Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Nusantara
12 Februari 2010 | BP
Korban Pemerasan Beberkan Mafia Hukum di KPK
Jakarta (Bali Post) -

Tudingan mafia hukum berada di internal KPK dibeberkan keluarga Raden Saleh Abdul Malik, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Customer Management Service (CMS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur. Praktik mafia hukum ini diungkap ayah Saleh, Abdul Malik M. Aliun, Jumat (12/2) kemarin.

Abdul Malik menjelaskan, mafia hukum ini ditemui langsung dirinya dan anaknya, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mafia ini mengetahui secara detail perkara dan menawarkan jasa pertolongan penyelesaian. Bukan hanya itu, mereka mengancam akan memberatkan perkara yang membelit anaknya itu. ''Aneh, mereka ini mengetahui kasusnya secara rinci, termasuk identitas, aset dan alamat anak saya. Saya duga ada informasi dari dalam KPK,'' ucap Abdul Malik.

Menurutnya, mafia hukum ini diketahui bernama Amr Har alias Obi. Obi memeras anaknya setelah menjalani pemeriksaan perdana di KPK sebagai saksi. Mengaku sebagai utusan Ari Muladi, Saleh didekati Obi dengan membawa penawaran pertolongan dan jasa untuk menyelesaikan kasus. Tetapi jasa yang diberikan bukan gratis.

Untuk jasa tersebut, Obi meminta dana senilai Rp 8 miliar. Permintaan ini pun dibumbuhi ancaman dijadikan tersangka oleh KPK, jika dia menolak. Jasa ini dituruti Raden Saleh. Akhirnya, disepakati 50 persen dari nilai itu, saat perkara bergulir. Lebihnya, setelah perkara itu terhenti.

Melalui Direktur Utama PT Altelindo Karyamandiri Ricky Rezani, Raden Saleh menyerahkan secara bertahap dana jasa sebesar Rp 3,890 miliar. Tahap pertama, Obi menerima Rp 1 miliar pada 9 Juli 2009. Tahap kedua, dilakukan hari berikutnya Rp 750 juta. Dan terakhir, Ricky menyetor Rp 2,140 miliar pada 24 Juli 2009.

Selang sebulan penyetoran dana, Obi mendatangi Raden Saleh di Hotel Grand Melia. Dalam pertemuan itu, Obi kembali meminta dana jasa yang masih kurang. Namun, permintaan ini tak digubris. Raden Saleh menilai kekurangan dana diselesaikan setelah perkara terhenti. Tetapi Obi menyebut dana itu diminta Ari Muladi untuk menggalang LSM melawan Polri.

Penjelasan Obi tak bisa diterima Raden Saleh. Obi pun lantas menghubungi Ari Muladi. Komunikasi dengan Ari Muladi ini kemudian dilanjutkan ke Raden Saleh. Dalam komunikasi tersebut, Raden Saleh tetap menolak memberi dana jasa Rp 4 miliar. Namun penolakan ini ditanggapi serius Ari Muladi. Ari melalui hubungan telepon mengancam akan menghubungi Ade Raharja untuk segera menetapkan sebagai tersangka, kalau tak segera menyetor dana sisanya.

Selang dua hari pertemuan, ancaman tersebut terbukti. KPK pada 2 November 2009 mengirim surat panggilan kepada Raden Saleh Abdul Malik selaku Preskom PT Altelindo Karya Mandiri. Dia dipanggil sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan berbasis teknologi informasi di PT PLN Distribusi Jawa Timur pada 2004-2008 yang dilakukan tersangka Hariadi Sadono.

Surat panggilan ini meminta Raden Saleh untuk menemui penyidik KPK Adi Deriyan Jayamarta dan timnya. Pemanggilan KPK disikapi serius Raden Saleh. Dia pun mendatangi kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan pada 3 November 2009. Dari pemeriksaan inilah, Raden Saleh kemudian digelandang menuju Rutan Polres Metro Jakarta Utara.



Eddy Soemarsono



Praktik mafia hukum tak berhenti setelah Raden Saleh ditahan. Sembilan hari setelah penahanan, orangtua Raden Saleh, Abdul Malik M. Aliun, yang didatangi seseorang yang juga menawarkan jasa menuntaskan perkaranya di KPK. Orang itu bernama Eddy Soemarsono. Pria ini meminta dana jasa penyelesaian sebesar Rp 20 miliar kepada Abdul Malik. Tetapi langsung ditolaknya, karena tak punya uang sebesar itu.

Eddy tak kehabisan akal. Dia menyebut Abdul Malik tak mempunyai hati membiarkan anaknya dipenjara. Pasalnya, Abdul Malik disebut Eddy memiliki lahan luas di Lampung. Tetapi dirinya tak menggubris bujukan Eddy. Kemudian, Eddy mengajaknya bertemu di Restoran Fish & Co di Cilandak Town Square pada 12 November 2009. Saat itu, terdapat Rizal dan Djamal Azis -- kini menjadi anggota Komisi II DPR asal Partai Hanura. ''Djamal yang mengenalkan saya dengan Eddy melalui Rizal. Rizal ini disebut sebagai pegawai KPK,'' ungkapnya.

Beberapa hari setelah pertemuan ini, Abdul Malik baru mengetahui Eddy Soemarsono sebagai seseorang yang diperiksa penyidik Mabes Polri terkait rekaman sadapan milik KPK yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November 2009.

Malik pun melaporkan hal ini kepada KPK. Dirinya sempat bertemu dengan Direktur Pengawas Internal KPK Chezna. Dirinya ditunjukkan foto-foto orang di bagian IT KPK. Ada dua orang yang mirip, tetapi dirinya tak berani menunjuk Rizal. ''Saya lantas melapor kepada Ketua MK Mahfud MD, Tim Delapan, Ketua Umum PB Muhammadiyah Din Syamsudin dan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Tetapi hingga kini laporan saya belum ada tindak lanjutnya,'' jelasnya. (kmb3)



[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak