Soal Gelar Pahlawan A.A. Gde Agung --
Gubernur tak Pernah Mengusulkan 

Denpasar (Bali Post) -
Gubernur Bali Dewa Beratha menyatakan tak penah mengusulkan gelar pahlawan nasional atas nama Dr. A.A. Gde Agung. Pihaknya juga melihat ada hal yang ganjil dari prosedur pengusulan, mengingat pengajuan usulan ini datang dari luar daerah Bali.

''Semestinya memang ada verifikasi atas usulan nama calon penerima gelar pahlawan nasional. Untuk memfasilitasi protes dan sikap LVRI Bali, saya siap memfasilitasi perjungan mereka untuk menghadap presiden,'' tegasnya, seusai foto bersama dengan perwakilan LVRI yang mendatangi kantor Gubernur Bali, Senin (21/1) kemarin.

Dewa Beratha juga menyarankan agar perjuangan ini dilakukan sebelum limit waktu uji publik berakhir bulan Februari mendatang. Solusinya, kata dia, LVRI hendaknya membuat surat keberatan kepada presiden dan permohonan untuk menghadap. ''Nanti tanggal 27 Januari Presiden akan datang ke Bali. Saya akan sampaikan permohonan agar Bapak Presiden meluangkan waktu menerima pengurus LVRI Bali dan organisasi pendukungnya di Jakarta,'' ujarnya. Gubernur mengingatkan agar perjuangan pencabutan gelar pahlawan nasional ini dilakukan secara prosedural dan didukung bukti-bukti sejarah yang kuat.

Para veteran, Senin kemarin menggelar aksi damai. Selain para veteran juga ikut beberapa organisasi pendukung. Mereka menghadap Gubernur Bali Dewa Beratha dan bertemu dengan anggota DPRD Bali. Didampingi unsur Pemuda Panca Marga (PPM), Patriot dan Ikatan Keluarga Pahlawan Bali, para veteran ini mendesak Gubernur Bali Dewa Beratha dan DPRD Bali membuat rekomendasi kepada presiden agar gelar pahlawan nasional kepada A.A. Gde Agung dicabut.

Pengurus LVRI Cabang Gianyar Wayan Jenar mengatakan, pemerintah haruslah meluruskan sejarah perjuangan dengan mendengar keluhan dan reaksi para veteran Bali.

Sedangkan PPM Bali dalam keterangannya mempertegas sikapnya menolak gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan kepada A.A. Gde Agung. Untuk itu, kata Ketua PPM Bali A.A. Nanik Suryani, S.T., PPM mendesak presiden mencabut gelar tersebut. ''Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan menempuh upaya hukum,'' tegasnya.

Setelah diterima Gubernur, rombongan para veteran dan organisasi pendukungnya berjalan kaki seraya membentangkan spanduk menuju gedung DPRD Bali. Spanduk besar yang bertuliskan Menolak Gelar Pahlawan Nasional Dr. A.A. Gde Agung ini, diusung beramai-ramai dan dibentangkan di lobi DPRD Bali. Pada kesempatan itu, Sekretaris YKP Propinsi Bali Dr. Ir. Wayan Windia menyampaikan orasi secara bersemangat. Ia menyatakan penolakan LVRI Bali atas penganugerahan gelar pahlawan nasional ini hendaknya didengar para wakil rakyat. ''LVRI dalam bersikap memperhatikan fakta-fakta dan berangkat dari spirit perjuangan para veteran. Kami menolak dan menjadikan tuntutan pencabutan gelar pahlawan nasional kepada Dr. A.A. Gde Agung sebagai harga mati,'' tegasnya.

Setelah itu, rombongan diterima Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya dan Wakilnya Wayan Sutena. Di hadapan para wakil rakyat ini para veteran mendesak agar DPRD Bali membuat rekomendasi sebagai bentuk dukungan kepada para veteran. ''DPRD Bali sedapat mungkin bisa membuat rekomendasi yang mendesak presiden mencabut gelar pahlawan tersebut,'' tegas Dr. Wayan Windia.

Made Arjaya meminta masukan dari semua pihak dan berjanji akan melakukan penyikapan secepatnya. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan DPRD Bali setelah menyerap aspirasi dari LVRI Bali dan organisasi pendukungnya. Setelah diterima anggota DPRD Bali, rombongan para veteran ini membubarkan diri sekitar pukul 12.15 wita. (044)