Kawasan Hulu Diserbu Vila, Hilir Krisis Air

Vila tak hanya menyerbu kawasan suci sekitar Pura Uluwatu, daerah persawahan Canggu dan Kerobokan. Kini kawasan hulu seperti lereng Danau Buyan dan Penebel, Tabanan mulai dirambah vila. Ironisnya vila-vila ini tak lagi mengindahkan Perda Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali. Kawasan hulu yang diharapkan mampu menyuplai air untuk kawasan hilir, perlahan mulai digerogoti oleh adanya alih fungsi lahan untuk kawasan nonbudi daya. Bagaimana implikasi pembangunan vila di lereng gunung atau danau? Langkah penegakan hukum atas pelanggaran RTRWP itu?

===================================================== 

PARA pendahulu dan leluhur orang Bali sejak tahun 835 telah menjadikan pegunungan, hutan dan danau sebagai areal untuk mendapatkan keheningan. Secara tak langsung kawasan itu memang termasuk kawasan lindung yang juga termasuk daerah tangkapan air. Bali memiliki tak kurang 18 wilayah yang masuk kawasan hutan lindung. Salah satu di antaranya hutan lindung Gunung Batukaru. Kawasan hutan lindung itu mencakup areal yang sangat luas yakni 11.899 hektar. Berlokasi di tiga wilayah yakni Buleleng, Tabanan dan Badung. Luasan terbesar berada di wilayah Buleleng yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banjar, Sukasada, Sawan dan Kubutambahan. Sementara di Tabanan meliwuti sebagian wilayah Kecamatan Baturiti, Penebel, sebagian kecil Kecamatan Selemadeg. Sedangkan di Badung meliputi sebagai wilayah Kecamatan Petang ke utara.

Di kawasan hutan lindung Batukaru ini sekarang mulai diserbu vila. Ratusan vila berjejer dari Bedugul sampai ke lereng Danau Buyan. Sebagian lagi berada di kaki Gunung Batukaru di wilayah Betan, Penebel Tabanan. Dua wilayah yang diserbu vila ini memang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tak masuk kawasan wisata.

Tak pelak anggota Komisi III DPRD Bali Putu Agus Suradnyana dan Ir. Nengah Dauh Wijana sempat mencak-mencak terhadap kawasan suci dan daerah tangkapan air mulai dilanggar. Jika merujuk pada perda tadi, kawasan tadi bukan termasuk kawasan wisata. Sebab, Bali menetapkan 15 kawasan wisata seluas 99.226 hektar (18%) dari luas wilayah tersebut. Khusus di Tabanan hanya Soka ditetapkan sebagai kawasan wisata. Sedangkan Buleleng adalah Batu Ampar dan Kalibukbuk.

Dari pengamatan anggota Dewan ini, mereka prihatin menyaksikan tanah yang dijadikan vila adalah lahan subur. Daerah lereng Danau Buyan yang dibangun vila adalah tanah masyarakat seluas 25 hektar yang dulunya ditanami stroberi. Sementara di Wangaya Betan ditentang masyarakat karena hanya berjarak 200 meter dari Puru Luhur Batu Panes. Pembangunannya ditentang krama karena akan mematikan sumber-sumber mata air untuk keperluan irigasi di daerah hilir.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Putu Agus Suradnyana. Anggota Dewan asal Banyuatis, Buleleng ini juga mengkhawatirkan kalau lereng Danau Buyan diserbu vila akan menyebabkan terganggunya pasokan air irigasi di daerah hilir seperti di wilayahnya. Awalnya dia sempat bersyukur dengan ditemukannya 12 mata air di dekat pura di Danau Buyan. Mata air itu ditemukan setelah Danau Buyan yang disender dengan beton dibuka oleh masyarakat. Akhirnya mata air itu menyembur ke permukaan karena tak lagi ada penghalang beton. Namun, pihaknya menjadi kaget tak jauh dari tempat ditemukan sumber mata air itu, sebagian lereng Danau Buyan telah bermunculan vila.

Ironisnya ada pemilik yang belum memiliki IMB sudah berani membangun vila. Vila dengan bangunan dua lantai dari beton itu sudah mencapai tinggi sekitar delapan meter. Pengerjaan bangunan sangat cepat karena menggunakan eskavator. Ironisnya pihak-pihak terkait yang diberikan tugas melakukan pengawasan membiarkan investor berlalu membangun tanpa ada tindakan.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali Made Arimbawa, S.H. mengharapkan pemerintah daerah tak terjebak kepada kegandrungan investor untuk menanamkan investasi vila di daerah hulu seperti Wangaya Betan, Tabanan. ''Kami sangat menyayangkan kenapa investor difasilitasi untuk menjamah daerah hulu,'' ucap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali ini.

Karena itu, dia berharap pemerintah daerah perlu mengkaji ulang izin investasi untuk pembangunan fasilitas pariwisata di Tabanan. Pemerintah mesti melihat daerah-daerah mana yang bisa ditawarkan untuk investasi pariwisata agar tak melanggar peruntukan tata ruang. Sebab, saat ini dia menangkap kesan banyak investasi tanah oleh investor di Tabanan dengan mengincar tanah produktif. Namun dibiarkan sedemikian rupa sehingga menjadi lahan tidur.

Di sisi lain kaji ulang amat diperlukan mengingat sejumlah wilayah di Tabanan sudah mulai mengalami krisis air. Persoalan kompleks akan muncul manakala daerah hulu terus dijamah yang nantinya mengakibatkan persoalan ekonomis di hilir.

Karena itu, Komisi III meminta instansi terkait menyetop sementara pembangunan vila tersebut sebelum mereka mengantongi izin. Sementara amdal sendiri masih dalam tahap kajian di Dinas PU. Pihak Bappedalda Propinsi sebagaimana disampaikan Alit Sastrawan juga membenarkan adanya kajian tersebut. Dewan tak dapat mentoleransi, kalau Pancasari sebagai objek daya tarik wisata (ODTW) dijadikan alasan untuk meloloskan izin vila ini. ''ODTW hanya boleh untuk restoran atau vila yang tak lebih dari 20 kamar. Itu pun mesti ramah terhadap lingkungan,'' ucapnya.

Merujuk Perda RTRWP Bali pasal 25 ayat 7 dalam ODTW dapat disediakan fasilitas penunjang dan jasa pelayanan. Seperti makan dan minum serta akomodasi sekualitas hotel berbintang dengan penampilan arsitektur yang serasi, ramah lingkungan dan tidak merusak daya tarik lingkungan dengan jumlah kamar dibatasi maksimal 25 kamar, koefisien dasar bangunan paling tinggi 10 persen, ketinggian bangunan paling tinggi delapan meter dengan tutupan tajuk paling tinggi 2 persen.

Menyikapi makin meluasnya krisis air terutama di kawasan hilir, anggota Komisi D DPRD Bali Ir. Nengah Dauh Wijana, Rabu (23/4) mendesak pemerintah untuk merancang perda daerah aliran sungai (DAS). Jika ini tak segera direspons akan menyebabkan persoalan serius tak hanya di hulu juga di hilir. Hal ini untuk mengamankan kawasan hulu sebagaimana dituangkan dalam Perda RUTRWP Bali.

Perda DAS ini bisa dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan untuk menelaah proses dinamika yang terjadi, baik di propinsi maupun kabupaten kota. ''Perda DAS bisa dijadikan semacam TOR atau rambu-rambu mana-mana saja kawasan atau daerah yang bisa diizinkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata atau vila dan mana yang dilarang,'' ucapnya. (sua)