Reformasi Birokrasi Demi Kemajuan dan Kesejahteraan
Denpasar (Bali Post) -
Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi dinilai sebagai terobosan dalam membongkar kekuatan pengelolaan pemerintahan. Selama ini ruang inovatif dan kreatif pengelolaan negara termasuk pengelolaan pemerintahan daerah dikekang oleh terbatasnya ruang untuk melakukan inovasi. Penyeragaman aturan lewat PP 41 justru membuat pejabat publik terjebak pada keinginan pusat bukan memberikan ruang kepada pejabat di daerah melakukan terobosan dan langkah kreatif dalam membangun daerahnya.
''Reformasi birokrasi merupakan terobosan relevan untuk menuju pembangunan berbasis kedaerahan. Komitmen seorang pejabat publik dalam melakukan daur ulang manajemen pemerintahan daerah haruslah mengarah pada kinerja hasil bukan hanya kinerja aksi,'' tegas Gubernur Gorontalo Dr. Ir. Fadel Muhammad saat tatap muka dengan pers di Renon, Kamis (6/8) kemarin. Ia meyakini jika pemerintahan daerah kuat maka martabat bangsa akan terbangun dan negara akan kuat.
Politisi Golkar ini menilai, birokrasi merupakan mesin perubahan dan oleh karenanya menjadi sangat strategis untuk ditata ulang. Pejabat daerah harus berani melakukan perombakan dengan memberikan ruang bagi pejabat berprestasi dan kompeten untuk melakukan perubahan yang mengarah pada menguatnya pemerintahan daerah. Pengelola pemerintahan harus memiliki jiwa entrepreneur atau birokrasi yang memiliki spirit wirausaha. ''Birokrat jangan hanya mengelola APBD untuk kepentingan proyek-proyek yang tak relevan dengan kepentingan masyarakatnya,'' sarannya.
Untuk menuju pemerintahan yang memiliki spirit wirausaha dan tetap melekatkan identitas budaya di dalamnya, menurut Fadel Muhammad, perubahan harus dimulai dari pola perekrutan pejabat dan membudayakan sistem penghargaan kepada birokrasi berprestasi. Pejabat publik harus berani mengesampingkan unsur-unsur kedekatan dan jasa-jasa perorangan dalam kepentingan politik dalam memposisikan orang. Pemilihan pejabat harus mengedepankan kecakapan, profesionalisme termasuk kecerdasannya dalam merespons harapan masyarakat.
Jebolan ITB ini mengatakan dalam pengelolaan anggaran daerah, ia juga mengingatkan agar APBD dianggap sebagai modal dan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan investasi daerah pun harus dilakukan secara cermat dengan tetap memberikan porsi yang strategis pada sektor pertanian. Lalu apa komentar politisi Golkar ini tentang pertanian Bali?
Bali masih bisa bangkit dan harus mampu mengelola sektor ini secara optimal. Di Bali, peluang untuk memberdayakan pertanian dan peternakan masih sangat terbuka. Jangan biarkan sektor ini terbengkalai. Paradigma untuk memajukan sektor ini tentunya harus diawali dengan pemetaan dan kajian yang lebih intensif agar program kebijakan investasi dalam sektor pertanian terbangun. Kalau sektor pariwisatanya bergerak cepat, sektor lainnya harus mengikuti. ''Saya melihat komitmen Gubernur Bali Mangku Pastika dalam hal ini sangat kuat,'' tegasnya. (044/*)
