Pembentukan Koperasi Tani ----
Bukan Solusi Atasi Masalah Pertanian

Pembentukan koperasi tani dinilai mubazir dan tak mengatasi masalah yang dihadapi petani. Sebab, petani Bali memerlukan perlindungan untuk menghadapi persaingan pasar. Bahkan, petani Bali tak berdaya ketika lahannya diserbu investor. Koperasi tani takkan mampu mengemban tugas tersebut, bahkan dikhawatirkan menjadi alat untuk mencari kekuasaan. Berikut pendapat pengamat pertanian Unud Dr. Ni Luh Ketut Kartini, M.S. dan ekonom Undiknas Dr. A.A. Oka Suryadinatha Gorda, S.E., M.M.

MENGENALI masalah pertanian di Bali merupakan hal mendasar bagi calon pemimpin Bali ke depan, kata Dr. Kartini, Jumat (2/5) kemarin. Pembentukan koperasi petani jangan sampai menjadi jeratan baru bagi petani. Koperasi petani perlu kajian matang agar tak menjadi mubazir. Sebab, petani justru memerlukan pengawasan untuk menghadapi persaingan pasar. Demikian pula petani perlu ''teman'' ketika lahannya dibidik investor.

Sementara itu, Dr. A.A. Oka Suryadinatha Gorda, S.E., M.M. mengatakan, pedekatan politik untuk membangun pertanian di Bali bersifat semu dan terpenggal-penggal. Dunia politik cenderung menjadikan pertanian sebagai strategi mengeruk dukungan politik, bukan sebagai penjabaran komitmen untuk menjadikan petani mandiri. ''Saya melihat petani masih menjadi korban politik dan dijadikan tameng untuk mengeruk anggaran daerah. Banyak daerah mengalokasikan dana-dana bantuan pertanian, tetapi di lapangan justru penikmatnya para pengusaha yang bermitra dengan eksekutif,'' ujarnya.

Oka Gorda menilai sepanjang politisi dan birokrat tak mampu mengubah paradigama konsep bertani, sebaiknya mereka tak menebar janji politik untuk menyejahterakan patani Bali. Sepanjang dunia pertanian Bali bersifat off farm atau gaya bertani tradisional tak mungkin mengundang minat generasi muda untuk bertani. ''Sarjana pertanian juga enggan mengabdikan ilmunya untuk kebangkitan sektor ini,'' tegasnya.

Untuk itu, kata Oka, seorang politisi yang bermain di sektor pertanian harus memiliki paradigma baru yakni menjadikan petani Bali on farm atau petani yang bisa melakukan berbagai pendekatan dalam mengelola pertanian. Bantuan permodalan pun harus jelas dan terarah. ''Di sinilah diperlukan konsep yang jelas mengelola pertanian. Kalau hanya menjanjikan bantuan modal dan subsidi, sejatinya sang politisi menjebak petani untuk hidup dalam ketergantungan. Dengan demikian petani akan dijadikan korban politik,'' kritiknya.

Ketua Yayasan Perdiknas ini mengingatkan pendekatan teknologi, ekonomis dan aspek sosial budaya dalam pengelolaan pertanian Bali mendesak didesain. Dengan konsep ini petani akan terangsang untuk menjadi petani mandiri dan peka terhadap peluang pasar. ''Politisi jangan mencetak petani tradisional yang lemah. Pemimpin Bali ke depan harus mengubah paradigama pertanian menjadi sektor primadona yang memiliki kontribusi dalam membangun ketahanan pangan Bali. Jangan melakukan politisasi pertanian,'' sarannya.

 

Salah Sasaran

 

Dr. Ni Luh Ketut Kartini, M.S. mengatakan, saat ini kebijakan salah sasaran lebih banyak terlihat dari program penyelamatan pertanian. Buktinya, kredit-kredit penyelamatan harga gabah malah dinikamti oleh pemilik penyosohan beras. Bahkan, pupuk bersubsidi yang mestinya bisa dinikmati petani, sirkulasinya malah melibatkan pihak ketiga sehingga subsidinya jadi keutungan bagi pebisnis. ''Memang ada bantuan bibit kepada petani, namun kualitasnya rendah. Bahkan, penyaluran bibit ini lebih bermuatan politis karena ditunggangi banyak kepentingan politik,'' ujarnya.

Kartini mengigatkan agar pemimpin Bali ke depan memiliki konsep yang jelas dalam menyelamatkan pertanian Bali. ''Tanpa pertanian jangan harap budaya Bali bertahan. Untuk itu pengelolaan petanian harus profesional, jangan dibaurkan dengan kepentingan politik,'' tegasnya.

Birokrat hendaknya lebih profesional mengelola sektor ini dan menghindarkan diri dari ambisi mengelola pertanian sebagai media untuk menebar janji politik. ''Politisi cenderung melakukan manipulasi kepentingan dengan mempermainkan wacana tentang pertanian.'' (tim BP)