DARI
WARUNG GLOBAL
Perlu Puspem Megah tetapi Prioritaskan Pendidikan
dan Warga Miskin
BADUNG
yang kaya, dengan PAD terbesar di Bali dan kedua di
Indonesia, dengan PHR terbesar memberikan subsidi kepada
kabupaten lain di Bali. Namun sayang sampai saat ini
Badung belum memiliki Puspem yang dikategorikan layak
untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bahkan Badung harus mengontrak tempat untuk kantor.
Adanya rencana meminjam dana Rp 250 M dari BPD Bali
untuk pembanguan Puspem Badung sah-sah saja asalkan
nantinya tidak membebani rakyat Badung serta jangan
sampai punya kantor Puspem yang megah tapi rakyatnya
berada dalam kemiskinan dan menelantarkan pendidikan dan
lainnya. Pinjaman tersebut wajar namun jangan sampai
diselewengkan dan juga perhatikan rakyat yang masih
dikategorikan miskin. Jangan sampai kantornya saja megah
tapi rakyat juga harus hidup megah. Diharapkan pula
kantor yang megah agar bisa memberikan pelayanan yang
bagus. Memang perlu bangunan yang megah tetapi ada
hal-hal yang lebih penting seperti pendidikan, warga
miskin juga masih banyak di Badung. Inilah yang harus
menjadi skala prioritas. Demikian juga APBD yang ada
kaitannya dengan pengembalian utang jangan menyebabkan
yang tidak-tidak dinaikkan semisal pajak dinaikkan.
Demikian salah satu opini yang muncul dalam acara Warung
Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Selasa
(18/9) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya.
---------------------------
Dewa Winaya di Tabanan mengharapkan kalau bisa janganlah
meminjam sebesar itu, sebaiknya pembangunan dilakukan
bertahap.
Narawijaya di Abiansemal menambahkan jumlah pinjaman
tersebut sangat besar, dikhawatirkan karena besarnya
pinjaman maka kesejahtreraan masyarakat terus
terkebelakang. Seharusnya diprioritaskan mana yang lebih
dulu.
Sutama di Badung bertanya apakah BPD Bali memiliki dana
sebesar Rp 250 M itu? Kalau Puspem dibangun dengan maket
yang ada maka akan sangat megah luar biasa. Kalau ini
direlisasikan maka setengah trilyun akan habis. Akan
lebih bagus kalau kantor mana dulu yang dibikin agar
tidak kelihatan mengagetkan, dimana penghasilan besar
tapi masih meminjam.
Nyoman Ledang di Denpasar menyarankan kantor
pemerintahan cukup yang sederhana saja. Cukup sederhana
asalkan berjalan sesuai dengan fungsinya. Kalau harus
berutang, siapa yang berat? Tentu rakyat nantinya.
Jujur di Sanglah berpendapat tidak masalah Rp 250 M
kalau bisa Rp 750 M agar jangan sampai kekurangan
sehingga tidak repot. Kalau sampai meminjam dirasa
terlalu besar keinginan sementara biaya tidak ada.
Padahal perencanaan sudah dari awal ketika masa bupati
sebelumnya, sekarang hanya menindaklanjuti dari program
awal tersebut. Kalau sampai meminjam dari sudut APBD
seharusnya alokasikan. Sehingga kalau meminjam dirasa
keliru karena PAD Badung sangat tinggi seharusnya
disisihkan.
Adnyana di Pedungan menjelaskan namanya pemimpin pasti
ingin sukses. Badung dengan PAD terbesar di Bali.
Pinjaman tersebut wajar namun jangan sampai
diselewengkan dan juga perhatikan rakyat yang masih
dikategorikan miskin. Jangan sampai kantornya saja megah
tapi rakyat juga harus hidup megah. Diharapkan pula
kantor yang megah agar bisa memberikan pelayanan yang
bagus. Demikian juga APBD yang ada kaitannya dengan
pengembalian utang jangan menyebabkan yang tidak-tidak
dinaikkan semisal pajak dinaikkan.
Mardika di Kuta heran, katanya kaya kenapa miskin? Kalau
bisa jangan sampai pinjam, uang yang banyak dikemanakan
oleh pejabat?
Gede Biasa di Denpasar menilai pemerintah Badung tidak
sabar untuk memiliki puspem yang elite. Masyarakat juga
mengharapkan agar Badung memiliki puspem namun
diharapkan juga pemerintah Badung jangan melupakan
masalah pendidikan masyarakat.
Menurut Nang Tualen di Tabanan pimjam dana sah-sah saja.
Badung memberikan subsidi kepada kabupaten-kabupaten
lain. Dengan peminjaman ini maka Badung tidak bisa
memberikan subsidi lagi.
Bratayasa di Sangeh berpendapat memang perlu bangunan
yang megah tapi dalam hal ini ada hal-hal yang lebih
penting seperti pendidikan, KK miskin juga masih banyak
di Badung. Inilah yang harus menjadi skala prioritas.
Lengkong di Dalung sangat setuju pembangunan kantor
megah asalkan pelayanan baik kepada masyarakat. Yang
diprioritaskan adalah untuk kantor DPRD Badung, karena
selama ini kantor masih menyewa di Jalan Melati dan
kalau sidang haru sewa hotel, tentu akan menghabiskan
biaya yang banyak.
Agung Putra di Denpasar menilai layak dan sah-sah saja.
Mengenai kajian teknis sesungguhnya sudah dapat
dipastikan cost-nya, malahan yang non teknis yakni
trasparansi biasanya yang sulit diinformasikan. Kalau
bisa mengefisiensikan.
Walek di Glogor melihat terlalu banyak kepentingan di
legislatif. Masih ada pertentangan antara eksekutif
dengan legislatif akibat minimnya daya dukung dari
legislatif untuk eksekutif. Golkar mendukung bupati tapi
dari fraksi lain tidak atau belum mendukung, ini
terbukti tidak efektifnya kerja sama dari eksekutif dan
legislatif. Jelas sekali ada unsur politik. Kalau ini
dijadikan ajang politik maka penyelesaian juga secara
politis. Fraksi lain selain Golkar akan berpikir dua
kali. Semestinya sebagai anggota Dewan berpikir jernih
untuk melakukan dukungan tersebut demi kepentingan
Badung. Karena sudah sangat lama Puspem Badung ini belum
terbentuk. Kalau ini dilakukan dan dijadikan ajang
politik maka sampai kapan pun Badung tidak akan memiliki
Puspem sehingga tidak bisa memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Menurut Ida Bagus Rai di Denpasar memang perlu meminjam,
kalau tidak mendesak sekali bisa direncanakan per tahun
berapa dianggarkan sehingga beberapa tahun baru bisa
membangun. Kalau memang dipaksakan sumber pembayaran
dari mana dan diperkirakan dalam jangka waktu berapa
tahun dilunasi. Jangan sampai sudah pinjam uang, proyek
mangkrak, ganti pimpinan, ujung-ujungnya rakyat yang
menderita.
*
panca
