Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Kota
19 Juni 2012 | BP
Proses Hukum BKR Sedang Berjalan
Berkutat Pemeriksaan Pelapor
Denpasar (Bali Post)-
Sejumlah warga Desa Adat Kuta, Senin (18/6) kemarin mendatangi kuasa hukum Hotel Bali Kuta Residence (BKR), Kuta, Agus Samijaya, S.H.,M.H., di kantornya di Renon, untuk menanyakan proses hukum kasus BKR. Sebagian warga lainnya yang tidak bisa datang, mempertanyakan masalah itu lewat telepon. Warga minta penjelasan tentang kasus BKR lantaran sejak awal, hotel yang jadi korban mafia kepailitan ini selalu bekerja sama dengan warga sekitarnya. Bahkan, ikatan emosional antara warga dengan BKR cukup kuat. Itu bisa dimaklumi karena sejak awal pembangunan BKR, warga juga diajak bekerja sama. Karenanya, saat BKR dirundung masalah, warga Desa Adat Kuta merasa harus terlibat. Agus Samijaya kepada wartawan di kantornya, menjelaskan, sebagian warga peduli BKR memang datang ke kantornya untuk mempertanyakan soal lanjutan kasus tersebut. Seperti lanjutan laporan di Polda Bali terhadap beberapa pihak yang
diduga terlibat pemailitan Hotel BKR.
"Saya sudah jelaskan kepada warga bahwa proses hukum sedang berjalan. Kita harus percaya kepada aparat penegak hukum yang tengah serius menangani BKR dengan memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui perkaranya," ujar Agus Samijaya mengulang pernyataannya kepada warga.
Dia menegaskan, penyidik Polda Bali yang menangani perkara BKR tidak tinggal diam. Polisi dengan paradigma baru pasti bertindak secara profesional. Bila kasus BKR sekarang terkesan jalan di tempat, barangkali penyidik punya pertimbangan tertentu atau masih memfokuskan pada pemeriksaan saksi-saksi atau melengkapi bukti-bukti terkait dengan perkara. "Kasus BKR itu saya kira kecil bagi penyidik. Bagaimana tidak? Kasus teroris yang luar biasa saja dapat diungkap tuntas sampai ke akar-akarnya. Di polda ada Bapak AKBP Gde Adhi Mulyawarman, Kasubdit II Harda Reskrimum, yang memiliki pengalaman dan kinerja sangat bagus. Saya yakin bisa, jadi yakinlah itu," jelas pengacara yang mantan aktivis kampus ini.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Hariadi, ketika dimintai konfirmasi di tempat terpisah menjelaskan, laporan BKR di Polda Bali masih jalan terus.
Ketika ditanyakan soal laporan dugaan penipuan dengan terlapor Direktur PT Karsa Indostama Mandiri (KIM), M. Nashrun Radhi M., selaku pemohon pailit hotel BKR, Kombes Hariadi menjelaskan, penyidik masih memeriksa saksi-saksi. "Belum ada pemanggilan terhadap Direktur PT KIM. Penyidik masih memeriksa saksi-saksi dari pihak pelapor," terangnya.
PT KIM diadukan ke Polda Bali sejak 12 April lalu dengan pelapor Direktur BKR, MV Handoko Putra. Nasrun diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 242, 263, atau 372 KUHP. Selain itu, Anton Wiajaya, pemilik unit BKR, melaporkan curator, Heri Subagyo, S.H., dan Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., yang diduga melakukan pemalsuan surat, penggelapan, dan kejahatan paksaan, serta undang-undang tentang kepailitan maupun kewajiban pembayaran utang. Pemilik BKR lainnya, Vidi Handoko, melaporkan Warda Nadjamuddin, Pjs. Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT BNI. Warda diduga melakukan pemalsuan surat, penggelapan, kejahatan paksaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang tentang kepailitan dan PKPU.
Para pemilik BKR perlu melaporkan Nasrun, kurator dan Warda dengan alasan mereka disinyalir bersekongkol dalam proses pemailitan BKR. Oknum lain yang dilaporkan adalah hakim PN Surabaya, AF, dan lainnya. Sedangkan oknum lain seperti HS, YA, dan EL, yang selalu disebut-sebut oleh pemilik BKR ikut terlibat, masih dalam proses. "Pada intinya, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku, tandas Agus Samijaya. (kmb)

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak