Pengentasan Gizi Buruk---
Cenderung Bermuatan Politis 

Denpasar (Bali Post) -
Hiruk-pikuk dunia politik diharapkan tidak membuat sektor-sektor kesehatan dan kepedulian kepada warga miskin terpinggirkan. Di tengah maraknya wacana tentang penderita gizi buruk, Pemprop Bali diminta segera melakukan koordinasi terpadu dan membuat rencana aksi untuk pengentasannya.

''Rencana aksi untuk pengentasan gizi buruk terkesan luput dari kepedulian. Belakangan ini setelah penderita gizi buruk dicanangkan dana oleh Depkes, jumlah penderita gizi buruk di Bali bermunculan. Fakta ini sangat memprihatinkan,'' ujar Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bali  A.A. Ngurah Gede Widiada, Selasa (18/3) kemarin.

Ia khawatir ada banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi krama Bali dijadikan dasar untuk mendapat kucuran dana pusat. Padahal untuk kepentingan terbangunnya solidaritas pengentasan kemiskinan, semua pihak harus berpihak pada publik. ''Penderitaan krama Bali akibat kemiskinan banyak yang tak muncul ke permukaan, karena tak ada pihak yang bersimpati membantu meringankan beban warga miskin.  Padahal untuk membangun daya dukung yang kuat terhadap program penyelamatan Bali, penduduknya harus benar-benar terayomi,'' ujarnya.

Widiada berharap ada keseriusan untuk mendata masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat Bali. Pengentasan  kemiskinan termasuk penanganan gizi buruk jangan ditunggangi kepentingan politis. Pengentasan kemiskinan harus berangkat dari keikhlasan membantu meringankan beban sesama. 

Pengamat lingkungan dan masalah sosial Unud Drs. KG Dharma Putra, M.Sc. mengatakan selama ini pengentasan masalah-masalah kemiskinan cenderung berbasiskan proyek dan kepentinagn politis. Dulu, ketika KK miskin akan mendapat dana talangan dari pusat, di berbagai kabupaten di Bali angka kemiskinan terus membengkak. Padahal, sebelumnya semua kabupaten mencanangkan diri bebas Pra KS. ''Pejabat publik harus membudayakan pola-pola kajian empiris terhadap masalah-maalah sosial yang dihadapi warganya. Berdasarkan hasil kajian ini kemudian disusun strategi untuk mengatasinya,'' ujarnya.

Dharma Putra memprediksi kasus gizi buruk yang kini bermunculan di sejumlah kabupaten tak luput dari lemahnya kepedulian pejabat terhadap penderitaan warganya. ''Inilah risikonya ketika kepedulian kepada publik hanya terbangun menjelang pesta politik. Padahal, seorang pejabat politis wajib hukumnya mengetahui kondisi warganya. (044)