Bupati tak Hadir, Rapat Bahas KUA Batal 

Amlapura (Bali Post) -
Rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD dengan tim penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Selasa (18/9) kemarin, batal karena Bupati Karangasem I Wayan Geredeg yang diundang, ternyata tak hadir. Panggar DPRD ngotot agar tim pemerintah dipimpin langsung Bupati, karena nota kesepakatan KUA itu akan ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati, bukan diwakilkan.

Rapat panggar dipimpin Ketua DPRD Karangasem Wayan Sukadana, S.Sos. kemarin, memutuskan rapat ditunda sampai Rabu (19/9) ini. Sukadana dan sejumlah anggota panggar mengatakan, Senin (17/9) lalu, sudah ada rapat intern panggar bahwa rapat membahas KUA itu harus dihadiri langsung Bupati Geredeg. Hal ini penting, karena KUA menentukan arah pembangunan yang menentukan nasib masyarakat Karangasem ke depan.

Mayoritas anggota panggar sepakat rapat dengan tim KUA dari eksekutif itu ditunda sampai Bupati Geredeg bersedia hadir. Salah seorang anggota panggar, Nengah Darma, meminta Bupati Geredeg langsung hadir untuk berembuk bersama menentukan arah kebijakan pembangunan Karangasem ke depan. Hal itu juga merupakan bagian dari visi dan misinya saat baru menjabat bupati. ''Kalau Bupati Geredeg belum hadir dan ikut membahas langsung KUA ini, kita pun sepakat tidak akan menandatanganinya agar di kemudian hari tak ada pengingkaran,''  tegasnya.

Di pihak lain, Wakil Bupati Karangasem Drs. I Gusti Lanang Rai menyatakan tak mempermasalahkan, jika DPRD menghendaki tim KUA pemerintah dipimpin langsung Bupati. Ketidakhadiran Bupati Geredeg, kata Rai, karena Bupati menghadiri penyerahan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat kepada para bupati/wali kota di Kantor Gubernur Bali.

Anggota DPRD, Wayan Pandu Prapanca Lagosa, S.H., mengatakan kehadiran Bupati bersama dalam membahas KUA merupakan cermin  keharmonisan antara eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan di Karangasem. Pandu menyadari Bupati dan Wabup satu paket, namun kewenangan Bupati jauh lebih tinggi. Selama ini, rapat bersama eksekutif seringkali diwakilkan kepada Sekda dan kenyataannya Sekda kerap menyatakan tak mampu atau tak berani memberikan kepastiann menyangkut kebijakan tertentu. ''Pada akhirnya, Sekda akan menyampaikan ke Bupati. Daripada seperti itu, kan lebih baik langsung Bupati hadir memimpin tim KUA pemerintah untuk rapat dengan panggar,'' tegas Pandu. (013)