Krisis Politik Kuwait makin Parah

Kuwait City -
Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah mempersingkat kunjungan pribadinya menuju Maroko dan balik pulang Selasa (18/3) kemarin, menyusul pengunduran diri kabinet yang mengejutkan. Kabinet negara emirat kaya minyak tersebut mundur Senin -- diduga karena kurangnya kerja sama pihak oposisi yang mendominasi parlemen hingga menyeret produsen terbesar ke empat OPEC ke jurang krisis politik yang makin ruwet.

Mundurnya kabinet berujung pada kemungkinan dibubarkannya parlemen dan pemilu lebih awal, di tengah semaraknya tensi sektarian dan konfrontasi tak berujung antara parlemen dan pemerintah.  Di bawah konstitusi Kuwait, emir berhak menerima pengunduran diri kabinet dan meminta PM saat ini atau PM baru untuk membentuk pemerintahan, atau membubarkan parlemen dan menggelar pemilu.

Parlemen sendiri dijadwalkan bersidang kemarin, untuk menentukan UU yang ditolak pemerintah yang isinya menaikkan gaji masyarakat sebesar 50 dinar (sekitar Rp 1,6 juta) per bulan. Namun sidang ini urung dilaksanakan menyusul boikot dari pemerintah.

Bulan lalu pemerintah meningkatkan gaji masyarakat hingga 120 dinar (sekitar Rp 4 juta), namun peningkatan tersebut dilihat kurang banyak oleh mayoritas parlemen.

Sejak dua tahun terakhir, negeri ini sudah dilanda rentetan krisis politik dimulai dengan kemelut kekuasan, mundurnya 4 anggota kabinet, pembubaran parlemen dan menggelar pemilu nasional 2006. Harian lokal memperingatkan negara Teluk Arab ini perlu melakukan reformasi politik fundamental untuk menghindari krisis di masa depan. (ton/afp)