Pinjam Rp 250 M untuk Puspem Badung--
Pemkab Diminta tak ''Grasa-grusu'' 

Denpasar (Bali Post) -
Pemkab Badung diminta mengkaji ulang rencana peminjaman uang Rp 250 milyar untuk membangun gedung Puspem Sempidi mengingat beban dan risiko yang harus ditanggung sangat tinggi. Jadi tak perlu grasa-grusu apalagi proyek itu bukan skala prioritas dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Demikian diungkapkan sejumlah anggota DPRD Badung dan Bali menanggapi proyek mercusuar itu, Selasa (18/9) kemarin.

''Untuk bunga pinjaman saja harus disisihkan Rp 21 milyar setahunnya. Belum lagi pokok utang,'' ujar anggota DPRD Badung Gusti Rai Putrayasa, S.H. dan Wayan Suweca, S.T. sebelum menghadiri rapat membahas soal itu. Rekannya Disel Astawa bahkan agak skeptis dengan rencana itu. Sebab dengan dana Rp 250 milyar itu tak serta merta gedung akan bisa dipakai.

Sebab dalam rencana, dana Rp 250 milyar itu hanya untuk membangun gedungnya saja. Sementara mebeler dan perlengkapan lain belum ada anggarannya. ''Lebih baik dipikirkan dulu sebelum meminjam. Jangan sampai sudah utang banyak, gedung tak bisa dipakai,'' tegas tokoh PDI-P asal Ungasan ini. Soal isi gedung, Ketua DPRD Badung Adnyana dengan enteng mengatakan akan dicarikan dana dari penjualan aset daerah.  ''Asetnya masih didata,'' tambahnya.

Sementara itu anggota DPRD Bali asal Kerobokan Mandiranatha, S.H. mengingatkan rekannya di Dewan agar lebih kritis dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku legislator. Dewan diminta tak terlena dengan rencana-rencana yang sifatnya pesona padahal akhirnya membebani rakyat. ''Mestinya semua pihak fokus dengan skala prioritas pembangunan Bali yakni kemiskinan, pendidikan dan keseharian yang masih terseok-seok saat ini,'' tambahnya.

Membangun gedung mewah seperti Puspem memang penting. Namun kepentingan rakyat jangan dilupakan. ''Tak ada artinya gedung mewah, kalau rakyatnya merana dan tak bisa sekolah,'' ujarnya. Rai Putrayasa, S.H. yang juga plh Ketua Partai Pelopor Bali bahkan minta rencana pinjam uang itu disosialisasikan dulu termasuk dari mana anggaran untuk mengembalikannya.

Ia khawatir kalau untuk cicilan utang Puspem digantungkan pada PAD. Ini dianggap berbahaya sebab sulit diprediksi kondisi yang akan terjadi. ''Kita sudah sempat kecolongan saat bom Bali di mana PAD anjlok,'' tegasnya mengingatkan. Jangan sampai ada kasus sejenis, yang ujung-ujungnya Pemkab tak bisa bayar utang. Lebih baik lambat daripada kiamat.

 

Menampung Masukan

Sementara itu Ketua DPRD Badung I Gede Adnyana, S.Sos., usai pertemuan dengan tim ahli kemarin, mengatakan pihaknya masih menampung masukan dari tim ahli. Itu yang akan dipakai salah satu dasar mengambil keputusan, menerima atau menolak rencana peminjaman. Selanjutnya, Rabu (19/9) ini pihak DPRD meminta penjelasan dari Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terkait prosedur peminjaman dan kemungkinan keringanan bunga, karena Badung memiliki saham mayoritas di BPD.

Sementara itu anggota tim ahli bidang politik, Tjok Gede Atmaja, S.H., M.H. mengatakan secara prinsip, Badung wajar memiliki puspem yang digunakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Saat ini yang harus disepakati adalah keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai partner. ''Secara hukum tidak ada masalah dengan soal pinjaman. Hanya kajian ekonomi dari pinjaman itu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut,'' jelasnya.

Ahli Akuntansi Dr. A.A. G.P Widana Putra, M.Si.AK mengatakan masih mengkaji lebih lanjut persoalan itu. Dia juga mengaku akan ikut mendengarkan penjelasan dari pihak BPD terkait rencana peminjaman tersebut. ''Dari segi ekonomi akan kami kaji dengan tim secara lebih komprehensif,'' sebutnya.    

(031/kmb21)