Meng-Hongkong-kan Bali

KETIKA banjir meluber di Kuta beberapa hari lalu, Ketua Kadin Bali Gde Wirata sempat mencak-mencak. Dia menuding pemerintah pusat "tidak tahu diuntung". Di mana, pemerintah pusat terkesan hanya memeras Bali, tanpa mau bertanggung jawab ketika daerah ini dilanda bencana, termasuk ketika "kampus wisata" Kuta dilanda banjir yang terjadi setiap tahun.

Keluhan Wirata ini mengingatkan kita saat terjadinya bom Bali II. Sehari setelah bom meledak di Kuta dan Jimbaran 1 Oktober 2005, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Yudhoyono mengunjungi lokasi kejadian, baik di Jimbaran maupun di Kuta. Seperti biasa, mereka lantas menyampaikan rasa prihatin, menekankan kembali pentingnya keamanan, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan ucapan normatif lainnya.

Masyarakat lantas menonton tayangannya di TV atau membaca berita di koran. Image yang tercipta tentu saja: petinggi negeri ini begitu peduli pada Bali! Namun, setelah sekian bulan lewat, coba amati, apa follow-up dari cuap-cuap para pejabat itu? Apa langkah kongkret untuk meredam dampak bom, selain bercuap-cuap "kunjungi Bali, di Bali masih ada Nusa Dua, Ubud, Lovina, bla-bla-bla"? Jaminannya apa?

Begitu pula dengan penanganan pascabom Legian, 12 Oktober 2002. Saat itu diadakan rapat khusus di salah satu hotel berbintang di Nusa Dua. Tak tanggung-tanggung, rapat koordinasi dipimpin Menko Ekuin saat itu. Dijabar program pemulihan pariwisata Bali dan nasional, lengkap dengan schedule. Lantas apa yang terjadi kemudian?

Ketika kasus program Bali Recovery tahun 2006 mencuat, harian ini pernah memberitakan seorang praktisi pariwisata Bali dengan ketus mengeluh, Tragedi Bali justru dijadikan proyek oleh "orang Jakarta". Semua kegiatan di-handle oleh orang-orang pusat, apalagi kalau sudah menyangkut dana. Kalaupun ada pengusaha dan pejabat dari Bali yang terlibat, posisinya sekadar simbol untuk mengesankan bahwa "proyek" itu juga menyertakan unsur Bali.

Mendengar cerita ini, Gde Wirata hanya tertawa kecil. Namun, dia sepakat sudah saatnya Bali tidak bergantung pada pusat. Tetapi, pusat juga mesti fair terhadap Bali. Mantan Ketua PHRI Bali ini lantas kembali melontarkan "ide gila" yang pernah dia sampaikan pada sebuah media terkemuka yang terbit di Jakarta.

Apa ide gila Wirata? Dia berharap pengelolaan Bali dijadikan seperti pemerintah Cina memperlakukan Hongkong. "Jadikan Bali seperti Hongkong. Urusan selesai," ujarnya dengan nada agak propokatif. Dia menyadari ide itu tak bakal terwujud kalau menanggapinya melalui pendekatan normatif, bukan substantif.

Pria yang memulai kariernya sebagai pedagang kotoran sapi ini lantas berargumentasi. "Artinya, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh, otonomi atau apalah namanya, untuk mengatur seluruh yang ada di Bali. Kita sendiri di sini yang menentukan besarnya pajak ini itu dan masuk ke kas Pemda Bali. Sementara pemerintah pusat duduk manis, tinggal minta Bali sumbangkan sekian persen pendapatannya ke pusat," ujar Wirata.

Namun, dia mewanti-wanti, jangan sampai pendapatnya ini dilihat sebagai kegiatan subversif, apalagi separatis. Dia berharap, semua pihak bisa menangkap substansi dari gagasannya agar Bali tidak terus-menerus jadi "tunggangan" pusat. Sebagai daerah yang nyaris tak memiliki sumber daya alam, Bali layak diperlukan lain. Wirata yakin, dengan kewenangan penuh, Bali pasti mampu memberdayakan dirinya sendiri. Dengan catatan, kita di sini harus kompak! (gre)