Kintamani ''Diperkosa'' Beton Pariwisata
Pemda Bangli tak Berdaya ---- 

Bangli (Bali Post) -
Pembangunan fasilitas pariwisata di Kintamani terus berkecamuk. Masyarakat berlomba menancapkan beton demi kecipratan kue pariwisata. Penancapan beton di sebelah timur jalan sepanjang Penelokan, Kintamani tak mampu diredam. Akibatnya, masyarakat tak lagi bisa menikmati keindahan panorama Gunung dan Danau Batur dari jalan.

Kondisi itu sempat ramai menuai protes. Baik dari wisatawan maupun masyarakat Bali. Ironis, dalam kondisi ini Pemda Bangli justru dibuat tak berdaya. Sebab, masyarakat sekitar menuntut hak sama dengan warga yang sudah membangun terlebih dahulu.

Bupati Bangli I Nengah Arnawa, S.Sos., M.M. Rabu (20/2) kemarin mengakui hal itu. Pihaknya tidak berdaya meredam terjadinya eksploitasi penancapan beton oleh masyarakat. Upaya menangani agar tidak membangun fasilitas penghasil dolar di sebelah timur sempat dilakukan. Justru tak berdaya karena warga lain menuntut persamaan hak. Apalagi fasilitas itu dibangun pada tanah mereka sendiri, bukan milik pemerintah.

Dalam meredam dan mengatur objek pariwisata Kintamani, sekitar tahun 2000-2001 pihaknya sempat beriktikad baik menerbitkan SK pengelolaan Kintamani. Ternyata menuai kontroversi. Bahkan, kasusnya berlanjut ke meja PTUN. Dengan putusan sangat pahit, pihaknya kalah atas Yayasan Bintang Danu. Sejak itulah Kintamani diatur sepenuhnya di bawah yayasan.

Pemerintah hanya kecipratan pajak hotel dan restoran. Itu pun hasilnya tidak seberapa. Sebab, PHR yang semestinya merupakan pajak titipan wisatawan kepada pemerintah, ternyata tidak dilanjutkan pemilik hotel. Mengakibatkan milyaran rupiah lebih PHR Bangli sejak tahun 90-an mengendap di tangan pemilik hotel dan restoran itu.

Diakuinya, kontribusi pariwisata Kintamani atas PAD Bangli tidak seberapa besar. Dalam tahun ini sekitar Rp 800 juta dari jumlah PAD Rp 10 milyar lebih. Artinya, penghasilan asli daerah tidak semata mengandalkan pariwisata. Masih ada pendapatan lebih besar seperti pasar dan RSU. "Pendapatan yang kita peroleh dari pariwisata tak seberapa besar. Namun tangung jawab yang dipikul pemerintah ternyata sangat berat. Terjadinya berbagai masalah ujung-ujungnya pemerintah juga disalahkan. Padahal, pemerintah sudah beriktikad baik untuk berbuat, toh akhirnya tak diterima. Untuk itu sangat saya harapkan semua pihak bisa sadar. Tidak semata-mata menyalahkan pemerintah setelah muncul masalah," ungkapnya.

Dengan kembali mencuatnya persoalan Kintamani, pihaknya kini kembali akan melakukan evaluasi atas pengelolaan Kintamani. Dirinya sudah mengutus Wabup untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Menbudpar atas pengelolaan pariwisata. Juga akan dilakukan studi banding pengelolaan pariwisata ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. "Kami akan melakukan evaluasi kembali atas pengelolaan Kintamani. Penunggak PHR bisa saja diseret dalam kasus pidana. Namun kami masih memilih pendekatan persuasif. Begitu juga dengan pembangunan fasilitas pariwisata yang masih terus berlanjut. Kami masih berkoordinasi dengan pusat," ujarnya. (kmb17)