Benahi Tata Perdagangan Batu Bara 

KEMENTERIAN Negara BUMN menilai diperlukan pembenahan tata perdagangan batu bara yang akan diekspor. Ini terkait keamanan pasokan energi nasional seiring meningkatnya konsumsi batu bara dalam negeri. Bagaimana pembenahan yang mesti dilakukan? Berikut wawancara dengan Meneg BUMN Sofyan Djalil usai Raker dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (25/2) kemarin.

-----------

Krisis listrik melanda Jawa - Bali, komentar Bapak?

Krisis listrik yang dialami PLN kemarin bukan semata-mata masalah cuaca. Menurut saya, kita perlu mengatur perdagangan batu bara, berapa besar untuk diekspor dan kebutuhan pembangkit listrik serta industri dalam negeri.

 

Masalah batu bara belakangan terus mendapat sorotan, menurut Bapak?

Masalah ketersediaan batu bara terus menjadi isu sentral. Pasalnya, komoditas energi ini diharapkan menggantikan peran BBM pada sejumlah pembangkit listrik pada program percepatan proyek PLTU 10.000 MW. Karena itu, kita akan membahas persoalaan tersebut lebih mendalam dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Langkah mendesak yang akan diambil?

Saat ini ini diperlukan kebijakan yang komprehensif terkait defisit listrik yang dialami PLN, yang bahkan diperkirakan akan terjadi hingga tahun depan. Kita juga akan mengoptimalkan semua pengelolaan batu bara yang melalui mekanisme korporasi. Apa yang bisa dilakukan korporasi, akan kita lakukan dan harus dilakukan secara optimal.

 

Bisa digambarkan solusi yang akan diambil?

Gambaran terbesar sebagai solusi untuk masalah tersebut adalah perlunya ditetapkan kebijakan yang lebih tepat tentang batu bara. Namun, tidak perlu ada penurunan jumlah ekspor batu bara. Itu tidak perlu. Intinya, kebijakan yang komprehensif tentang masalah ini. Karena kalau persoalannya berasal dari kebijakan energi primer tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh PLN.

 

Kongkretnya?

Kita juga mengupayakan untuk mensinergikan PLN dengan BUMN tambang untuk memperbesar pasokan batu bara, terutama di kawasan Sumatera Selatan. Kita juga meminta PT KAI dan PT Bukit Asam untuk melakukan joint venture sehingga diharapkan daya angkut batu bara meningkat dari delapan juta ton menjadi 21 juta ton. Tetapi ini juga perlu waktu lima tahun. (kmb1)