Masyarakat tak Banyak Dilibatkan

KETUA Umum Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Daerah Bali, I Wayan Budarmaja melontarkan pernyataan menarik. Di harian ini beberapa hari lalu, Budarmaja mengatakan pariwisata Bali mulai tidak ramah budaya

. Kendati kegalauan praktisi pariwisata senior ini bukan sesuatu yang baru, namun tetap saja mengejutkan. Ucapannya lugas, tetapi mengandung pesan moral yang kuat. Persoalannya sejauh mana para eksekutif, legislator dan pelaku pariwisata menyikapi hal ini?

Dikatakannya, di antara sekian banyaknya permasalahan pariwisata di Bali, ada kecenderungan pariwisata Bali yang sebenarnya punya "roh" pariwisata budaya, justru makin tidak ramah budaya. "Ada kecenderungan, seolah-olah desain pariwisata ditujukan hanya melayani keinginan wisatawan, bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bali akan eksistensi budayanya," kata Budarmaja.

MPI Bali yang mewakili perasaan masyarakat pariwisata Bali, menurut Budarmaja, menawarkan beberapa solusi. Masyarakat pariwisata Bali, baik yang menikmati langsung, menikmati tidak langsung maupun tidak menikmati imbas pariwisata diberi insentif agar mereka termotivasi mempertahankan dan melestarikan potensi alam/lahan, adat/budaya, dan agama agar memberi kontribusi bagi perkembangan pariwisata.

Di pihak lain, stakeholders pariwisata Bali yang terdiri atas pemerintah, kalangan industri dan masyarakat umum harus bersinergi menyatukan komitmen untuk saling memberi kontribusi bagi kepariwisataan Bali agar tak tercerabut dari akar budayanya.

"Yang terpenting adalah ada aksi nyata dari segenap stakeholder dalam mengimplementasikan komitmennya itu," kata Wayan Ulam, panggilan akrab Budarmaja.

Kata Budarmaja, banyak peran yang seharusnya bisa dimainkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Bali, namun kenyataannya tidak demikian. Masyarakat lokal (Bali) tidak banyak dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan evaluasi pariwisata. Masyarakat lokal hanya menjadi objek dan penonton saja dan bukan sebagai subjek atau pelaku pariwisata.

Perkembangan pariwisata Bali, kata Budarmaja, mulai kehilangan konteks budayanya. Bahkan, ada kecenderungan untuk memisahkan ranah budaya dan pariwisata yang dipandang semata-mata dalam ukuran ekonomistis-industri. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari kecenderungan beberapa pelaku pariwisata yang hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan investasi pada pengembangan budaya Bali.

Kekhawatiran ini cukup beralasan karena masyarakat mulai menyadari bahwa sedikit demi sedikit Bali mulai mengalami "erosi" di tiga tiang utama yang menyanggah eksistensinya yakni tanah Bali, manusia Bali dan budaya Bali. "Padahal, perkembangan dinamis dalam dunia pariwisata selama ini sangat ditentukan oleh segi tiga tiang penyangga tadi," tegas Budarmaja.

Praktisi pariwisata yang mengelola sejumlah restoran dan spa itu melihat aktivitas budaya Bali menjadi atraksi wisata, tetapi pariwisata belum secara nyata memberi kontribusi bagi pelestarian budaya maupun kesejahteraan para pelaku budaya Bali.

Sejumlah permasalahan lain menguatkan kekhawatiran tercerabutnya pengembangan parwisata dari budaya Bali. Dia mencontohkan keindahan alami tanah persawahan dan subak Bali yang memberikan sumbangan yang tidak terhingga -- sehingga mendorong wisatawan untuk datang mengaguminya -- terancam mengalami krisis ekologis yang semakin parah.

Subak sebagai ikon sosial budaya Bali, lanjutnya, telah kehilangan taksu akibat alih fungsi lahan persawahan yang tak terkendali.

Demikian halnya dengan ketenagakerjaan di mana tenaga kerja lokal yang notabene merupakan pelaku budaya Bali mulai tersisih. Tenaga kerja lokal yang karena tugas-tugas budayanya di desa adat seringkali harus "banyak libur" tersisih dalam kompetisi tenaga kerja.

Pariwisata yang tak ramah budaya juga tergambar dari penataan ruang yang amburadul. Peraturan-peraturan daerah dan penegakannya juga banyak yang belum berpihak pada upaya pelestarian potensi alam dan budaya masyarakat Bali. Kasus penyerobotan/pembangunan di jalur-jalur hijau, penguasaan pantai oleh perusahaan-perusahaan properti, misalnya.

Termasuk juga kasus penyakit yang ikut "merusak" pariwisata budaya seperti flu burung, HIV/AIDS, kolera, demam berdarah yang penanggulangannya sangat minim melibatkan stakeholder pariwisata.

"Ada setumpuk masalah lain lagi yang harus diatasi dengan duduk bersama. Jangan lagi mengatasi masalah dengan sepotong-sepotong atau hanya reaktif," tandas Budarmaja. (gre)