Kejar Aset Koruptor-
Perlu Kerja Sama Multilateral 

Denpasar (Bali Post) -
Negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok G-77 menginginkan kerja sama multilateral di bidang hukum dalam upaya pengembalian aset negara yang diduga merupakan hasil korupsi. Sebab, bila hanya perjanjian bilateral, upaya itu tetap saja sulit dilakukan mengingat tidak menutup kemungkinan uang yang disimpan telah mengalir ke sejumlah negara.

''Kalau ada simpanan seorang koruptor ditempatkan di sejumlah negara tentu lebih efektif kalau ada kerja sama multilateral,'' kata anggota delegasi Indonesia Eddy Pratomo di sela-sela Second of The Session of The Conference of the States Parties to the Unites Nations Convention Against Corruption (COSP II UNCAP), di Nusa Dua, Rabu (30/1) kemarin.

Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri ini menyebutkan, usulan tersebut sudah masuk dalam rancangan resolusi mengenai review implementation UNCAC dari G-77. Sayangnya, jelas Eddy, usulan itu justru bertentangan dengan draf resolusi yang diajukan oleh negara-negara maju seperti Kanada, Norwegia, Portugal, Swizerland dan AS. ''Kami terus melakukan lobi-lobi untuk mencari jalan tengahnya. Bila konsisten dengan semangat awal konvensi, mestinya negara-negara maju akan cukup fleksibel,'' katanya.

Indonesia, tegasnya, terus berusaha meyakinkan mereka karena konvensi dilatarbelakangi oleh kepentingan semua negara dengan dukungan PBB dan Bank Dunia. Negara berkembang berharap negara-negara maju bisa  membuka data mengenai aset-aset koruptor  yang ada di di luar negeri. (015/056)  

 

UNCAC ''Kebobolan'' 

Denpasar (Bali Post) -
Keamanan superketat yang diterapkan petugas keamanan demi suksesnya pelaksanaan COSP II UNCAC di Nusa Dua, Rabu (30/1) kemarin, akhirnya bobol juga. Sebanyak 7 orang pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Pemuda NKRI bisa menerobos ketatnya penjagaan sampai lobi Hotel Westin, tempat berlangsungnya kegiatan.

Ketujuh pemuda yang sebagian besar mengenakan jas bermotif batik itu bisa masuk dengan menggunakan pas visitor. Setelah diperiksa secara formalitas, mereka pun akhirnya bisa menginjakkan kaki di areal parkir Bali International Convention Centre. Di sinilah kedoknya terbuka. Ternyata di tengah jas yang digunakan ada baju kaos berwarna putih yang bertuliskan ''UN builshit''. Tidak lupa juga mereka memakai pita merah putih pada bagian kepala, semakin memperjelas tujuan kedatangannya adalah untuk demo.

Mereka kemudian bergerak menuju tempat berlangsungnya konvensi, namun dihalang-halangi petugas keamanan Polda Bali dan Polisi PBB. Perjalanan berlanjut menuju lobi depan Hotel Westin. Namun, keinginan mereka untuk menyampaikan pernyataan di depan para delegasi ditolak petugas keamanan. Di bawah koordinator lapangan Tri Joko Susilo, mereka kemudian digiring ke luar lokasi pelaksanaan konvensi.

''Kami sangat malu, Indonesia dikatakan negara paling korupsi. Tuduhan tersebut sangat menyakitkan hati, mengingat tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta,'' ujarnya.

Tri Joko Susilo dalam pernyataan sikapnya mengecam pernyataan PBB yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Terlebih lagi menempatkan Soeharto sebagai pejabat paling korup, padahal PBB belum pernah menyerahkan bukti-bukti dan fakta korupsi Soeharto. Belum sempat mereka melampiaskan unek-uneknya, polisi sudah langsung menghalaunya. (015/056)