Kapolda Ancam Tindak Anggota yang Ngobjek  

Negara (Bali Post) -
Kapolda Bali Irjen Pol. Paulus Purwoko, Selasa (18/3) kemarin siang kemarin, melakukan kunjungan ke Polres Jembrana. Selain di Jembrana, Kapolda juga memberikan arahan pada jajarannya di Mapolres Tabanan.

Di Jembrana, Kapolda diterima Kapolres Jembrana AKBP Nyoman Astawa dan jajaran serta anggota. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda me-warning anggotanya agar tetap menjaga netralitas, terutama menjelang Pilgub Bali. ''Kami harapkan anggota tidak ada yang ikut berpolitik praktis dan mendukung salah satu calon. Polri bukan alat politik dan tidak boleh memihak calon mana pun. Kita harus mengamankan secara berimbang dan adil. Jka kami temukan ada yang mendukung salah satu calon jelas kami akan berikan sanksi,'' katanya.

Di Mapolres Tabanan, Kapolda juga melarang keras jajarannya untuk memihak salah satu kandidat gubernur yang akan bertarung dalam arena pilgub nanti. Ia pun me-warning jajarannya yang berani ngobjek atau melakukan tugas pengamanan di luar kedinasan.

Anggota Polri tidak boleh berpolitik dan tidak membantu salah satu paket dalam bentuk apa pun di luar kedinasan.

Kapolda menjelaskan hal ini merupakan sebuah ketegasan sesuai dengan UU RI No. 2 tahun 2002 tentang kemandirian Polri maupun instruksi dari Kapolri tentang netralitas Polri dalam dunia politik. Tugas polisi saat pilgub maupun perhelatan politik lainnya hanya mengamankan kegiatan politik dan tak boleh berpihak pada salah satu paket calon.  Terkait hal tersebut, dirinya juga telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah Bali bernomor 93 tertanggal 17 Maret 2008 yang merupakan penegasan instruksi sebelumnya. 

Dalam arahan yang diikuti oleh ratusan anggota polisi di Mapolres Tabanan yang berlangsung sekitar 15 menit tersebut, mantan Kapolres Badung juga menegaskan agar polisi tidak membantu kegiatan politik seperti menyebarkan pamflet, foto calon, mengikuti kampanye atau mengamankan calon di luar jam kedinasan.

Polisi, kata dia, mengamankan semua paket calon tanpa menimbulkan keberpihakan. Pengamanan yang dilakukan, kata dia, secara proporsional sesuai dengan jumlah massa atau pun prediksi adanya ancaman terhadap salah satu calon.

Sementara itu, kepada istri, suami maupun putra-putri Polri yang memiliki hak pilih, agar dipergunakan sesuai dengan hati nurani serta yang dianggap terbaik dalam memimpin Bali ke depan. (sur/upi)