Melambat, Peningkatan PAD Bali 2008

Denpasar (Bali Post) -
Komisi II DPRD Bali merasa heran terhadap proyeksi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Bali 2008 lebih rendah dibandingkan pascabom Bali 2005. Hal ini mencerminkan terjadinya pelambatan peningkatan PAD yang bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah Bali 2008. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Bali Ir. Wayan Wardita dan anggotanya Ida Bagus Indra Prasta Manuaba, S.E., M.Si., Rabu (2/1) kemarin di Renon.

Dikatakannya, tahun 2008 PAD dipatok Rp 730,50 milyar, hanya meningkat 2,47 persen dari PAD tahun 2007. Jika dibandingkan PAD 2006 Rp 652,638 milyar dengan tahun 2007 Rp 712,916 milyar, terjadi peningkatan 9,23 persen. Peningkatan 2,47 persen itu dinilai sangat kecil kalau dilihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang diperkirakan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2007. ''Harapan kita agar persentase peningkatan PAD tahun 2008 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,'' ujarnya.

Wardita mencurigai pelambatan PAD itu disebabkan adanya penghapusan retribusi ternak oleh Mendagri karena biaya ekonomi tinggi. Namun pengurangan Rp 3-5 milyar retribusi ternak diyakini tak berpengaruh besar terhadap PAD 2008. Selain itu, terjadi penurunan standar nilai jual objek pajak kendaraan mewah karena penjualannya menurun. Konsumen cenderung memilih kendaraan niaga pada tahun 2008. Kedua faktor ini, katanya, tak akan berpengaruh besar pada pelambatan penerimaan PAD Bali. ''Pasti ada potensi yang disembunyikan yang belum tampak saat ini. Kemungkinan itu baru bisa diketahui setelah APBD Bali 2008 berjalan enam bulan ke depan,'' tambahnya.

 

Stagnan

Dengan adanya pelambatan tersebut, Wardita menyatakan prediksi yang disampaikan Pimpinan BI Cabang Denpasar Viraguna Bagoes Oka beberapa waktu lalu bahwa ekonomi Bali tahun 2008 akan tumbuh rata-rata 7 persen akan meleset. Dewan menilai pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2008 akan stagnan pada angka 6,2 persen sebagaimana tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi tersebut diakui belum berkualitas, sebab belum mampu menggerakkan sektor riil seperti UKM, koperasi dan pertanian. Sementara investasi masih didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan, termasuk di dalamnya pariwisata yang tumbuh 30 persen. Pihaknya berharap Pemprop Bali mampu menggenjot sektor pertanian dan UKM agar tidak jauh timpang dengan pariwisata.

Selain itu, Indra Prasta berharap pemerintah mengkaji sumber-sumber pendapatan daerah lain di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang kontribusinya hampir 85 persen terhadap pajak daerah.

Kajian sumber pendapatan baru diharapkan dari pariwisata yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Bali. Alasannya sektor ini masih kurang dirasakan oleh masyarakat khususnya pada sektor ekonomi kerakyatan. Untuk itu, perlu dikaji pungutan atau retribusi terhadap pemanfaatan objek pariwisata di seluruh Bali agar ada pemerataan sumber ekonomi masyarakat. (029)