang mengisyaratkan kawasan hutan haruslah 30 persen dari total luas suatu wilayah provinsi. Jika melihat kondisi maraknya kerusakan hutan belakangan ini, jumlah itu diasumsikan menurun drastis bahkan mencapai 18 persen. ''Melihat begitu banyaknya kerusakan hutan di Bali seperti akibat kebakaran, abrasi pantai yang menyebabkan hutan mangrove menyusut, jumlah 22 persen itu pasti turun tajam dan kami asumsikan kini hutan di Bali hanya 18 persen itupun banyak yang kritis,''ujar politisi asal Tabanan itu.(kmb 29)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak